Pola Komunikasi Divisi Government and Community Relations Dalam Mengelola Hubungan Strategis Dengan Instansi Pemerintah (Studi Kasus: PT Perusahaan Gas Negara Tbk)

Abstract

Divisi Government and Community Relations (GCR) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara perusahaan dan instansi pemerintah, terutama mengingat PGN beroperasi sebagai badan usaha milik negara di sektor energi yang sarat regulasi dan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola komunikasi Divisi GCR PT PGN dalam membangun hubungan strategis dengan instansi pemerintah, serta mengidentifikasi pola komunikasi formal dan informal dalam koordinasi dan penyelesaian masalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksplanatori dalam paradigma konstruktivistik. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empat informan yang dipilih secara purposif—terdiri dari dua informan kunci dari internal PGN dan dua informan pendukung dari instansi pemerintah—serta dilengkapi studi literatur dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sementara keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber serta ketekunan pengamatan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi Divisi GCR mencerminkan tiga pendekatan dalam Teori Stakeholder Freeman: deskriptif, melalui komunikasi sistematis berbasis koordinasi internal dan identifikasi pemangku kepentingan; instrumental, melalui pemanfaatan komunikasi untuk mempercepat administrasi dan mengawal kebijakan agar selaras dengan kepentingan perusahaan; serta normatif, melalui komunikasi yang berlandaskan profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, komunikasi formal dan informal ditemukan saling melengkapi, di mana jalur formal menjaga akuntabilitas administratif sementara jalur informal mempercepat penyelesaian masalah dan memperkuat kepercayaan antarpihak, sehingga mendukung efektivitas hubungan kelembagaan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui penerapan Teori Stakeholder Freeman pada konteks government relations, serta kontribusi praktis bagi pengembangan strategi komunikasi kelembagaan pada badan usaha milik negara di sektor energi.