Aspek Keadilan Sosial dalam Implementasi Penyediaan Rumah KPR Bersubsidi
DOI:
https://doi.org/10.58344/jii.v5i8.8036Keywords:
Implementasi, Keadilan, KPR, Sosial, SubsidiAbstract
Program penyediaan rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Sila Kelima Pancasila dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kasus hukum terkait KPR bersubsidi di Indonesia umumnya berkisar pada pelanggaran administratif, wanprestasi oleh pengembang (developer), hingga ketidaksesuaian kualitas bangunan dengan standar layak huni. Penerapan asas keadilan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sering menghadapi tantangan serius terkait ketepatan sasaran, kualitas hunian, dan perlindungan hukum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek keadilan sosial dalam implementasi penyediaan rumah KPR bersubsidi serta perlindungan konsumen atas penyediaan rumah tersebut berdasarkan aspek keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek keadilan sosial dalam implementasi penyediaan rumah KPR bersubsidi melalui skema seperti FLPP merupakan wujud nyata keadilan sosial untuk memastikan MBR memiliki akses setara terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, bukan sekadar pembangunan fisik semata. Perlindungan konsumen atas penyediaan rumah KPR bersubsidi yang didasarkan pada aspek keadilan sosial menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memastikan MBR memperoleh hunian yang layak, aman, dan berkualitas, sehingga keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas pengawasan, kualitas bangunan, dan kecepatan administratif.
References
Andjani, N. M. A. J. (2025). Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pemilihan Rumah KPR Bersubsidi: Perspektif Manajemen Investasi dan Properti dalam Pengembangan Perumahan Perkotaan. Jurnal Konstruksi, 23(2).
Anwar, I., Rato, D., & Ar Rasyid, Y. (2024). Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional. DIVERSI: Jurnal Hukum, 10(1).
Astrid, J. (2021). Program Perumahan Rakyat Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Yang Tidak Layak Huni. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1).
Azis, M. (2023). Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Niqosiya: Journal of Economics and Business Research, 3(1).
Blaang, C. D. (2016). Perumahan dan Permukiman sebagai Kebutuhan Pokok. Yayasan Obor Indonesia.
Bramantyo, B., Tyas, W. P., & Argyantoro, A. (2019). Aspek kualitas rumah subsidi pada program rumah murah berdasarkan perspektif penerima manfaat. Jurnal Permukiman, 14(1).
Faiz, P. M. (2019). Teori Keadilan John Rawls. Jurnal Konstitusi, 6(1).
Gilalo, J. J., Halilintar, L., & Aminulloh, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah KPR Bersubsidi. Karimah Tauhid, 3(4).
Hadjon, P. M. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. PT Bina Ilmu.
Harjono. (2018). Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
Izza, S. R., Franssisca, M. L., & Nurcahya, W. F. (2024). Dampak FLPP terhadap kesejahteraan MBR. Journal of Law, Administration, and Social Science, 4(5).
Khairunnisa. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jual Beli Perumahan Subsidi Secara Kredit. Al’Adl Jurnal Hukum, 16(2).
Nasution, A. Z. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar). Dana Widya.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, (2021).
Radwa, N. D. (2022). Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Publika, 11(1).
Rawls, J. (2016). Teori Keadilan. Pustaka Pelajar.
Roestamy, M. (2025). Tentang Keadilan (Konsep dan Tantangannya dalam Tata Sosial). Unida Press.
Rosidah, Z. N. (2009). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perumahan atas Kualitas Bangunan. SOSIO-RELIGIA, 8(3).
Salwa, B. A. N., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3).
Shidarta. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Grasindo.
Sidabalok, J. (2026). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.
Sucipto, B., & Destriani, W. (2025). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Politik, 3(1).
Tachjan. (2026). Implementasi Kebijakan Publik. AIPI.
Tripustikasari, E. (2026). Peran Rumah Subsidi dalam Meningkatkan Akses Hunian dan Perekonomian Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Indonesia. Jurnal Kendali Akuntansi, 4(1).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (1960).
Widjaja, G., & Yani, A. (2022). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Gramedia Pustaka Utama.
Winarno, B. (2022). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Presindo.
Yohanes, S. (2023). Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 3(1).
Yudhohusodo, S. (2021). Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Yayasan Padamu Negeri.
Yunas, D. N. (2018). Konsepsi Negara Hukum. Angkasa Raya.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Laure Halilintar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
