Implementasi Kebijakan Kota Madiun dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Digital dalam Bidang Pelayanan Kependudukan
DOI:
https://doi.org/10.58344/jii.v5i4.7635Keywords:
Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik Digital, Administrasi Kependudukan, Kota MadiunAbstract
Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pelayanan publik, termasuk pelayanan kependudukan di Kota Madiun melalui SIAK, IKD, dan aplikasi layanan digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala yang perlu dianalisis agar lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan publik digital di bidang pelayanan kependudukan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dalam implementasi kebijakan pelayanan publik digital di Kota Madiun. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi pelayanan digital di Kota Madiun berjalan cukup baik dan didukung oleh komitmen pimpinan, kesiapan SDM, serta sarana prasarana. Namun, masih terdapat kendala seperti gangguan jaringan, akses listrik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan layanan tertentu yang masih harus tatap muka. Pelaksanaan kebijakan pelayanan publik digital di Kota Madiun telah menunjukkan kemajuan yang baik, namun masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat optimalisasi dan pemerataan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan infrastruktur, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar pelayanan publik digital dapat lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
References
Ainia, B., Anatasya, D. K., dkk. (2025). Model hybrid bureaucracy dalam transformasi digital pelayanan publik: Studi komparatif urban–rural di Indonesia pasca-pandemi (2020–2025). Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika, 2(3). https://doi.org/10.62383/katalis.v2i3.1986
Akbar, R. S., & Soemartono, T. (2025). Developing a human resource management model for e-government implementation in the public sector. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 13(5), 3492–3494. https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3789
Alhasni, R. A., Onibala, N., dkk. (2025). Implementasi identitas kependudukan digital melalui digitalisasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado. Jurnal Administrasi Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan, 6(1), 12–13. https://doi.org/10.26858/jak2p.v6i1.73996
Ali, M. (2025). Implementasi kebijakan Indonesia digital dalam mewujudkan integrasi teknologi pelayanan publik. Jurnal Pembangunan Daerah, 1(2), 109–141.
Amanda, D. P. M., Said, M. M., dkk. (2025). Implementasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) dalam pelayanan administrasi kependudukan (Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). Jurnal Respon Publik, 19(6). https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/27949
Arifin, Z., dkk. (2025). Digital governance: Studi kasus digitalisasi pelayanan publik terpadu di Kabupaten Serang. Jurnal Sosial dan Teknologi, 5(1). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i1.31861
Basto, I., & Anirwan. (2023). Pelayanan publik era digital: Studi literatur. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(1). https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477
Dewi, Y. S. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pilar good governance: Refleksi tata kelola pemerintah daerah. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 23(1), 53–63.
Hasibuan, S. (2026). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) No 39 Tahun 2020 pada Kantor Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara.
Hidayatullah, H., Lestanata, Y., Hadi, A., & Imam, S. (2024). Tingkat kematangan penerapan SPBE di Kabupaten Bima: Implikasi terhadap efektivitas pelayanan publik. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(2), 256–266.
Ilham, A. R., dkk. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pilar good governance: Refleksi tata kelola pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 23(1). https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1.8247
Juwita, D. W., & Asmuni. (2024). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember. Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu, 6(1), 53–56. https://doi.org/10.37849/mici.v6i1.409
Maisarah, P. A., Fonna, F., & Firdaus, R. (2025). Peran kritis sistem informasi manajemen dalam mewujudkan e-government yang responsif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan, 6(3).
Mozin, S. Y., Pakaya, R., Anggraini, M., Amanda, N. M., Lestari, D. A., Sampara, M. P., & Lanio, A. H. (2025). Kelembagaan pemerintahan di era smart governance: Strategi reformasi menuju pelayanan publik berbasis teknologi. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(11), 7218–7227.
Mozin, S. Y., Pakaya, R., Liputo, N., Lawani, Z. S., Pulanding, F. D., Ramadhani, R., & Sari, R. A. (2025). Program strategis reformasi birokrasi sebagai upaya transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(11), 7058–7066.
Pratiwi, S. F., Zalukhu, L. A., Tesa, A. R., Aisyah, I., & Saputra, B. (2025). Implementasi digital pada tata kelola administrasi: Upaya meningkatkan mutu pelayanan di era birokrasi modern. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(11).
Rahmawati, L., Arlan, A. S., dkk. (2024). Implementasi identitas kependudukan digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Kebijakan Publik, 1(1). https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/223
Rumakat, L. Q. M. (2025). Analisis efektivitas pelayanan publik dalam penerapan sistem administrasi berbasis elektronik di pemerintah daerah. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(2), 4282–4289.
Saravistha, D. B., dkk. (2022). Optimalisasi penerapan sanksi adat dalam upaya pengejawantahan asas restorative justice di desa adat: Studi kasus Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana. Jurnal Impresi Indonesia, 1(3). https://doi.org/10.58344/jii.v1i3.32
Sulistiyo, H. (2024). Dimension of smart governance in supporting public services in Madiun City, East Java Province. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 17(2). https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i2.4812
Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mewujudkan prinsip good governance pada pemerintahan daerah. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 5(3).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Adil Pribadi Lase, Krista Yitawati, Meirza Aulia Chairani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
