Analisis Kebijakan Penggunaan APBD terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya
Downloads
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen utama pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, realitas di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya realisasi belanja APBD dan capaian kinerja pembangunan makro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan APBD terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya serta merumuskan rekomendasi kebijakan perbaikannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen APBD, Laporan Kinerja (LKjIP), dan data makro BPS; wawancara mendalam dengan pejabat di Bappelitbangda dan BPKAD; serta observasi lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara integratif untuk mengevaluasi keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja. Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun realisasi belanja APBD konsisten tinggi (rata-rata di atas 96%), dampaknya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan kemiskinan, dan pengangguran belum optimal. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh dominasi belanja operasi (>91%), lemahnya penerapan penganggaran berbasis kinerja, dan evaluasi yang masih berfokus pada aspek administratif ketimbang substansi hasil (outcome). Disimpulkan bahwa efektivitas APBD Kota Tasikmalaya dalam mendorong kinerja pembangunan masih belum optimal. Sebagai rekomendasi kebijakan utama, penelitian ini mengusulkan penerapan penganggaran berbasis kinerja yang didukung oleh digitalisasi sistem pengelolaan APBD dan penguatan monitoring dan evaluasi yang substantif. Rekomendasi ini dirancang untuk diimplementasikan melalui Peraturan Wali Kota dan Surat Edaran teknis, sehingga dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.
BPS Provinsi Jawa Barat. (2025). Data capaian IKK makro Kota Tasikmalaya tahun 2020 sampai dengan 2024. https://jabar.bps.go.id/id/query-builder
Hanifa, L. (2021). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2016-2020. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 7(4), 648–663. https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1571
Katadata Insight Center. (2020). Indeks kelola 2020: Kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD. https://katadata.co.id/indekskelola2020
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri.
Krisniawati, K. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Aceh Timur. Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 5(1), 68–83. https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572
Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2023). Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kota Tasikmalaya tahun 2024.
Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2024a). Catatan atas laporan keuangan (CALK) Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2024. https://ppid.tasikmalayakota.go.id/catatan-atas-laporan-keuangan-calk-kota-tasikmalaya-tahun-anggaran-2024/
Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2024b). Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang RKPD tahun 2024.
Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2024c). Ringkasan APBD tahun 2024.
Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2024d). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). https://tarapti.tasikmalayakota.go.id/public-display/display-makro/capaian-kinerja-pemda
Peraturan Walikota Tasikmalaya. (2023). Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.
Peraturan Walikota Tasikmalaya. (2024). Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. https://peraturan.bpk.go.id/Details/302867/perwali-kota-tasikmalaya-no-9-tahun-2024
Ramadhan, M., & Abd. Jalil, M. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bener Meriah. Gajah Putih Journal of Economics Review, 4(1), 53–66. https://doi.org/10.55542/gpjer.v4i1.222
Sahrudin. (2020). Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Pendidikan IPS, 10(2), 142–152. https://doi.org/10.37630/jpi.v10i2.404
Santoso, J., Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. Pagaruyuang Law Journal, 7(1), 91–109. https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4562
Sari, P. I. P., Wijaya, R. A., Saputra, D., & Yudha, A. M. (2022). Efek rachet dalam anggaran pendapatan dan anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 9(1), 88–96. https://doi.org/10.30656/jak.v9i1.3644
Sitepu, D. R., Priyatmo, T., Akbar, R., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2024). Determinan penghambat penyerapan anggaran: Studi empiris pada Provinsi Riau. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 5(1), 1–19. https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.509
Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. Distribusi - Journal of Management and Business, 7(1), 113–128. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67
Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal kabupaten & kota Provinsi Sulawesi Selatan. JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting, 2(2), 44–52. https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245
Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 10(3), 22–33. https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p22-33
Copyright (c) 2025 Jesica Arizona
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
