PENGARUH IMPLEMENTASI VIRTUAL ACCOUNT DAN E-PAYMENT TERHADAP KINERJA MANAJEMEN KAS PADA SATUAN KERJA (STUDI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI)

 

I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya

APK APBN pada Kemendikbudristek; Asesor LSP3 BNSP RI, Indonesia

[email protected]

 

Abstract

Received:

03-05-2022

This study aims to measure the performance of cash management within the ministry of education, culture, research and technology in relation to the use of electronic payment systems and virtual accounts using the IKPA (Budget Execution Performance Indicator) measuring instrument.� The Budget Implementation Performance Indicators (IKPA) that support cash management as the focus of the discussion in this paper are measured from five things, namely timeliness in the management and or reporting of UP and TUP, DIPA revision, Renkas/RPD, Deviation Page III DIPA, and SP2D returns.� However, the periodic financial reports published and published by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology do not provide the data required for these measurements so that the IKPA measurement cannot be carried out.� However, Based on data from published reports, it is indicated that Smart Budgeting has been implemented consistently.� This can be seen from the realization of the budget which always shows a positive variance in both the income and expenditure sections.� Capital expenditure as a form of investment also continues to support the performance of the agency.

Accepted:

10-05-2022

Published:

20-05-2022

Keywords:

Kinerja manajemen kas;

IKPA;

Smart budgeting.

 

Abstrak

Kata kunci:

Kinerja manajemen kas;

IKPA;

Smart budgeting.

Penelitian ini bertujuan mengukur kinerja manajemen kas di lingkungan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi sehubungan dengan penggunaan sistem pembayaran elektronik dan virtual account dengan menggunakan alat ukur IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mendukung manajemen kas sebagaimana fokus pembahasan dalam tulisan ini diukur dari lima hal yaitu ketepatan waktu dalam pengelolaan dan atau pelaporan UP dan TUP, Revisi DIPA, Renkas/ RPD, Deviasi Halaman III DIPA, dan retur SP2D. Akan tetapi laporan keuangan berkala yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh Kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi tidak menyajikan data-data yang diperlukan untuk pengukuran tersebut sehingga pengukuran IKPA tidak sapat dilakukan. Meskipun demikian, Berdasarkan data dari laporan yang diterbitkan, terindikasi bahwa pengaggaran yang cerdas (Smart Budgeting) telah dilaksanakan dengan konsisten. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang selalu menunjukan varian yang positif baik di bagian pendapatan maupun pengeluaran. Pembelanjana modal sebagai bentuk investasi juga terus dilakukan untuk mendukung kinerja instansi.

Corresponding Author: I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya�

E-mail: [email protected]

https://jurnal.syntax-idea.co.id/public/site/images/idea/88x31.png

 

PENDAHULUAN

Pembayaran elektronik atau e-payment telah menjadi cara baru masyarakat non tunai (Cashless Society) dalam melakukan transaksi keuangan baik dengan bank maupun nonbank. Virtual Account sebagai salah satu cara pembayaran elektronik yang mudah, cepat, dan mudah diidentifikasi siapa pembayar dan jumlah yang dibayarkan secara spesifik dan khusus, menjadi pilihan yang dibutuhkan dan tidak bisa dihindarkan. Pembayaran elektronik ini juga diimplementasikan di banyak instansi pemerintah, untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja instansi. Virtual acocunt (rekening virtual) juga telah dipergukaan secara resmi di lingkungnan kementerian dan lembaga pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183 /PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga. Rekeninng virtual digunakan dalam lingkungan pemerintahan dengan tujuan agar rekening milik Kementerian Negara/Lembaga dapat dikelola secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan memodernisasi pelaksanaan anggaran.

Kinerja manajemen kas dapat diukur dari beberapa indikator. Analisis arus kas dilakukan untuk mengukur kinerja manajemen kas suatu lembaga, yang meliputi analisis rasio arus kas, aktivitas peningkatan kas, pengelolaan kelebihan kas dengan mengklasifikasikan arus kas bebas dan arus kas tidak bebas, dan pembiayaan selisih kas (Kismawati, 2019). Analisis rasio arus kas mencakup beberapa rasio arus kas seperti arus kas kecukupan, pembayaran hutang jangka panjang, pembayaran dividen, reinvestasi kas, cakupan hutang, efek depresiasi. Analisis rasio arus kas dapat dilakukan dengan mengukur beberapa rasio yaitu Rasio Arus Kas Operasi (AKO), Rasio Total Hutang (TH), Rasio Pengeluaran Modal (PM), Rasio Cakupan Arus Dana (CAD), Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB), Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL), Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK), dan Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB) (Ginting, 2012). Selain itu, penganggaran yang cerdas atau Smart Budgeting juga dapat menjadi indikasi apakah sumber daya kas perusahaan atau lembaga dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai rencana (penganggaran). Sedangkan dalam lingkungan kerja kementerian dan lembaga pemerintah, kinerja keuangan diukur dengan menggunakan IKPA atau Indikator Keuangan Pelaksanaan Anggara, yang meliputi 4 aspek utama. Aspek pertama adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran dengan indikatornya Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan pagu minus. Aspek kedua adalah Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran dengan beberapa indikator yaitu Data Kontrak, pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara dan dispensasi SPM. Aspek ketiga adalah Efektivitas pelaksanaan anggaran dengan indikatornya yaitu tingkat atau prosentase penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, dan retur SP2D. aspe terakhir yang dinilai adalah effisiensi pelaksanaan anggaran dengan indikatornya yaitu pengembalian atau kesalahan SPM dan RenKas. Namun dalam tulisan ini hanya akan dibahas indikator-indikator yang mendukung manajemen kas saja yaitu Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, dan Retur SP2D.

Penelitian terdahulu yakni oleh (Laili, 2014) di jurnal nya yang berjudul Implementasi e-payment di dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya (Studi Kasus Pencairan Dana kepada Penyedia Barang dan Jasa), Azza Laili meneliti pengeluaran barang dan jasa Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Azza Laili menyebutkan Implementasi e-Payment pencairan dana kepada penyedia barang dan jasa dalam penelitian ini dikaji berdasarkan enam variabel teori implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor. Pada bab hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa secara umum implementasi e-Payment pencairan dana kepada penyedia barang dan jasa telah berjalan baik dan lancar, hanya masih terdapat beberapa kendala teknis. Selanjutnya (Ruhiawati, 2019) dalam peneletiannya yang berjudul pengembangan sistem e-payment untuk membantu pengambilan keputusan studi kasus: Universitas banten jaya menyimpulkan bahwa sistem e-payment di Universitas Banten Jaya dapat membantu pelayanan administrasi keuangan menjadi lebih mudah dan selaras dengan tujuan universitas yang menyelenggarakan program studi ilmu komputer untuk dapat membangun sistem pelayanan pembayaran mahasiswa yang terkomputerisasi, sistem e-payment dapat membantu mengolah data pembayaran mahasiswa menjadi lebih cepat dan lebih efektif meskipun jumlah mahasiswa terus meningkat serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat terkait masalah keuangan mahasiswa sehingga dapat membantu pihak keuangan didalam membuat suatu keputusan. (M et al., 2015) menyatakan dalam jurnalnya bahwa Reformasi administrasi perpajakan melalui payment online system berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh badan. Artinya reformasi administrasi perpajakan melalui payment online system baik jika kepatuhan wajib pajak PPh badan baik. Akan tetapi dari 92 responden ini ada 6 responden terdaftar di KPP pratama sebagai wajib pajak yang menghitung, membayar dan melapor pajak secara online yang kurang paham tentang payment online system karena minimnya sosialisasi dan pengetahuan tentang tata cara penggunaan sistem pembayaran online.

(Seno, 2012) menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Persepsi Nasabah atas Keamanan dan Kepercayaan Dalam Sistem E-Payments bahwa tidak terdapat hubungan statistik antara kuailtas prosedur transaksi dengan keamanan yang dirasakan nasabah dan dengan kepercayaan yang dirasakan nasabah dalam penggunaan EPS. Pengalaman nasabah yang kurang nyaman dalam prosedur transaksi mungkin akan menurunkan penilaian nasabah terhadap derajat keamanan dan kepercayaan dari satu sistem pembayaran elektronis perlu menyediakan tidak hanya prosedur yang aman tapi juga prosedur yang mudah bagi sistem pembayaran elektronik. (Leliya & Afiyah, 2016) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa efektifitas pembayaran pajak secara online atau melalui e-payment memberikan kemudahan karena dapat dilakukan setiap saat yang dibuat dengan penyederhanaan proses dan efisiensi waktu, sehingga dengan kemudahan tersebut dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu dalam tesisnya (Reza, 2019) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor sukses e-payment yang digunakan pada karyawan PT Wilmar consultancy service cabang Medan, ia menyimpulkan bahwa pengguna Fintech pada karyawan PT.Wilmar Consultancy Services tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari 25 pertanyaan yang diberikan kepada 40 pengguna atau 1.000 pernyataan, sebanyak 633 pernyataan dari 40 orang responden mengatakan setuju dan sebanyak 206 mengatakan sangat setuju yang berarti sebanyak 63,3% setuju dan sebanyak 20,6% sangat setuju bahwa pernyataan yang mengemukakan bahwa kelima Faktor yang terkandung pada pernyataan tersebut memiliki pengaruh dalam perilaku pengguna untuk menggunakan fintech. Dengan melakukan pengujian analisis faktor yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelima Faktor yaitu, Konektivitas, Efisiensi, Promosi, Keuntungan, dan Keamanan mendapatkan pemecahan item dan terdapat 3 faktor baru yaitu, Performa, Layanan, Kenyamanan, Faktor baru yang didapatkan dari pengujian analisis faktor, merupakan performance suatu penggunaan Fintech yang dinilai oleh para pengguna Fintech dalam mengukur seberapa sukses dalam menampilkan perfoma terbaik yang dapat mempengaruhi kesuksesan penggunaan Fintech pada Karyawan PT.Wilmar Consultancy Service. Selanjutnya (Safitri, 2021) Perkembangan layanan electronic payment internet banking selama periode 2015-2020 menunjukkan rata-rata nilai transaksi yang cenderung mengalami naik � turun. Sedangkan untuk perkembangan electronic payment mobile banking selama periode 2015-2020 menunjukan rata-rata nilai transaksi yang cenderung mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk perkembangan elctronik payment APMK selama periode 2015-2020 menunjukkan rata-rata nilai transaksi yang cenderung mengalami naik � turun.

 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan meyajikan laporan keuangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta menganalisis beberapa indikator kunci dalam mengukur efektifitas manajemen kas dalam laporan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selama lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan rasio IKPA yang mendukung kinerja manajemen kas

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mendukung manajemen kas sebagaimana fokus pembahasan dalam tulisan ini diukur dari lima hal yaitu ketepatan waktu dalam pengelolaan dan atau pelaporan UP dan TUP, Revisi DIPA, Renkas/ RPD, Deviasi Halaman III DIPA, dan retur SP2D.

Untuk dapat menghitung kelima indikator tersebut, diperlukan data-data pendukung sebagai bahan analisisnya yaitu data penerimaan, pengajuan dan pelaporan UP, GUP, dan TUP, data reevisi DIPA dalam periode waktu tertentu, Data RPD, data rencana penarikan dana dan realisasinya, serta data SP2D baik yang diterima maupun yang diretur.

Berdasarkan publikasi atas Ringkasan Laporan Keuangan Kemendikbudristek terdapat indikator capaian realisasi anggaran yang dapat dikaji lebih lanjut.

Dalam upaya melihat kinerja manajemen kas dengan menggunakan data yang ada, kami meneliti data ringkasan realisasi anggaran yang merupakan bagian dari Ringkasan Laporan Keuangan Kemendikbudristek dan ditemukan beberapa hal yaitu selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020, anggaran pendapatan, belanja atau pengeluaran, dan belanja modal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai berikut:

Secara berturut-turut, realisasi pendapatan negara bukan pajak melebihi 100% yaitu sebagai berikut:

a.       4.793,38% pada tahun 2016 dari estimasi pendapatan sebesar Rp26.032.233.565, tercapai realisasi sebesar Rp1.247.824.068.683,-

b.      2.614,21% pada tahun 2017 dari estimasi pendapatan sebesar Rp9.470.378.055,-, tercapai realisasi sebesar Rp247.575.121.376,-.

c.       6.883,17% pada tahun 2018 dari estimasi pendapatan sebesar Rp15.028.552.756,-, tercapai realisasi sebesar Rp1.034.440.482.293,-.

d.      3.022,69% pada tahun 2019 dari estimasi pendapatan sebesar Rp23.656.650.000,- tercapai realisasi sebesar Rp715.068.096.483,-

e.       123,32% pada tahun 2020 dari estimasi pendapatan sebesar Rp11.415.134.241.700, tercapai realisasi sebesar Rp14.077.467.723.886,-.

 

Sementara realisasi anggaran belanja secara berturut-turut mencapai angka 88 hingga 97 persen setiap tahun, yaitu sebagai berikut:

a.       Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 adalah sebesar Rp38.563.228.822.167,- atau mencapai 88,44% dari alokasi anggaran sebesar Rp43.605.863.439.000,- atau 97,18% dari pagu setelah self blocking sebesar Rp39.680.377.740.000,-

b.      Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 adalah� sebesar Rp36.865.440.684.665,- atau mencapai� 97,10% dari alokasi anggaran sebesar Rp37.965.097.991.000,-.

c.       Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp39.432.435.630.896,- atau mencapai� 97,38% dari alokasi anggaran sebesar Rp40.493.436.672.000,-.

d.      Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.494.689.999.332,- atau mencapai 97,60% dari alokasi anggaran sebesar Rp37.393.540.578.000,-.

e.       Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp79.061.797.338.948,- atau mencapai 91,52% dari alokasi anggaran sebesar Rp86.386.047.573.000,-.�����

 

Untuk belanja modal, tercatat data belanja modal sebagai berikut:

a.       Belanja modal aset tetap ada tahun 2015 sebesar Rp8.438.269.010.533, naik 1,58% pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp8.570.887.640.913,-

b.      Belanja modal aset tetap pada tahun 2017 sebesar Rp10.179.998.556.704,- atau naik sebesar 18,7% dari tahun sebelumnya.

c.       Belanja modal aset tetap pada tahun 2018 sebesar Rp10.395.458.651.651,- atau naik sebesar 2,11% dari tahun sebelumnya.

d.      Belanja modal aset tetap pada tahun 2019 sebesar Rp25.185.910.617.510,- atau naik sebesar 142% dari tahun sebelumnya.

e.       Belanja modal aset tetap pada tahun 2020 sebesar Rp419.538.803.974.694,- atau naik sebesar 1.565% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan tren realisasi angaran pendapatan, pengeluaran, dan data belanja modal yang dilaporkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dapat disimpulkan bahwa smart budgeting telah dilaksanakan dengan efektif. Hal ini terlihat dari realisasi yang mendekati anggaran yang sesungguhnya. Keputusan investasi dalam bentuk belanja modal dilakukan dengan konsisten dari tahun ke tahun sehingga aset lembaga terus bertambah.

 

KESIMPULAN

Sistem pembayaran elektronik dan rekening virtual teah digunakan di lingkungan kementerian dan memiliki regulasi yang resmi yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah secara konsisten dan berkala menerbitkan laporan leuangan.� Laporan keuangan yang dipulikasikan berupa Ringkasan atas laporan realisasi anggaran per tahun, laporan neraca, dan laporan perubahan ekuitas, serta dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Hal ini sebagai bukti komitmen dalam menjalankan amanah negara dalam mengawal kemajuan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di Indonesia.

Berdasarkan data dari laporan yang dipublikasikan Kemendikbudristek terindikasi bahwa pengaggaran yang cerdas (smart budgeting) telah dilaksanakan dengan konsisten. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang selalu menunjukan varian yang positif baik di bagian pendapatan maupun pengeluaran. Demikian pula, belanja modal sebagai bentuk investasi juga terus dilakukan untuk mendukung kinerja instansi.

Harapannya ke depan, pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur ketentuan publikasi atas indikator-indikator yang lebih detail yang dapat mengukur kinerja manajemen kas khususnya dan indikator lain pada umumnya yang mendukung dalam pengukuran IKPA. Hal ini dalam upaya untuk terus menerus meningkatkan transparansi proses keuangan sektor publik serta dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk aware terhadap kinerja kementerian/lembaga di Indonesia.�

 

BIBLIOGRAFI

Ginting, S. (2012). Analisis pengaruh pertumbuhan arus kas dan profitabilitas terhadap return saham pada perusahaan lq 45 di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 2(1), 39�48.

Kismawati, A. (2019). Analisis Laporan Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Koperasi Wanita Al-Barokah Kec. Soko Kab. Tuban. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Laili, N. A. (2014). Implementasi E-Payment Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Studi Kasus Pencairan Dana kepada Penyedia Barang dan Jasa). Publika, 2(2).

Leliya, L., & Afiyah, F. (2016). Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 4(2).

M, E., K, H., & Runtu, T. (2015). Analisis pengaruh reformasi administrasi perpajakan melalui payment online system terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(4).

Reza, Y. (2019). Analisis faktor-faktor sukses sistem e-payment. Jurnal Riset Sains Manajemen, 3(1), 31�48.

Ruhiawati, I. Y. (2019). Pengembangan Sistem E-Payment Untuk Membantu Pengambilan Keputusan Studi Kasus: Universitas Banten Jaya. Innovative Creative and Information Technology, 3(2), 219�240.

Safitri, R. N. (2021). Pengaruh Layanan Electronic Payment Terhadap ROA (Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional yang Termasuk Kapitalisasi Terbesar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020). Prosiding Manajemen, 7(1), 259�262.

Seno, P. H. K. (2012). Analisis Persepsi Nasabah Atas Keamanan dan Kepercayaan dalam Sistem E-payments. Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ, 11(2), 13451.

Abbas, Antragama Ewa. Literature Review of Cashless Society in Indonesia: Evaluating the Progress. International Journal of Inovation, Management, And Technology. Vol. 8 no. 3 June 2017

Abioro, Matthew. The impact of cash management on the performance of manufacturing companies in Nigeria. Uncertain Supply Chain Management 1 (2013) 177�192

Adegbie, Folajimi Festus & Akinyemi, Oluwaseun Olabosipo. Electronic Payment System and Revenue Generation in Lagos State. Journal of Accounting and Financial Management E-ISSN 2504-8856 P-ISSN 2695-2211 Vol 6. No. 1 2020

Das, Somnath. Article can be accessed online at http://www.publishingindia.com

E.       Aslinawati, D. Wulandari, and T. Soseco, �Public perception of the effectiveness of less cash society,� Int. Rev. Soc. Sci., vol. 4, no. 1, pp. 7�12, 2016

Enrico M, Herman K, Treesje Runtu. 2015. Analisis pengaruh reformasi administrasi perpajakan melalui payment online system terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 Tahun 2015.

https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/sejarah-kemdikbudristek

https://news.detik.com/berita/d-5634095/laporan-keuangan-2020-kemendikbud-ristek-raih-opini-wtp-dari-bpk

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/10/laporan-keuangan

Kumari, Neetu. Khanna, Jhanvi. Cashless payment: A behaviourial change to growth.Qualitative and Quantitative research Review vol 2 issue 22017 ISSNNo: 2462-1978, elSSNNO2462-2117

Leliya & Fifi Afiyah. 2016. Efektifitas sistem pembayaran pajak daerah online dalam peningkatakan pendapatan daerah kota Cirebon. Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016.

Lidija Barjaktarovic, Marko Milojevic, Brankica Trajkovic. Key Aspects Of Cash Management In The Company�s Business. Financial reporting Function of the corporate governance DOI: 10.15308/finiz-2014-105-108

Mohamad Azwan Md Isa, Ferri Nasrul, Suhana Mohamed. Factors affecting consumers� acceptance towards electronic payment system: Case of a government land and district office. Jurnal Intelek. Universiti Teknologi Mara Cawangan Perlis. Vol 13 issue 1 2018

Nia Azza Laili. 2014. Implementasi e-payment di dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya (Studi Kasus Pencairan Dana kepada Penyedia Barang dan Jasa). S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183 /PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195 /PMK.05/2018 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonnesia Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK. 05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per - 5/ Pb / 2022� Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga

Petrus Hari Kuncoro Seno. 2012. Analisis Persepsi Nasabah atas Keamanan dan Kepercayaan Dalam Sistem E-Payments. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.11 No.2 Desember 2012: 103-112.

Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2016

Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2017

Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2018

Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2019

Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2020

R. Apriyanto & A. Surachim, 2017, Profitabilitas (ROA) dipengaruhi oleh Manajemen Kas, Strategic Volume 17 No.1 (2017) page 39-45

Rinjani Safitri. 2021. Pengaruh Layanan Electronict Payment terhadap ROA. Prosiding Manajemen ISSN 2460-6545

Sumanjeet, Singh.� Emergence Of Payment Systems In The Age Of Electronic Commerce: The State Of Art. Asia Pacific Journal of Finance and Banking Research Vol. 3. No. 3. 2009

Suba�I & Irma Yunita Ruhiawati. 2017. Pengembangan sistem e-payment untuk membantu pengambilan keputusan studi kasus: Universitas banten jaya. Vol.3 No.2 ISSN : 2356 - 5195.

Tee dan Ong, 2016). (Tee, Hock Han., & Hway-Boon Ong, (2016). Cashless Payment and Economic Growth, Financial Innovation, 2(4), 1-9

Tuller, L. W. 2008. Finance for non-financial managers and small business owners (2Nded.). Canada, Adams Business

www.xendit.co

Yilmaz, Huseyin. ANOTHER PERSPECTIVE TO CORPORATE CASH MANAGEMENT: A NEW MODEL AND DEFINATION. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 11 [Special Issue � August 2011

Yuki Reza. 2019. Analisis faktor-faktor sukses sistem e-payment yang Digunakan pada karyawan pt wilmar consultancy Service cabang medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.