Jurnal Impresi Indonesia (JII)
Vol.1, No. 5, Mei 2022
p-ISSN: 2828-1284 e-ISSN: 2810-062x
website: https://rivierapublishing.id/JII/index.php/jii/index
Doi: 10.36418/jii.v1i5.71 538
PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN
SINGAPURA
Mohammad Saleh 1, Ismail 2, Hedwig Adianto Mau 3
Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia
ahmadsaleh_09@yahoo.co.id, ubkismail@gmail.com, hedwigadiantomau@gmail.com
Abstract
Received:
28-04-2022
Introduction: After the fourth amendment to the
1945 Constitution, Indonesia implemented a
presidential system of government consistently. In a
presidential system of government, the position of the
executive does not depend on the people's
representative body. Singapore's form of government
is a republic where government power is exercised by
a cabinet led by the Prime Minister. Singapore has a
parliamentary system of government. Purpose: The
purpose of this study is to compare the existing
constitutional law in Indonesia with Singapore, an
article on the Indonesian and Singaporean
government systems is something that is of interest to
the public so that they know how the Indonesian
government system is with one of the neighboring
countries, namely Singapore. Methods: The method
used is the normative juridical method, namely the
method of library law research which is carried out by
examining library materials or secondary data.
Result: Indonesia with a presidential system of
government, the President simultaneously serves as
head of state and also head of government. Unlike
Singapore, which adheres to a parliamentary system
of government, Singapore has a republican form of
government, so it can be called a parliamentary
republic. The constitution of the government in
Indonesia has a written basic law, namely the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia. The 1945
Constitution has been amended four times, while the
Singapore Constitution is the supreme law of the
country and has been in force since its enactment on 22
December 1965. Conclusion: The legal system is
different between Indonesia and Singapore because it
is known that civil law is an Indonesian legal system
originating from Europe, especially the Netherlands,
namely Continental Europe, while in Singapore the
Anglo Saxon or common law legal system is used.
Accepted:
29-04-2022
Published:
20-05-2022
Keywords:
constitutional
law; Indonesia;
Singapore
Abstrak
Kata
kunci:
hukum tata
negara;
Indonesia;
Singapura
Pendahuluan: Indonesia setelah amanden UUD 1945
yang ke empat, menerapkan sistem pemerintahan
presidensial secara konsisten. Pada sistem
pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak
tergantung pada badan perwakilan rakyat. Bentuk
pemerintahan Singapura adalah Republik dimana
kekuasaan pemerintahan dijalankan kabinet yang
Mohammad Saleh, Ismail, Hedwig Adianto Mau
Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura
Jurnal Impresi Indonesia (JII) Vol. 1, No. 5, Mei 2022 539
dipimpin oleh Perdana Menteri. Singapura menganut
sistem pemerintahan parlemneter. Tujuan: Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan
hukum tata negara yang ada di Indonesia dengan
Singapura, suatu tulisan sistem pemerintaha Indonesia
dengan Singapura adalah hal yang diminati oleh
masyarakat agar mengetahui bagiamana sistem
pemerimtahan Indonesia dengan salah satu negara
tetangga yaitu Singapura. Metode: Metode yang
digunakan metode yuridis normatif yaitu metode
penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan
dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau
data sekunder belaka. Hasil: Indonesia dengan sistem
pemerintahan Presidensiil, Presiden secara bersamaan
menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala
pemerintahan. Berbeda dengan Singapura yang
menganut sistem pemerintahan parlementer, namun
Singapura mempunyai bentuk pemerintahan republik,
sehingga sapat disebut republik parlementer. Konstitusi
pada pemerintahan di Indonesia terdapat hukum dasar
tertulis, yakni UUD Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. UUD 1945 mengalami empat kali
amendemen, sedangkan Konstitusi Singapura adalah
hukum tertinggi negara dan telah berlaku sejak
diberlakukannya pada 22 Desember 1965.
Kesimpulan: Sistem hukum yang berbeda antara
Indonesia dan Singapura karena diketahui bahwa civil
law merupakan sistem hukum Indonesia yang berasal
dari Eropa khususnya Negara Belanda yakni Eropa
Kontinental sedangkan pada Singapura digunakan
sistem hukum Anglo Saxon atau common law.
Corresponding Author: Mohammad Saleh
E-mail: ahmadsaleh_09@yahoo.co.id
PENDAHULUAN
Pada hakikatnya, ketika terdapat perilaku dari masyarakat yang diatur oleh hukum
maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan negara hukum. Diketahui bahwa,
Indonesia merupakan negara hukum. Sehubungan dengan hukum, pada dasarnya keadilan
berhubungan erat dengan hukum. Hal tersebut didukung oleh pandangan dari orang yang
menyatakan bahwa hukum dapat menjadi benar-benar berarti sebagai hukum apabila
keadilan digabungkan dengan hukum (Hutabarat et al., 2022). Orang dapat hidup dengan
harmonis dan juga damai ketika terdapat kondisi tata hukum yang adil. Menyajikan sebuah
aturan yang adil bagi masyarakat, pada dasarnya merupakan hakikat hukum. Selain itu, pada
dasarnya hukum harus dapat memberikan aturan yang adil bagi masyarakat karena hal
tersebut merupakan harapan dari masyarakat (Azhari, 2012). Hukum tata negara Hindia
Belanda berlaku di Indonesia ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Selain itu, hukum tata
negara zaman pendudukan bala tentara Jepang berlaku di Indonesia ketika Indonesia dijajah
oleh Jepang. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 barulah berlaku
hukum tata negara Indonesia
Diketahui bahwa, prinsip dan juga asas yang berlaku secara hukum merupakan
pembahasan yang terdapat pada hukum tata negara umum. Sedangkan, pembahasan
mengenai hukum tata negara yang berlaku pada waktu tertentu dan berlaku pada sebuah
tempat merupakan pembahasan yang terdapat pada hukum tata negara positif. Diketahui
Mohammad Saleh, Ismail, Hedwig Adianto Mau
Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura
Jurnal Impresi Indonesia (JII) Vol. 1, No. 5, Mei 2022 540
bahwa, ilmu dasar hukum dan memiliki objek hukum konstitusi merupakan pengertian dari
ilmu hukum tata negara (Kusriyah, 2017). Diketahui bahwa, hukum yang mengatur
organisasi kekuasaan suatu negara dan juga seluruh aspek terkait organisasi negara tersebut
merupakan pengertian dari hukum tata negara. Kemudian, organisasi negara dan warga
negara merupakan dua pilar hukum tata negara dalam hukum tata negara klasik. Sistem
negara dan juga termasuk alat perlengkapan negara serta bentuk negara diatur dalam
organisasi negara. Pada hakikatnya, lembaga permanen dengan fungsi eksekutif, yudisial dan
juga legislatif merupakan maksud dari alat perlengkapan negara (Tutik & SH, 2016).
Diketahui bahwa, salah satu hukum yang merupakan bagian dari hukum publik adalah
hukum tata negara. Pada dasarnya, hukum yang memiliki fungsi untuk mengatur susunan dan
juga bentuk pemerintahan pada sebuah negara beserta dengan hubungan terkait kekuasaan
yang terdapat pada alat-alat perlengkapan satu sama lain dan juga hubungan antara bagian
negara dengan negara merupakan pengertian dari hukum tata negara apabila diartikan secara
umum (Johan, 2018). Selain itu, hukum dan praktik yang memiliki fungsi untuk mengatur
cita kolektif rakyat pada sebuah negara dan juga nilai luhur serta memiliki mekanisme
hubungan lembaga negara dengan warga negara serta juga antar lembaga negara juga
merupakan pengertian dari hukum tata negara (Asshiddiqie, 2007). Hukum yang mengatur
bentuk pemerintahan dan juga negara merupakan definisi dari hukum tata negara
(Pudjosewojo, 2004).
Pada hakikatnya, konstitusi dan juga negara merupakan objek kajian dari ilmu hukum
tata negara. Dimana negara sebagai objek kajiannya, dalam hukum tata negara dibahas
seluruh aspek hukum terkait dengan negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat
dikatakan bahwa hukum tata negara merupakan aspek penting pada sebuah negara, sehingga
pada akhirnya peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan membahas mengenai
perbandingan hukum tata negara antara Indonesia dengan Singapura. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui perbandingan hukum tata negara yang ada di Indonesia dengan
Singapura
METODE PENELITIAN
Pada penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif. Alasannya, karena
metode tersebut sesuai dengan isi dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
dan juga agar pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan hasil penelitian yang bermanfaat.
Diketahui bahwa, metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum kepustakaan
yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka
(Soekanto, 2007). Pada dasarnya, pelaksanaan penelitian ini memiliki kegunaan untuk
mendapat beberapa bahan, meliputi: konsep, teori, peraturan hukum yang berhubungan
dengan pokok bahasan dan juga sistem hukum.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia merupakan negara hukum. Sehubungan dengan penjelasan tersebut,
diketahui bahwa hukum dapat menjadi benar-benar berarti sebagai hukum apabila keadilan
digabungkan dengan hukum. Orang dapat hidup dengan harmonis dan juga damai ketika
terdapat kondisi tata hukum yang adil. Selain itu, pada dasarnya hukum harus dapat
memberikan aturan yang adil bagi masyarakat karena hal tersebut merupakan harapan dari
masyarakat. Diketahui bahwa, pada saat Indonesia sedang dijajah Belanda maka yang ada
adalah hukum tata negara Hindia Belanda. Namun setelah proklamasi kemerdekaan 17
Agustus 1945 barulah hukum tata negara Indonesia ada.
Prinsip dan juga asas yang berlaku secara hukum merupakan pembahasan yang
terdapat pada hukum tata negara umum. Sedangkan, pembahasan mengenai hukum tata
negara yang berlaku pada waktu tertentu dan berlaku pada sebuah tempat merupakan
pembahasan yang terdapat pada hukum tata negara positif. Pada hakikatnya, hukum yang
mengatur organisasi kekuasaan suatu negara dan juga seluruh aspek terkait organisasi negara
tersebut merupakan pengertian dari hukum tata negara.
Sehubungan dengan hukum tata negara tersebut, diketahui bahwa terdapat dua fungsi
dari hukum tata negara Indonesia, yaitu sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum
Mohammad Saleh, Ismail, Hedwig Adianto Mau
Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura
Jurnal Impresi Indonesia (JII) Vol. 1, No. 5, Mei 2022 541
nasional Indonesia dan juga sebagai dasar hukum pembentukan struktur organisasi dan
hubungan tata kerja NKRI (Busroh et al., 2022). Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga
negara yang melakukan penegakan hukum tata negara. Dasar hukumnya adalah UU No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, dan UU No. 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Hukum tata negara Hindia Belanda berlaku di Indonesia ketika Indonesia dijajah oleh
Belanda. Selain itu, hukum tata negara zaman pendudukan bala tentara Jepang berlaku di
Indonesia ketika Indonesia dijajah oleh Jepang. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan 17
Agustus 1945 barulah berlaku hukum tata negara Indonesia. Mekanisme hubungan antara
warga negara dengan struktur negara, struktur kenegaraan dan juga dibahas dalam hukum
tata negara negara. Sehubungan dengan hukum tata negara, ruang lingkup hukum tata negara
adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:
1) Bentuk Negara
2) Bentuk Pemerintahan
3) Sistem Pemerintahan
4) Corak Pemerintahan
5) Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara
Asas-asas hukum tata negara, sebagai berikut:
1) Asas Pancasila
2) Asas negara hukum
3) Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi
4) Asas negara kesatuan
5) Asas pembagian kekuasaan dalam check and balances
Objek hukum tata negara, terdiri dari:
1) Organisasi negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
2) Struktur, tugas dan wewenang dari alat perlengkapan negara.
3) Hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara vertikal maupun horizontal.
4) Wilayah negara, sistem pemerintahannya.
5) Kedudukan serta hak-haknya.
6) Hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya.
Sumber Hukum Tata Negara Indonesia terdiri dari sumber hukum materiil, sumber
hukum formal, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, traktat atau perjanjian, doktrin dan
yurisprudensi. Penjelasannya, sebagai berikut:
1. Sumber Hukum Materiil
Pada dasarnya, sumber yang menjadi penentu isi dari kaidah hukum tata negara
merupakan sumber hukum materiil. Aspek yang menjadi sumber hukum materiil pada hukum
tata negara terdiri dari dasar dan pandangan hidup bernegara, kemudian kekuatan-kekuatan
politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara serta
doktrin ketatanegaraan (Manan, 2006).
Sudardi menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum materiil dari hukum
tata negara Indonesia. Mengacu kepada pernyataan tersebut, maka seluruh peraturan
perundang-undangan Indonesia harus mengacu dan juga bersumber serta tidak bertentangan
dengan Pancasila. Diketahui bahwa, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum
negara (Sitabuana, 2020). A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa Pancasila mempunyai
dua kedudukan, yaitu:
a. Sebagai cita hukum atau hukum yang dicitakan (rechtsidee)
Diketahui bahwa, sebagai cita hukum, Pancasila berada pada luar sistem norma
hukum namun Pancasila berada pada tata hukum Indonesia. Berdasarkan kedudukan
ini, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan bahan yang menjadi
pertimbangan pada saat menentukan isi hukum atau bahan dalam membentuk
hukum. Penjelasan tersebut merupakan gambaran dari kedudukan Pancasila yang
Mohammad Saleh, Ismail, Hedwig Adianto Mau
Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura
Jurnal Impresi Indonesia (JII) Vol. 1, No. 5, Mei 2022 542
memiliki fungsi secara konstitutif. Selain itu, berdasarkan kedudukan ini Pancasila
memiliki fungsi regulatif.
b. Sebagai norma tertinggi yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945
Pada sistem norma hukum Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan sebagai norma
tertinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka Pancasila dijadikan dasar untuk membentuk
hukum. Diketahui bahwa, Pancasila sebagai dasar untuk membentuk hukum
dituangkan menjadi berbagai jenis peraturan perundang-undangan, seperti peraturan
pemerintah, keputusan presiden dan juga Peraturan Presiden. (Sitabuana, 2020)
2. Sumber Hukum Formal
Sumber hukum formal pada hakikatnya dapat dikenal dari bentuknya. Maksudnya,
akibat bentuknya tersebut maka dapat menyebabkan hukum dapat diketahui, dan juga
berlaku secara umum serta ditaati. Dari pernyataan Bagir Manan, diketahui bahwa hukum
adat ketatanegaraan, yurisprudensi ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan dan
juga hukum perundang-undangan ketatanegaraan merupakan sumber hukum formal hukum
tata negara Indonesia. Sumber hukum formal hukum tata negara, yakni: (Sitabuana, 2020)
1) UUD NRI Tahun 1945;
2) Ketetapan MPR RI;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi;
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Konvensi atau Kebiasaan Ketatanegaraan
Selanjutnya, sumber hukum tata negara Indonesia yang juga memiliki kekuatan yang
sama dengan undang-undang adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Diketahui
bahwa, perbuatan yang dilakukan secara berulang pada hidup ketatanegaraan sehingga pada
akhirnya membuat perbuatan tersebut dapat diterima dan juga ditaati pada praktik
ketatanegaraan disebut dengan konvensi. Dari pernyataan Bagir Manan, diketahui bahwa
kaidah yang muncul atau tumbuh pada praktik ketatanegaraan merupakan konvensi
ketatanegaraan (Manan, 2006).
4. Traktat atau Perjanjian
Pada hakikatnya, ketika terdapat perjanjian yang dilaksanakan oleh dua
negara/bilateral atau lebih merupakan pengertian dari traktat atau perjanjian. Traktat atau
perjanjian ini juga merupakan sumber hukum tata negara formal selama traktat tersebut
menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang terikat
di dalam perjanjian tersebut (Sitabuana, 2020).
5. Doktrin
Diketahui bahwa, pendapat yang dapat memengaruhi hakim dalam membuat
keputusan dan pendapat tersebut berasal dari para sarjana hukum ternama merupakan
pengertian dari doktrin (Sitabuana, 2020).
6. Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang diikuti secara berulang-ulang dalam
kasus yang sama (Sitabuana, 2020).
Dari pernyataan Subekti, diketahui bahwa sebuah susunan yang terdiri dari beberapa
bagian dan juga saling berhubungan serta disusun dengan berdasarkan sebuah rencana dan
juga terdapat pola pemikirian untuk dapat mencapai tujuan disebut dengan sistem. Tidak ada
tumpang tindih antar bagian yang terdapat pada sistem dan juga tidak terdapat benturan
maupun pertentangan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar sistem memiliki kondisi
yang baik (Djamali, 2013). Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan
Mohammad Saleh, Ismail, Hedwig Adianto Mau
Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura
Jurnal Impresi Indonesia (JII) Vol. 1, No. 5, Mei 2022 543
bahwa pada dasarnya sistem hukum adalah susunan aturan hukum yang terdiri dari beberapa
bagian namun saling berhubungan. Adanya integrasi, ketergantungan yang terdapat pada
organisasi teratur serta memiliki komponen yang saling terhubung merupakan beberapa ciri
dari sistem hukum.
Diketahui bahwa, sistem anglo saxon, sistem hukum Islam, sistem hukum Eropa
Kontinental serta sistem hukum adat merupakan sistem hukum (Djamali, 2013). Sehubungan
dengan sistem hukum, maka diketahui bahwa antara Singapura dan Indonesia memiliki
sistem hukum yang berbeda. Pada negara Singapura digunakan sistem hukum anglo saxon
sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental digunakan oleh negara Indonesia. Diketahui
bahwa, sistem hukum Eropa Kontinental digunakan pada negara Indonesia berkaitan dengan
sejarah yang dimiliki Indonesia, yakni berdasarkan sejarahnya, negara Indonesia merupakan
bekas wilayah jajahan Belanda.
Diketahui bahwa, sistem hukum yang berasal dari kodifikasi hukum di kekaisaran
Romawi dan juga terdapat beberapa ketentuan hukum yang dikodifikasi secara otomatis serta
dalam penerapannya merupakan ciri dari sistem hukum Eropa Kontinental (Windari & SH,
2021). Diketahui bahwa, pada sistem Eropa Kontinental terdapat hukum tertulis yakni
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan
hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat. Sehingga pada sebuah perkara, keputusan
hakim hanya mengikat para pihak yang berpekara saja.
Anglo saxon merupakan sistem hukum yang digunakan oleh Singapura. Sistem hukum
tersebut sering juga disebut sebagai hukum yang tidak tertulis. Namun oada dasarnya sistem
hukum tersebut tidak sepenuhnya hukum tidak tertulis karena sistem hukum tersebut juga
dikenal sebagai hukum yang bersifat tertulis. Sumber hukum lainnya pada sistem hukum ini
adalah hukum kebiasaan dan juga putusan hakim atau pengadilan (Djamali, 2013).
Diketahui, negara Singapura dan juga Indonesia merupakan negara kesatuan. Bentuk negara
yang tidak terdiri dari beberapa negara dan bentuk negara memiliki sifat tunggal serta
kewenangan dimiliki oleh pemerintah pusat merupakan maksud dari negara kesatuan.
Republik konstitusional merupakan bentuk dari pemerintahan Indonesia karena pada
pemerintahan Indonesia terdapat wewenang dan juga kekuasaan yang dibatasi oleh
konstitusi. Diketahui bahwa, pada bentuk pemerintahan ini terdapat lembaga legislatif yang
berjalan dan berfungsi dengan baik serta bentuk dari pemerintahan ini dikepalai seorang
presiden. Diketahui bahwa, pada negara Indonesia, kedaulatan tertinggi berada di tangan
rakyat sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan dari pemimpin tidak memiliki sifat mutlak.
Selain itu, kekuasaan yang dimiliki kepala negara dan juga kepala pemerintahan pada republik
Indonesia, didapatkan melalui jalur pemilihan umum. Republik parlementer merupakan
bentuk dari pemerintahan Singapura. Ketika terdapat republik yang menjalankan
pemerintahannya dengan sistem parlementer maka republik tersebut dapat dikatakan sebagai
republik parlementer (Maula, 2018). Pada republik parlementer, pemerintah memperoleh
legitimasi dari dan bertanggung jawab kepada parlemen.
Presidensial merupakan sistem pemerintahan Indonesia. Diketahui bahwa, badan
legislatif dan juga eksekutif memiliki kedudukan yang independen pada sistem pemerintahan
ini. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, pada sistem pemerintahan
presidensial, badan legislatif dan juga eksekutif tidak memiliki hubungan secara langsung.
Badan yudikatif, eksekutif dan juga legislatif merupakan badan yang terdapat pada sistem
pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, Presiden sebagai kepala
pemerintahan dan juga kepala negara. Pada sistem pemerintahan presidensial terdapat
menteri. Diketahui bahwa, Presiden mengangkat menteri dan menteri bertanggung jawab
kepada presiden. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden
dibantu oleh menteri karena diketahui bahwa menteri merupakan pembantu presiden yang
membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan.
Parlementer merupakan sistem pemerintahan dari negara Singapura. Diketahui
bahwa, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan Singapura dan juga
republik merupakan bentuk dari negara Singapura. Pada konstitusi negara Singapura
tercantum beberapa lembaga yang memegang kekuasaan yudikatif, eksekutif dan juga
legislatif. Presiden merupakan kepala negara Singapura. Kabinet yang ada pada negara
Mohammad Saleh, Ismail, Hedwig Adianto Mau
Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura
Jurnal Impresi Indonesia (JII) Vol. 1, No. 5, Mei 2022 544
Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri dan diketahui bahwa pada negara Singapura,
kabinet melaksanakan administrasi pemerintahan. Diantara para anggota parlemen, Presiden
mengangkat Perdana Menteri dan juga anggota kabinetnya. Seluruh anggota kabinet
bertanggung jawab kepada parlemen. Berbeda dengan sistem presidensial dimana
menjalankan pemerintahan merupakan wewenang presiden, pada sistem parlementer
diketahui bahwa presiden hanya sebagai simbol kepala negara.
Pada konstitusi di pemerintahan Indonesia terdapat hukum dasar tertulis, yakni UUD
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diketahui bahwa, 18 Agustus 1945 merupakan
tanggal dimana UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara dan dilakukan oleh
PPKI. Konstitusi RIS belaku di Indonesia sejak 27 Desember 1949. Kemudian, UUDS 1950
berlaku di Indonesia sejak 17 Agustus 1950. Dekrit Presiden 1959 kembali memberlakukan
UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
Diketahui bahwa, UUD 1945 mengalami 4 kali amendemen selama tahun 1999 sampai dengan
2002, yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Konstitusi Singapura dengan tergesa-gesa disusun bersama setelah pemisahannya dari
Federasi Malaysia pada tahun 1965. Secara lahiriah, Singapura memiliki demokrasi
konstitusional tipe Westminster, dengan legislatif terpilih, kebebasan mendasar dan
perlindungan untuk memastikan independensi peradilan (Al Arifin, 2022). Konstitusi
Singapura adalah hukum tertinggi negara dan telah berlaku sejak diberlakukannya pada 22
Desember 1965. Artikel dari Konstitusi diambil dari ketentuan dalam tiga undang-undang,
yaitu Undang-Undang Kemerdekaan Republik Singapura (1965), Konstitusi Negara
Singapura (1963), dan Konstitusi Federal Malaysia. Semua undang-undang lain yang ada di
singapura berada di bawah konstitusi. Majelis Nasional memiliki wewenang untuk mengubah
sebagian besar ketentuan konstitusi melalui suara mayoritas. Namun, beberapa ketentuan
penting hanya dapat diubah melalui referendum nasional.
KESIMPULAN
Sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan Singapura karena diketahui bahwa
civil law merupakan sistem hukum Indonesia yang berasal dari Eropa khususnya Negara
Belanda yakni Eropa Kontinental sedangkan pada Singapura digunakan sistem hukum Anglo
Saxon atau common law. Selain itu, diketahui bahwa negara Singapura dan juga Indonesia
merupakan negara kesatuan. Pada negara Indonesia, kedaulatan tertinggi berada di tangan
rakyat sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan dari pemimpin tidak memiliki sifat mutlak.
Republik parlementer merupakan bentuk dari pemerintahan Singapura. Ketika terdapat
republik yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem parlementer maka republik
tersebut dapat dikatakan sebagai republik parlementer.
Presidensial merupakan sistem pemerintahan Indonesia. Badan yudikatif, eksekutif
dan juga legislatif merupakan badan yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensial.
Pada sistem pemerintahan presidensial, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga
kepala negara.
Parlementer merupakan sistem pemerintahan dari negara Singapura. Pada konstitusi
negara Singapura tercantum beberapa lembaga yang memegang kekuasaan yudikatif,
eksekutif dan juga legislatif. Presiden merupakan kepala negara Singapura. Kabinet yang ada
pada negara Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri dan diketahui bahwa pada negara
Singapura, kabinet melaksanakan administrasi pemerintahan.
Pada konstitusi di pemerintahan Indonesia terdapat hukum dasar tertulis, yakni UUD
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 mengalami empat kali amendemen
selama tahun 1999 sampai dengan 2002, yang mengubah susunan lembaga dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia. Konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi negara dan
telah berlaku sejak diberlakukannya pada 22 Desember 1965. Majelis Nasional memiliki
wewenang untuk mengubah sebagian besar ketentuan konstitusi melalui suara mayoritas.
Namun, beberapa ketentuan penting hanya dapat diubah melalui referendum nasional.
Mohammad Saleh, Ismail, Hedwig Adianto Mau
Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura
Jurnal Impresi Indonesia (JII) Vol. 1, No. 5, Mei 2022 545
BIBLIOGRAFI
Al Arifin, S. M. H. (2022). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Studi Perbandingan Hukum
Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura. Perpustakaan FSH UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi. Bhuana
Ilmu Populer.
Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi.
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 19(4), 489–505.
Busroh, H. F. F., Khairo, F., Djufri, H. D., Sugianto, H. B., OKTARINA, E. V. I., & CANDRA,
A. (2022). Hukum Tata Negara. INARA PUBLISHER (KELOMPOK INTRANS
PUBLISHING).
Djamali, R. A. (2013). Pengantar Hukum Indonesia.
Hutabarat, D. T. H., Hidayat, Y. A., Amida, N., Yusuf, M., Hazali, H., Rawi, M. K., Julianto, A.,
Sirait, M. M., Julianto, L. Y., & Affandi, I. (2022). Hubungan Hukum dan Keadilan di
Tinjau dari Filsafat Hukum. Nusantara Hasana Journal, 1(10), 58–61.
Johan, T. S. B. (2018). Hukum Tata Negara Dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam
Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Deepublish.
Kusriyah, S. (2017). Ilmu Negara. Semarang: UNISSULA Press.
Manan, B. (2006). Konvensi ketatanegaraan. Fh Uii Press.
Maula, H. N. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Presidensial di Indonesia Sebelum
dan Sesudah Amandemen UUD 1945. Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana
Hasanuddin" Banten.
Pudjosewojo, K. (2004). Pedoman Pelajaran Hukum Tata Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Sitabuana, T. H. (2020). Hukum Tatanegara Indonesia. Hukum Tatanegara Indonesia.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen
UUD 1945. Prenada Media.
Windari, R. A., & SH, M. H. (2021). Pengantar Hukum Indonesia-Rajawali Pers. PT.
RajaGrafindo Persada.
