Collaborative Governance dalam Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandan Wangi di Kabupaten Cianjur

Padi Pandan Wangi merupakan varietas padi lokal unggulan yang menjadi ikon Kabupaten Cianjur dengan karakteristik rasa pulen dan aroma pandan yang khas, serta telah memperoleh pengakuan sebagai varietas unggul lokal dan sertifikat Indikasi Geografis. Namun demikian, keberlanjutan lahan pertanian Padi Pandan Wangi menghadapi tekanan serius akibat alih fungsi lahan, penurunan luas lahan tanam, berkurangnya jumlah petani, serta rendahnya minat generasi muda untuk bertani. Kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang kemudian dioperasionalkan di Kabupaten Cianjur melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyediakan kerangka hukum untuk melindungi lahan dan varietas ini. Artikel ini bertujuan menganalisis pelestarian lahan pertanian Padi Pandan Wangi dengan perspektif collaborative governance, meliputi kerangka kebijakan, konfigurasi aktor, praktik kolaborasi, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen, memanfaatkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, data statistik Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, serta literatur ilmiah terkait Pandan Wangi dan PLP2B. Kerangka analisis mengacu pada model collaborative governance Ansell dan Gash serta Emerson, Nabatchi, dan Balogh. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelestarian lahan Padi Pandan Wangi telah memiliki dasar regulatif yang kuat dan melibatkan beragam aktor pemerintah daerah, petani, lembaga penelitian, organisasi pelestari, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Namun, praktik collaborative governance masih menghadapi kendala berupa ketimpangan kekuasaan dan sumber daya, lemahnya penegakan hukum atas alih fungsi lahan, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta menurunnya regenerasi petani. Artikel ini merekomendasikan institusionalisasi forum kolaboratif lintas aktor, penguatan sistem informasi LP2B yang transparan, skema insentif dan disinsentif yang lebih efektif, penguatan kelembagaan ekonomi petani, serta pengarusutamaan kearifan lokal Pandan Wangi dalam pendidikan, pariwisata, dan kampanye publik.