APK APBN pada
Kemendikbudristek; Asesor LSP3 BNSP RI
|
|
Abstract |
|
|
Received: |
02-02-2022 |
Introduction: One aspect that has a role
and influence on the speed of a country's economic growth is the payment
system. The Indonesian government is trying to carry out various strategies
in an effort to increase the use of non-cash cash. The KKP policy was issued as
a government effort towards effectiveness and efficiency in managing state
treasury finances. The implementation of this KKP policy cannot be separated
from the linkage of the role of the treasurer and organizational commitment. Purpose:
The purpose of this study was to analyze the effect of the treasurer's
perception of spending and organizational commitment on the performance of
government credit card users partially. Methods: This research is a quantitative research through regression analysis
approach. The research instrument is a questionnaire using a scoring
technique of one to five from the Likert scale theory. The number of
respondents was 33 respondents consisting of treasurers, employees and
government credit card users in work units within the Secretariat General of
the Ministry of Education and Culture. Results: The results showed: 1)
there was a significant effect of the treasurer's perception of spending on
the performance of using government credit cards; 2) there is a significant
effect of organizational commitment on the performance of using government
credit cards. The limitations of the respondents in this study do not
guarantee that the results of the analysis can be generalized regarding the
implementation of MPAs throughout Indonesia. Conclusion: The results
of the first analysis concluded that there was a significant effect of the
treasurer's perception of spending on the performance of using government
credit cards. The results of the second analysis concluded that there was a
significant effect of organizational commitment on the performance of using
government credit cards. |
|
Accepted: |
08-02-2022 |
|
|
Published: |
20-02-2022 |
|
|
Keywords: |
expenditure
treasurer; organizational commitment; performance; KKP |
|
|
|
Abstrak |
|
|
Kata kunci: |
bendahara pengeluaran; komitmen organisasi; kinerja; KKP |
Pendahuluan: Salah satu aspek
yang mempunyai berperan
dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sistem pembayaran. Pemerintah
Indonesia berusaha untuk melakukan bermacam-macam
strategi dalam upaya meningkatkan penggunaan uang
non tunai. Kebijakan KKP dikeluarkan sebagai upaya pemerintah terhadap efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan kas negara. Penyelenggaraan
kebijakan KKP ini tidak lepas dari
keterkaitan peran bendahara dan komitmen organisasi. Tujuan:
Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengaruh persepsi bendahara pengeluaran dan komitmen organisasai terhadap kinerja pengguna kartu kredit pemerintah secara parsial. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui pendekatan analisis regresi. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner menggunakan teknik penskoran satu sampai lima dari teori skala likert.
Jumlah reponden adalah 33 responden yang terdiri dari unsur bendahara, karyawan dan pengguna kartu kredit pemerintah pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal
Kemendikbudristek. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan: 1) terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah; 2) terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Keterbatasan reponden pada penelitian ini, tidak memberikan
jaminan bahwa hasil analisis dapat digeneralisasikan terkait pelaksanaan KKP di seluruh Indonesia. Kesimpulan: Hasil analisis pertama disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Hasil analisis kedua disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. |
Corresponding
Author: I Dewa Gede Sayang
Adi Yadnya
E-mail: idewa.adiyadnya@gmail.com
PENDAHULUAN
Sistem pembayaran adalah salah satu aspek yang mempunyai peran penting dalam
pertumbuhan ekonomi suatu negara, bahkan apabila sistem pembayaran kurang baik maka dapat
menjadi penghambat (Maksum et
al., 2021). Sistem pembayaran
non-tunai dalam berbagai transaksi baik pembelian barang dan jasa maupun transaksi lembaga-lembaga publik mempunyai nilai transaksi tinggi (Truong et
al., 2020). Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keragaman, baik dalam budaya maupun
aspek-aspek lainnya dengan jumlah penduduk
yang besar (Ulfa et
al., 2021). Mayoritas penduduknya
masih kurang mengenal istilah transaksi non-tunal bahkan tidak sedikit
yang belum mempunyai rekening di bank, selain itu terbatasnya akses layanan perbankan
di daerah-daerah di Indonesia (Azali,
2016).
Sampai saat ini pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan bermacam-macam strategi
dalam upaya meningkatkan penggunaan uang non tunai. Sebagai bukti, pada tahun 2014 tanggal 14 Agustus, Bank Indonesia
meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai
(GNNT) untuk mempromosikan sistem pembayaran yang lebih mudah digunakan
(Selfira et
al., 2019). Pada tahun 2016 diluncurkan juga Perpres
Indonesia no. 82 terkait strategi inklusi keuangan yang diharapkan mampu menyediakan layanan-layanan pada sektor keuangan yang dapat diakses dengan
mudah dan terjangkau untuk semua kalangan
masyarakat Indonesia (Habibullah,
2019).
Pada tahun 2019 di bulan Juli, Indonesia mulai menerapkan metode non-tunai pada tagihan yang berasal dari rekanan
pemerintah dengan menggunakan kartu kredit pemerintah atau KKP (Said &
Sutiono, 2021). Kartu kredit sendiri
dapat diartikan sebagai alat untuk
transaksi pembayaran, melalui KKP ini transaksi pembayaran atas semua kewajiban
penduduk yang berasal dari aktifitas ekonomi, selain itu juga meliputi transaksi penarikan tunai dan atau transaksi belanja, yang mana kewajiban pengguna kartu dibayarkan diawal oleh penerbit, kemudian pengguna kartu kredit melakukan
pembayaran sebagai bentuk kewajiban dengan rentan waktu
sesuai dengan kesepakatan baik melalui metode angsuran maupun bayar lunas (Harits,
2021).
Kebijakan KKP ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah terhadap efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan kas negara (Maulid
& Sudibyo, 2020). Pada pelaksanaannya,
kebijakan ini perlu didukung oleh beberapa pihak yang mempunyai peranan penting agar tujuan kebijakan ini tercapai
secara maksimal. Maulid &
Sudibyo (2020), Yulianti
& Nurhazana (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kerjasama bendahara pengeluaran, komitmen organisasi dan pengguna KKP mempunyai peranan dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut.
Bendahara pengeluaran merupakan pihak yang mempunyai peran terhadap pengelolaan keuangan dan mempunyai tanggung jawab atas kegiatannya tersebut (Afriansyah,
2019). Lambat atau
cepatnya proses keuangan dipengaruhi oleh salah satunya adalah peran bendahara
(Suryati,
2018). Bendahara selain
berfungsi sebagai pihak pengelola anggaran belanja untuk negara, juga difungsikan sebagai pihak pengelola
anggaran yang diterima oleh
negara (Harits,
2021).
Komitmen organisasi dalam pengertian umum adalah ketentuan-ketentuan
yang disepakati bersama
oleh keseluruhan anggota sebuah organisai berkaitan dengan pedoman, penyelengaraan dan tujuan organisasi tersebut (Muis et
al., 2018). Kemampuan
jaringan yang perlu dibangun adalah komunikasi antar individu pada suatu organisasi maupun antar organisasi (Dhameria et
al., 2021). Dhondt et
al., (2014) mengatakan level komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pekerja. Komitmen organisasi juga merupakan sebuah keinginan yang kuat supaya tetap menjadi
bagian dari suatu organisasi tertentu, keinginan berusaha secara gigih agar selaras dengan tujuan organisasi
(Pratiwi et
al., 2020). Oleh karena itu,
komitmen organisasi mencerminkan kesetiaan, keterlibatan, kekuatan dan kesejahteraan karyawan dalam suatu organisasi.
Menurut Elisabeth et
al., (2021); Tree & Suryoko, (2016) unsur-unsur komitmen organisasi terdiri dari komitmen
afektif, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan.
Aspek komitmen afektif pada komitmen organisasi adalah sebuah ikatan emosi
yang menunjukkan suatu keterlibatan karyawan dalam suatu organisasi
sehingga memacu semangat karyawan untuk mempersembahkan kinerja yang lebih terhadap organisasi tersebut (Astuti
& Panggabean, 2014). Aspek komintmen organisasi ini diharapkan bisa ditanamkan dalam diri karyawan
agar organisasi dapat mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.
Aspek komitmen normatif pada komitmen organisasi adalah sebuah perasaan yang mengharuskan seorang karyawan untuk selalu setia dan tetap ada di sebuah
organisasi (Darmawati
& Hayati, 2013). Aspek komitmen organisasi ini diharapkan suatu organisasi memberikan sesuatu kepada karyawan bertujuan untuk menjaga kesetiaan bahkan loyalitas terhadap organisasi tersebut. Nilai komitmen normatif yang tinggi secara otomatis membantu organisasi untuk dapat mencapai
tujuan secara maksimal.
Aspek komitmen berkelanjutan pada komitmen organisasi yaitu berkaitan erat dengan hubungan rasional antara pengunduran diri karyawan maupun keluar dari sebuah
organisasi didasarkan atas kerugian (Yusuf &
Syarif, 2018). Secara rasional karyawan yang mempunyai nilai komitmen berkelanjutan bagus maka timbul
kesetiaan dan tetap menjaga hubungan dengan organisasi tertentu. Oleh karena itu, komitmen berkelanjutan
mempunyai peranan penting agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan secara maksimal.
Berdasarkan uraian di atas, pengkajian terkait bendahara pengeluaran dan komitmen organisasi masih perlu dilakukan supaya program-program yang dijalankan
oleh suatu organisasi berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan secara maksimal. Berkaitan dengan penggunaan kartu kredit pemerintah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh persepsi bendahara pengeluaran dan komitmen organisasai terhadap kinerja pengguna kartu kredit pemerintah secara parsial.
METODE
PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah kuantitatif melalui pendekatan analisis regresi. Analisis ini bertujuan
membantu memperkirakan hubungan pengaruh kenaikan ataupun penurunan beberapa variabel (Hidayat,
2018). Penelitian ini
dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek dengan jumlah reponden 33 yang terdiri dari unsur bendahara,
karyawan dan pengguna kartu kredit pemerintah.
Instrumen penelitian menggunakan teknik penskoran satu sampai lima dari teori skala likert.
Tabel 1 berikut ini adalah indikator-indikator
dari konsep persepsi bendahara pengeluaran, komitmen organisasi dan kinerja pengguna kartu kredit pemerintah pada instrumen penelitian ini.
Tabel 1. Indikator
Instrumen Kuesioner
|
No. |
Indikator Aspek Penilaian |
Jumlah |
|
1 |
Persepsi Bendahara Pengeluaran |
3 |
|
2 |
Komitmen organisasi |
|
|
a.
Aspek komitmen afektif |
3 |
|
|
b. Aspek komitmen
normatif |
3 |
|
|
c.
Aspek komitmen berkelanjutan |
3 |
|
|
3 |
Kinerja Penggunaan KKP |
3 |
|
|
Total pernyataan |
15 |
Data jawaban dari semua
indikator pada tabel 1 diolah secara statistik
menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS kemudian menyimpulkan hipotesis penelitian ini apakah bisa
diterima atau tidak. Berikut hipotesis pada penelitian ini.
Hipotesis 1 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.
Hipotesis 2 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.
HASIL
DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi
Hasil Penelitian
Tabel 2 berikut ini adalah deskripsi
hasil presentasi penilaian dari setiap jawaban kuesioner yang telah di isikan oleh responden.
Tabel
2. Deskripsi Hasil Kuesioner
|
No. |
Indikator Aspek Penilaian |
Penilaian |
|
1 |
Persepsi Bendahara Pengeluaran |
80,61 |
|
2 |
Komitmen organisasi |
81,41 |
|
a.
Aspek komitmen afektif |
83,84 |
|
|
b. Aspek komitmen
normatif |
83,03 |
|
|
c.
Aspek komitmen berkelanjutan |
77,37 |
|
|
3 |
Kinerja Pengguna KKP |
80,61 |
Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan
penilaian dari responden adalah sangat baik terkait persepsi
bendahara pengeluaran, komitmen organisasi dan kinerja penggunaan KKP. Rata-rata
presentase penilaian persepsi bendahara pengeluaran 80,61% yang menunjukkan
penilaian sangat tinggi.
Rata-rata presentase penilaian
komitmen organisasi 81,41%
yang menunjukkan penilaian
sangat tinggi. Pada komitmen
organisasi terdiri dari masing masing aspek yaitu komitmen
afektif 83,84%; komitmen normatif 83,03%; dan komitmen berkelanjutan 77,37%.
Rata-rata presentase kinerja
penggunaan KKP 80,61% yang menunjukkan
penilaian sangat tinggi.
3. Hasil Analisis Regresi
Berdasarkan tiga buah hipotesis yang diajukan, untuk melakukan uji hipotesis satu dan dua secara
parsial dilakukan dengan regresi sederhana. Pengolahan data memanfaatkan SPSS sebagai alat bantu analisis.
Analisis regresi sederhana pada hipotesis satu terkait pengaruh
persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.
Hasil pengolahan melalui
SPSS ditunjukkan oleh tabel
3.
Tabel 3. Output regresi
sederhana hipotesis satu
Berdasarkan tabel 3 dapat terbentuk persamaan regeresi sederhana untuk hipotesis satu yaitu Y = 42,778 + 0,469X. Nilai kostan
42,778 yang menunjukkan walaupun
tidak ada penilaian pada persepsi bendahara pengeluaran maka penilaian kinerja penggunaan KKP tetap konsisten sebesar 42,778. Koefisien regresi 0,469 dan bernilai positif. Nilai positif ini bermakna semakin
baik persepsi bendahara pengeluaran maka semakin tinggi
kinerja penggunaan KKP.
Berdasarkan nilai t hiitung 2,420 dan mempunyai signifikan 0,022 < 0,05 maka hasil analisisnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.
Analisis regresi sederhana pada hipotesis dua terkait pengaruh
komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Hasil pengolahan melalui SPSS ditunjukkan oleh tabel 4.
Tabel 4. Output regresi
sederhana hipotesis dua
Berdasarkan tabel 4 dapat terbentuk persamaan regeresi sederhana untuk hipotesis satu yaitu Y = 39,630 + 0,503X. Nilai kostan
39,630 yang menunjukkan walaupun
tidak ada penilaian pada komitmen organisasi maka penilaian kinerja penggunaan tetap konsisten sebesar 39,630. Koefisien regresi 0,503 dan bernilai positif. Nilai positif ini bermakna
semakin baik komitmen organisasi maka semakin tinggi
kinerja penggunaan KKP.
Berdasarkan nilai t hiitung 2,198 dan mempunyai signifikan 0,036 < 0,05 maka hasil analisisnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.
4. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis regresi pada hipotesis satu memberikan gambaran bahwa persepsi bendahara pengeluaran terkaita keseuaian penerbitan KKP, sosialisasi penggunaan KKP dan ketersedaian layanan keluhan KKP memberikan dampak terhadap efektifitas penggunaan KKP. Said &
Sutiono (2021) menyampaikan bahwa supaya penggunaan
KKP lebih efektif perlu didukung oleh sosialisai dan layanan yang memadai. Yulianti
& Nurhazana (2021) menyampaikan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah diharapkan lebih efisien dan efektif dalam proses penyelenggaraannya sebagai wujud dari
pelayanan publik.
Berdasarkan hasil analisis regresi pada hipotesis dua menunjukkan
bahwa aspek-aspek komitmen organisasi maka secara tidak
langsung komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan memberikan dampak terhadap efektifitas penggunaan KKP. Disisi lain (Islamy,
2016) menekankan bahwa
komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen adalah bagian penting supaya tidak terjadi
pergantian-pergantian anggota
dalam sebuah organisasi yang menimbulkan ketidakstabilan anggota organisasi dalam berkerja. Dengan kata lain, apabila komitmen organisasi tidak dijaga maka berdampak
kurang maksimalnya efektifitas penggunaan KKP.
KESIMPULAN
Peranan bendahara dan komitmen organisasi dalam menjaga efektifitas
penggunaan kartu kredit pemerintah adalah penting. Hasil analisis pertama disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Semakin baik persepsi
bendahara pengeluaran maka semakin tinggi
efektifitas kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah, begitupun sebalinya semakin buruk persepsi
bendahara pengeluaran maka semakin rendah
efektifitas kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.
Hasil analisis kedua disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.
Semakin bagus komitmen organisasi maka semakin tinggi
efektifitas kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah, begitupun sebaliknya semakin buruk komitmen
organisasi maka semakin rendah efektifitas kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Keterbatasan reponden pada penelitian ini, tidak memberikan jaminan bahwa hasil
analisis dapat digeneralisasikan terkait pelaksanaan KKP di seluruh
Indonesia.
BIBLIOGRAFI
Afriansyah, B. (2019). Penyusunan
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Curup. Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 5(1),
18–23.
Astuti, D. P., & Panggabean, M. S. (2014).
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP RETENSI KARYAWAN MELALUI KEPUASAAN KERJA DAN
KOMITMEN AFEKTIF PADA BEBERAPA RUMAH SAKIT DI DKI JAKARTA. Jurnal Manajemen
Dan Pemasaran Jasa, 7(1), 199.
https://doi.org/10.25105/jmpj.v7i1.527
Azali, K. (2016). Cashless in Indonesia: Gelling
Mobile E-frictions? Journal of Southeast Asian Economies, 33(3),
364–386. http://www.jstor.org/stable/44132411
Darmawati, A., & Hayati, L. N. (2013).
Pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap organizational
citizenship behavior. Jurnal Economia, 9(1), 10–17.
Dhameria, V., Ghozali, I., Hidayat, A., &
Aryanto, V. D. W. (2021). Networking capability, entrepreneurial marketing,
competitive advantage, and marketing performance. Uncertain Supply Chain
Management, 9(4), 941–948. https://doi.org/10.5267/j.uscm.2021.7.007
Dhondt, S., Delano Pot, F., & O. Kraan, K.
(2014). The importance of organizational level decision latitude for well-being
and organizational commitment. Team Performance Management, 20(7/8),
307–327. https://doi.org/10.1108/TPM-03-2014-0025
Elisabeth, D. R., Yuliastanti, R., Suyono, J.,
Chauhan, R., & Thakar, I. (2021). Affective Commitment, Continuance
Commitment, Normative Commitment, and Turnover Intention in Shoes Industry. Annals
of the Romanian Society for Cell Biology, 1937–1945.
Habibullah, H. (2019). Inklusi Keuangan Dan
Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Sosio
Informa, 5(1).
Harits, T. M. (2021). Konflik Norma Dalam
Pengaturan Kartu Kredit Pemerintah. Jurist-Diction, 4(2),
759–774.
Hidayat, A. (2018). Kemampuan Biostatistik
melalui Pendekatan Investigasi pada Materi Regresi Sederhana. Syntax
Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(3), 1–11.
Islamy, F. J. (2016). Pengaruh Komitmen Afektif,
Komitmen Normatif dan Komitmen Berkelanjutan Terhadap Turnover Intention Pada
Dosen Tetap STIE INABA Bandung. Jurnal Indonesia Membangun, 15(2),
1–18.
Maksum, A., Muda, I., & Azhar, I. A. S.
(2021). Opportunties for implementation of non-cash transactions of supply
chain management of village-owned business agencies. Uncertain Supply Chain
Management, 9(1), 69–78. https://doi.org/10.5267/j.uscm.2020.11.008
Maulid, L. C., & Sudibyo, Y. A. (2020). Kartu
kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di indonesia:
permasalahan dan solusi. AKUNTABEL, 17(2), 301–313.
Muis, M. R., Jufrizen, J., & Fahmi, M.
(2018). Pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja
karyawan. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 1(1), 9–25.
Pratiwi, A. M. A., Pertiwi, M., & Andriany,
A. R. (2020). Hubungan Subjective Well Being dengan komitmen organisasi pada
pekerja yang melakukan work from home di masa pandemi Covid 19. Syntax, 2(11),
825.
Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis
Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan
Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. Jurnal Manajemen
Perbendaharaan, 2(1), 17–34. https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.372
Selfira, Abdillah, G., Harahap, W., & Muda,
I. (2019). Future Electronics Payment System Model. Journal of Physics:
Conference Series, 1230(1), 012068.
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1230/1/012068
Suryati, E. V. I. (2018). Sistem Pengeluaran Kas
Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. Menara Ilmu, 12(80).
Tree, E., & Suryoko, S. (2016). Pengaruh
komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, komitmen normatif terhadap kinerja
karyawan melalui variabel organization citizenship behavior (ocb) sebagai
variabel intervening pada pt. temprina media grafika semarang. Jurnal Ilmu
Administrasi Bisnis, 5(3), 1–14.
Truong, T. H. L., Phan, H. M., & Tran, M. D.
(2020). A study on customer satisfaction on debit cards: The case of Vietnam. Uncertain
Supply Chain Management, 8(2), 241–254. https://doi.org/10.5267/j.uscm.2020.1.003
Ulfa, E., Djubaedi, D., Sumarna, C., Fatimah, S.,
Suklani, S., & Hidayat, A. (2021). The Role of Teachers in Fostering
Religious Multiculturalism. International Journal of Multicultural and
Multireligious Understanding, 8(10), 349–354.
Yulianti, D., & Nurhazana, N. (2021).
Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan
negara pada KPPN Dumai. Proceeding of National Conference on Accounting
& Finance, 3, 56–74.
Yusuf,
R. M., & Syarif, D. (2018). Komitmen organisasi. Nas Media Pustaka.