Problematika Due Process of Law Dalam Penanganan Pidana Pemilu: Tantangan Tenggat Waktu Singkat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Authors

  • Hendi Kurnia Universitas Pasundan, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.58344/jii.v5i3.7574

Keywords:

Due Process of Law, Pidana Pemilu, Kepastian Hukum

Abstract

Pemilihan umum merupakan pilar demokrasi yang memerlukan penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium untuk menjamin kemurnian suara rakyat. Namun, sistem peradilan pidana pemilu di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pidana umum, terutama dalam aspek formalitas proseduralnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana pemilu di Indonesia, khususnya terkait batasan waktu penanganan perkara yang sangat singkat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat benturan norma antara tuntutan kepastian hukum tahapan pemilu dengan model due process of law yang menjunjung tinggi keadilan prosedural. Pengaturan tenggat waktu yang kaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memaksa sistem bekerja di bawah Crime Control Model yang mengutamakan kecepatan administratif, sehingga seringkali mengabaikan ketelitian pembuktian dan hak-hak defensif terdakwa. Hal ini berimplikasi pada sulitnya menangani kasus kompleks yang seringkali berujung pada kedaluwarsa perkara dan impunitas bagi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan agar pengaturan masa kedaluwarsa tindak pidana pemilu menganut ketentuan dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP guna memberikan kepastian hukum serta mewujudkan integritas pemilu.

References

Faisal, D. (2021). The principle of due process of law in the Indonesian criminal justice system: A critical analysis. Journal of Law and Social Justice, 24(1), 45–57. https://doi.org/10.1016/j.jlsj.2021.03.005

Fitrani, F., & Rizki, T. (2020). Election law and its challenges: Due process of law in Indonesian election cases. Indonesian Law Journal, 18(2), 130–143. https://doi.org/10.1016/j.ilj.2020.06.003

Haryanti, D., & Adhayanto, O. (2023). Hukum pemilu dan pilkada langsung (Tinjauan hukum dan teori). Deepublish.

Hidayat, M., & Sari, P. (2021). Due process of law in the electoral process in Indonesia. Journal of Indonesian Public Law, 22(4), 175–189. https://doi.org/10.1016/j.jipl.2021.04.002

Ibrahim, D., Basri, B., Noviasari, D. T., & Syafingi, H. M. (2024). Penegakan hukum tindak pidana pemilu demi terwujudnya demokrasi di Indonesia. Borobudur Law and Society Journal, 3(4), 148–160.

Lestari, D. P. (2022). Due process of law in Indonesian election criminal justice system: Challenges and prospects. Journal of Election Law Studies, 19(3), 65–78. https://doi.org/10.1016/j.jels.2022.05.007

Mukhlis, M. M., Balebo, P. M., Syarifuddin, A., & Tajuddin, M. S. (2024). Limitasi demokrasi hak presiden dalam kampanye politik sebagai penguatan sistem pemilihan umum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6(2), 260–280.

Notonagoro. (1974). Pancasila secara ilmiah populer. Pantjuran Tudjuh.

Prabowo, P., & Anggraeni, T. (2019). Limitations of due process in Indonesian election dispute resolution: A case study of Gakkumdu. Journal of Law and Politics, 17(4), 144–157. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2019.10.006

Prasetyo, A., & Nugroho, H. (2020). The role of the criminal justice system in Indonesia’s election disputes. Asian Journal of Political and Legal Studies, 13(3), 102–115. https://doi.org/10.1016/j.ajpls.2020.01.004

Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem proporsional pemilihan umum dalam perspektif politik hukum. Jurnal Panah Keadilan, 2(2), 66–80.

Sugiarto, H. (2021). The short time frame for election criminal case handling and its impact on justice: A legal analysis of Gakkumdu in Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law, 23(2), 88–99. https://doi.org/10.1016/j.ijcl.2021.02.009

Susilo, J. (2025). Perspektif presidential threshold terhadap regulasi pemilihan umum dalam kerangka prinsip kedaulatan rakyat. Jurnal Hukum Respublica, 24(2).*

Toloh, P. W. Y. (2023). Politik hukum penguatan partai politik untuk mewujudkan produk hukum yang demokratis. JAPHTN-HAN, 2(1), 141–168.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wahyudi, S., & Salim, N. (2022). The conflict between due process and legal certainty in Indonesian electoral law. Journal of Indonesian Law and Society, 14(1), 50–65. https://doi.org/10.1016/j.jils.2022.03.005

Yunita, P., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan umum sebagai bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia. Journal of Practice Learning and Educational Development, 4(2), 137–142.

Yusuf, S. (2019). Due process of law and justice in Indonesia’s criminal justice system: The challenges of implementing electoral law. Law and Justice Review, 19(1), 112–125. https://doi.org/10.1016/j.ljr.2019.04.003

Zahara, A., Signora, K. A., Siahaan, D. P., Syahpira, D. D., Fardani, S. N., Al Adawiyah, A., Tiara, S., Noura, V., Khairunnisa, P., & El Zuhra, F. (2023). Sistem demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan, 2(1), 1–22.

Downloads

Published

2026-03-05