Strategi Peningkatan Advokasi dan Fasilitasi Kebijakan untuk Mendorong Sinkronisasi Regulasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Downloads
Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai cakupan pembentukan yang luas, tetapi peningkatan kualitas kelembagaan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan advokasi dan fasilitasi kebijakan serta merumuskan strategi sinkronisasi regulasi daerah dalam mendukung penyelenggaraan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain analisis kebijakan yang mencakup 22 kabupaten dan kota. Data diperoleh melalui laporan kinerja, dokumen perencanaan, catatan pemantauan program, peraturan, serta diskusi terbatas bersama analis kebijakan dan perencana program. Analisis dilakukan menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth, teknik Five Whys, kerangka tata kelola kolaboratif, dan pendekatan Bardach untuk menilai alternatif kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa hingga Desember 2025 sebanyak 3.288 desa telah membentuk Kampung KB, setara dengan 95,5% target, sedangkan 326 berklasifikasi Mandiri atau Berkelanjutan. Lemahnya sinkronisasi regulasi menjadi masalah prioritas, dengan ketiadaan pedoman advokasi internal terstandar diidentifikasi sebagai hambatan kelembagaan utama. Alternatif penyusunan pedoman memperoleh skor penilaian tertinggi dibandingkan pembentukan tim kunjungan daerah dan rapat koordinasi. Pembahasan menegaskan pentingnya instrumen advokasi yang konsisten untuk memfasilitasi komitmen pemerintah daerah sesuai kewenangan kelembagaan. Penelitian menyimpulkan bahwa penetapan pedoman advokasi dan fasilitasi kebijakan merupakan strategi kelembagaan yang layak untuk mendukung penyelarasan regulasi. Kontribusinya terhadap koordinasi, pembiayaan, dan keberlanjutan program masih berupa harapan yang perlu diuji melalui pemantauan pelaksanaan serta evaluasi.
Afandi, M. N., Anomsari, E. T., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: Shifting collaboration in stunting interventions at local level. Development Studies Research, 10(1), 2212868. https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, (2023).
Bardach, E. (2012). A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving. CQ Press.
Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: Models, experiences, and challenges. Public Management Review, 23(11), 1581–1589. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777
Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.
Hamdan, A., Karwati, L., & Laksono, B. A. (2025). Collaborative pentahelix model in developing quality family village programs. Indonesian Journal of Adult and Community Education, 7(2), 112–121. https://doi.org/10.17509/ijace.v7i2.98154
Idris, U., Frank, S. A. K., Hindom, R. F., & Nurung, J. (2021). Family planning (KB) practices and the impact on Papuan women reproductive health. Gaceta Sanitaria, 35(S2), S479–S482. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.076
Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). Understanding the role of village fund and administrative capacity in stunting reduction: Empirical evidence from Indonesia. PLOS ONE, 17(1), e0262743. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743
Januar, D. R., Widowati, N., & Maesaroh, M. (2024). Efektivitas program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) Lestari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB (Keluarga Berencana) di Desa Triwarno Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Journal of Public Policy and Management Review, 13(4). https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.46726
Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029, (2025).
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, & Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). Pedoman optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2023. Kemenko PMK.
Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2026a). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Perwakilan BKKBN Provinsi NTT.
Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2026b). Materi DALDUK RAKERDA NTT Tahun 2026 FIX: Evaluasi program tahun 2025 dan rencana strategis operasional tahun 2026. Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi NTT.
Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2026c). Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029. Perwakilan BKKBN Provinsi NTT.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, (2022).
Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.). (2014). Theories of the policy process (3rd ed.). Westview Press.
Syafrawati, S., Lipoeto, N. I., Masrul, M., Novianti, N., Gusnedi, G., Susilowati, A., Nurdin, A., Purnakarya, I., Andrafikar, A., & Umar, H. B. (2023). Factors driving and inhibiting stunting reduction acceleration programs at district level: A qualitative study in West Sumatra. PLOS ONE, 18(3), e0283739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283739
Young, E., & Quinn, L. (2003). Writing effective public policy papers: A guide for policy advisers in Central and Eastern Europe. Open Society Institute.
Copyright (c) 2026 Jusuf Akbar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
