KEAMANAN MARITIM UNTUK MEMERANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA LINTAS NEGARA MELALUI JALUR LAUT DI INDONESIA

Rudi Hartono¹, Bakharuddin²

STIK Lemdiklat Polri

[email protected]¹

[email protected]²

Keywords	Abstract
illicit narcotics trafficking, transnational crime, maritime security, smuggling by sea	Transnational illicit trafficking of narcotics to Indonesia mostly occurs by sea, which requires a synergistic strategy to improve maritime security. This study aims to analyze narcotics crime as a type of transnational crime based on the idea of Maritime Security. This study uses a qualitative approach by focusing on secondary data as a basis for analysis. Secondary data was collected through literature study. The analysis was carried out using inductive and logical analysis methods. The findings show that the illicit circulation of narcotics in Indonesia by sea is divided into three main parts, in the western region through the Malacca Strait, in the central region through the Sulawesi Sea and the South China Sea and finally in the east through Papua. Based on the concept of maritime security, illicit trafficking of narcotics is then included in smuggling which can pose a threat to economic development and human security. The response then requires the role of BNN, BAKAMLA, DGCE, TNI AL and Polri in establishing an inter-agency working system.
Kata Kunci	Abstrak
peredaran gelap narkotika, kejahatan transnasional, keamanan maritim, penyelundupan melalui jalur laut	Peredaran gelap narkotika secara transnasional ke Indonesia banyak terjadi melalui jalur laut, yang mengharuskan adanya strategi sinergis untuk meningkatkan keamanan maritim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindak pidana narkotika sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional berdasarkan gagasan Keamanan Maritim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memfokuskan pada data sekunder sebagai dasar analisis. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis dilakukan dengan metode analisis induktif dan logis. Temuan menunjukkan bahwa peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui jalur laut terbagi menjadi tiga bagian utama, di wilayah barat melalui Selat Malaka, di wilayah tengah melalui Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan dan terakhir di bagian Timur melalui Papua. Berdasarkan pada konsep keamanan maritim, peredaran gelap narkotika kemudian termasuk dalam tindakan penyelundupan (smuggling) yang dapat memberikan ancaman kepada pembangunan ekonomi (economic development) dan keamanan manusia (human security). Penanggulangannya kemudian memerlukan peran dari BNN, BAKAMLA, DJBC, TNI AL dan Polri dalam membentuk sistem kerja antar instansi (inter-agency working system).

Corresponding Author: Rudi Hartono

E-mail: [email protected]

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mendorong semakin baiknya kualitas hidup manusia. Namun kemudian bersamaan dengan hal tersebut, jenis kejahatan juga semakin berkembang. Kini, masyarakat tidak hanya dihadapkan pada kejahatan tradisional namun jenis kejahatan yang memiliki kerumitan semakin tinggi dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah perdagangan narkotika yang telah melampaui batas-batas negara. Perdagangan narkotika ilegal yang terjadi secara lintas batas negara dan terorganisir telah memberikan ancaman kepada keamanan manusia (human security) pada zaman sekarang ini�(Yusup, 2022). Sehingga tindak pidana ini tidak hanya bersifat nasional tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Ini disebabkan karena modus operandinya melibatkan kerumitan yang tinggi, teknologi yang maju serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan telah menimbulkan banyak korban�(Sinaga & Mulyadi, 2022).

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan dari hari ke hari. Berdasarkan pada data Badan Narkotika Nasional (2022) angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2021 adalah 1,95% yang menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,80%. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengguna narkotika di Indonesia. Hal ini kemudian memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Dampak peredaran gelap narkoba meliputi berbagai aspek kehidupan dan kenegaraan di Indonesia seperti aspek demografi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan�(Tatara, Suhirwan, & Afifuddin, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang benar dalam membasmi tindak pidana narkotika di Indonesia.

Peredaran gelap narkotika kemudian memerlukan perhatian khusus sebagai� kejahatan transnasional yang terorganisir. Hal ini terutama berkaitan dengan lokasi Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk penyelundupan dan prekursor narkoba�(Firdaus, 2020). Kejahatan transnasional adalah fenomena salah satu jenis kegiatan yang melintasi batas internasional, melanggar hukum beberapa negara, atau berdampak pada negara lain (Gukguk & Jaya, 2019). Sebagai sebuah kejahatan transnasional, maka hal ini memerlukan cara penanganan khusus yang berbeda dengan penanganan kejahatan tradisional.

Kejahatan Transnasional merupakan isu global yang terkait erat dengan kebutuhan dasar atas adanya perdamaian internasional, keamanan, keadilan, kebebasan, dan pembangunan progresif. Isu-isu yang menjadi pembahasan diantaranya berkaitan dengan aspek politik, diplomasi, militer-strategis, dan sosial-ekonomi. Kejahatan transnasional secara umum dilaksanakan secara berkelompok dan terorganisir karena memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan secara materiil yang ditempuh dengan cara-cara legal maupun ilegal. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan transaksi jual beli atau tindakan lainnya sehingga dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya namun dengan risiko yang paling minimal. Tindak kejahatan transnasional ini, sebagaian besar dilakukan di perbatasan laut antar negara�(Fita, Ismira, Khaldun, & Fatra, 2022). Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam menjamin hilangnya kejahatan transnasional adalah dengan memastikan adanya keamanan maritim.

Menurut peneliti, keamanan maritim dapat dipahami secara luas melalui matriks atau pemetaan untuk mengeksplorasi bagaimana aktor yang berbeda memberikan ancaman�(2014). Keamanan maritim muncul berasal dari adanya gagasan atas isu maritim yang membutuhkan penerapan konsep keamanan dimana setiap negara memiliki pengaruh eksternalnya masing-masing sehingga kemudian mengeluarkan respon mengenai isu tersebut. Respon yang diberikan oleh setiap negara berbeda dan dapat dipandang oleh negara lain sebagai ancaman sehingga harus segera diberikan tanggapan yang kemudian mengarah pada gagasan bahwa keamanan maritim telah diperluas maknanya menuju pembangunan keamanan maritim�(Hidayat, Anwar, Toruan, & Simbolon, 2022). Hal ini berkaitan dengan penjagaan keamanan dan ketertiban di wilayah laut masing-masing negara untuk mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam keamanan negara.

Penelitian mengenai kejahatan transnasional di Indonesia telah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh para peneliti mengenai pola kejahatan transnasional di perairan Sulawesi�(Fita, Ismira, Khaldun, & Fatra, 2022). Namun kemudian penelitian mengenai kejahatan transnasional tersebut mencakup topik kejahatan transnasional yang luas yang terjadi di laut Indonesia, tidak fokus pada tindak pidana narkotika. Di sisi lain, tinjauan terhadap peredaran gelap narkotika transnasional di perbatasan Indonesia lebih banyak yang meninjau perbatasan darat, seperti penelitian�(Firdaus, 2020). Hal tersebut kemudian menunjukkan keterbatasan dalam penelitian mengenai perdagangan gelap narkotika yang dilakukan di perbatasan melalui jalur laut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindak pidana narkotika sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional (lintas batas) dengan menggunakan Teori Keamanan Maritim. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah peredaran gelap narkoba melalui jalur laut dengan meninjau upaya penegakan hukumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori Keamanan Maritim dalam menjawab permasalahan atau isu-isu kejahatan transnasional yang terjadi di lautan Indonesia, salah satunya tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Indonesia memiliki letak yang strategis diantara dua Samudera besar yaitu Hindia dan Pasifik serta berada diantara dua benua besar yaitu Asia dan Australia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang strategis termasuk dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran. Oleh karena itu, stabilitas kawasan laut Indonesia akan menentukan kelangsungan ekonomi kawasan Asia, bahkan dunia. Namun kemudian terdapat kerentanan akibat wilayah laut yang luas ini, terutama akan tindakan kriminal yang amat merugikan seperti penangkapan ikan secara ilegal penyelundupan kayu, pembajakan laut, perdagangan manusia, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya�(Supeno, Suhartono, & Yudianto, 2019).

Perdagangan ilegal narkotika menjadi salah satu tindak kriminal yang semakin mengkhwatirkan di wilayah laut Indonesia, terutama karena hal ini berpotensi menyebabkan adanya pemicu konflik dengan negara tetangga karena transaksi yang dilakukan secara transnasional. Perdagangan ilegal narkoba secara transnasional telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian serta pembuat kebijakan. Dalam tinjauan yang dilakukan terhadap peredaran narkoba transnasional di pulau-pulau di Samudra Hindia bagian barat menunjukkan bahwa peredaran narkoba di negara-negara tersebut telah membentuk sebuah jaringan yang saling berhubungan secara rumit�(Bird, Stanyard, Moonien, & Randrianarisoa, 2021).� Hal yang kemudian perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan adanya berbagi informasi (information sharing) antara lembaga-lembaga yang terlibat untuk dapat meningkatkan pemahaman menyeluruh tentang perdagangan narkoba di kawasan ini dan memperkuat respons regional.� Hal tersebut kemudian diharapkan dapat mendorong adanya prioritas strategis untuk mendukung respons terpadu dalam mengatasi permasalahan perdagangan narkoba melalui jalur laut.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu praktik terbaik (best practice) dalam pelaksanaan larangan narkotika maritim (Maritime Narcotics Interdiction) yang diterapkan di Barat salah satunya berkaitan dengan berbagi informasi (information sharing). Berbagi informasi dipandang sebagai elemen kunci dalam setiap kegiatan larangan narkotika maritim. Penciptaan lingkungan berbagi informasi yang baik harus didasarkan pada kemitraan di seluruh tingkat pemerintahan, sektor swasta, dan mitra negara lain. Kemitraan tersebut didasarkan pada komitmen bersama untuk mendeteksi, mencegah, mengacaukan, mendahului, dan mengurangi dampak kejahatan transnasional�(Davenport, 2020).

Gambar 1. Kerangka berbagi informasi yang efektif menurut Pemerintah Amerika Serikat
Sumber:�(Davenport, 2020)

Kerangka berbagi informasi yang efektif menurut Pemerintah Amerika Serikat (dalam�(Davenport, 2020)) dapat dilihat pada Gambar 1. Berbagi informasi secara efektif hanya dapat terjadi ketika kemitraan yang kuat antara pemerintah negara bagian federal, negara bagian, lokal, dan suku, organisasi sektor swasta, serta mitra dan sekutu asing. Informasi dikumpulkan kepada otoritas untuk satu tujuan. Informasi yang bersumber dari macam-macam otoritas tersebut dapat memberikan wawasan yang unik bila digabungkan dengan informasi dari otoritas lainnya sehingga menjadi informasi yang terintegrasi. Hal ini hanya dapat terjadi ketika ditumbuhkan budaya kesadaran dimana semua orang dalam berbagai tingkat pemerintahan dapat memanfaatkan informasi dari semua sumber tersebut dengan tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memfokuskan pada data sekunder sebagai dasar analisis. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Jenis data ini dikumpulkan melalui analisis buku, artikel jurnal, majalah, buletin dan surat kabar, termasuk sumber internet yang relevan dengan penelitian ini. Analisa data kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode analisis induktif dan alur pikiran logis. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan pada prosedur dengan dua unsur utama, yaitu reduksi atau pengurangan data serta interpretasi data. Hal ini kemudian menyebabkan proses analisis data termasuk dilaksankannya pengujian, Proses analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi pengujian (examining), memilih, mengkategorikan, mengevaluasi, pembandingan data, mensintesis, dan merefleksi data (menyelesaikan data yang dikodekan). Proses tersebut dilaksanakan secara berulang sehingga didapatkan data yang inferensial. Pengujian dilaksanakan kembali dan terakhir dilaksankan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peredaran gelap narkotika jalur laut Indonesia

Kejahatan terorganisir transnasional cenderung tumbuh subur di negara-negara di mana lembaga penegakan hukumnya lemah, dan negara-negara di mana warganya memiliki hambatan ekonomi, seperti perdagangan narkoba, lingkaran perdagangan manusia, dan pemerintah yang sarat dengan korupsi. Sejalan dengan keberadaannya di Indonesia, kejahatan transnasional memiliki kemampuan mempengaruhi integritas dan kemandirian dalam penegakan hukum yang obyektif dan adil; memberantas tatanan ekonomi karena motif kejahatan transnasional adalah uang yang berlebihan; mengancam sistem sosial dan budaya yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang terlalu permisif terhadap hal-hal baru padahal merugikan; mengancam tatanan politik dan pemerintahan terkait dengan upaya pelaku untuk menyusup dan mempengaruhi keputusan politik baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, dan mengancam kedaulatan negara terkait dengan sifat kejahatan transnasional yang bersifat cross border/lintas yurisdiksi dimana pelaku menguasai tindakan mereka di negara lain tetapi akibatnya muncul di Indonesia�(Rozah & Barkhuizen, 2023).

Peredaran gelap narkotika merupakan salah satu dari 18 kategori kejahatan transnasional berdasarkan pada ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) 2000�(Rozah & Barkhuizen, 2023). Peredaran narkotika adalah kegiatan yang meliputi pemasukan, pembuatan, pembudidayaan, peredaran, dan/atau penjualan obat-obatan terlarang. Dalam sistem hirarkis ini, narkotika berpindah dari penyelundup, petani, atau produsen ke grosir yang meneruskan produk melalui rantai distribusi ke pengecer dan akhirnya ke konsumen atau pengguna narkoba�(Prayuda, Suyastri, Shiddiqy, Munir, & Yudilla, 2020). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan tipologi jaringan peredaran narkoba tingkat atas berdasarkan peran, posisi di pasar, tugas yang dilakukan, atau struktur organisasi (Tarigan, 2017).

Permasalahan peredaran gelap narkotika sebagai sebuah kejahatan transnasional ini berkaitan dengan transaksi yang dilakukan yang bersifat cross border/lintas yurisdiksi. Jenis kejahatan transnasional ini dilakukan oleh beberapa kelompok besar dan kecil serta banyak pelaku internasional seperti kartel�(Fita, Ismira, Khaldun, & Fatra, 2022). Kelompok ini memanfaatkan kelemahan birokrasi suatu negara untuk melepaskan diri dari jeratan hukum dan memperluas operasinya ke ranah internasional (Emmers, 2021). Upaya peredaran gelap narkotika tersebut kemudian menyebabkan adanya perdagangan ilegal yang terjadi, baik melalui jalur laut darat maupun udara.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan telah menyebabkan negara ini memiliki pintu masuk di lintas perbatasan darat, pelabuhan laut dan perairan serta di bandar udara yang lebih banyak dari negara lainnya. Hal ini kemudian menyebabkan semakin tingginya kerawanan dalam peredaran gelap dan penyelundupan narkotika lintas negara. Dari ketiga jalur yang mungkin dilalui tersebut, jalur laut menjadi salah satu pintu masuk yang paling banyak digunakan oleh sindikat pengedar narkotika jaringan internasional ke Indonesia. Berdasarkan pada data Badan Narkotika Nasional sebanyak 80% dari penyelundupan narkotika ke Indonesia terjadi melalui jalur laut�(Yusup, 2022). Pola peredaraan gelap narkotika lintas batas di Indonesia melalui jalur laut dapat diperhatikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Pola peredaran gelap narkotika melalui jalur laut Indonesia

Sumber: Musren BNN 2023, War on Drugs-Indonesia Bersinar

Berdasarkan pada peta jalur masuknya narkotika ilegal tersebut, terdapat beberapa daerah dengan kerawanan yang tinggi. Pertama adalah melalui Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah ini menjadi salah satu jalur yang banyak digunakan oleh sindikat narkotika karena adanya� batasan langsung antara Indonesia dan Malaysia. Narkotika dikirim secara bertahap dari negara penghasil obat-obatan terlarang tersebut, yaitu Tiongkok dan Taiwan, kemudian dibawa ke negara transit, dalam hal ini Malaysia. Narkotika tersebut masuk ke Pulau Sumatera dengan penyelundupan melalui berbagai pelabuhan-pelabuhan kecil dan tidak resmi yang ada di sepanjang garis pantainya�(Prayuda, Suyastri, Shiddiqy, Munir, & Yudilla, 2020). Selain itu, penyelundupan narkotika juga dapat berasal dari Asia Selatan, yaitu Iran, Pakistan, Sri Lanka yang semuanya melalui transit di Selat Malaka dan kemudian masuk ke Indonesia melalui Pulau Sumatera.

Jalur utama lainnya adalah melalui wilayah tengah Indonesia, yaitu melalui jalur Pasifik. Narkotika yang berasal dari Taiwan masuk ke Indonesia melalui Laut Cina Selatan dan Filipina. Hal ini kemudian diteruskan ke Indonesia melalui Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Filipina juga merupakan penghasil sabu yang beredar di Indonesia hingga Kanada dan AS. Jalur laut yang digunakan adalah jalur Sulu-Laut Sulawesi terutama bagi masuknya narkotika jenis sabu, ganja, dan heroin. Peredaran narkotika di wilayah ini juga terkaot dengan pengedar di Hong Kong untuk mendistribusikan sabu ke Filipina dan negara-negara di laut Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia�(Fita, Ismira, Khaldun, & Fatra, 2022). Jalur terakhir adalah di Timur Indonesia, dimana narkotika dari Papua Nugini dan kemudian masuk ke Indonesia melalui Pulau Papua.

Peredaran gelap narkotika melalui jalur laut yang terjadi di Indonesia dilakukan berdasarkan pada beberapa modus operandi. Narkotika dapat pula masuk melalui jalur resmi dengan melakukan penyamaran terhadap isinya melalui berbagai pelabuhan kecil atau pelabuhan ilegal yang ditransportasikan menggunakan kapal laut. Penyamaran tersebut dilakukan dengan disamarkan di dalam koper atau tas travel oleh pengangkutnya atau dibungkus dengan kemasan yang disediakan jasa pengirim atau dalam bentuk kemasan makanan atau minuman. Hal ini juga dapat memanfaatkan tubuh manusia, misalnya seseorang menelan narkotika tersebut atau dimasukkan ke dalam anus�(Prayuda, Warsito, & Surwandono, 2019). Peredaran gelap narkotika secara internasional tersebut telah membentuk sebuah jaringan peredaran yang sistematis. Oleh karena itu, penanganan terhadap hal ini memerlukan upaya yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan isu kejahatan transnasional. Bagian berikutnya akan menjelaskan penanganan tindak pidana narkotikas di perbatasan laut berdasarkan pada konsep keamanan maritim.

Keamanan maritim dalam mengatasi penggelapan narkotika melalui jalur laut

Peredaran gelap narkotika di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan jaringan peredaran narkoba internasional�(Sinaga & Mulyadi, 2022). Narkotika masuk ke Indonesia melalui jalur laut, darat dan udara, namun jalur laut merupakan jalur yang paling banyak digunakan mengingat kondisi geografi di Indonesia yang sebagian besar merupakan lautan. Pada bagian sebelumnya telah diidentifikasikan tiga jalur utama peredaran gelap narkotika ke Indonesia melalui jalur laut. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa diperlukan penanganan komprehensif dalam mengatasi peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Upaya penanganan peredaran gelap narkotika di wilayah laut Indonesia salah satunya dapat diselesaikan melalui konsep keamanan maritim. Konsep keamanan maritim, secara tradisional didefinisikan sebagai pertahanan atau perlindungan negara, mendefinisikan dan mengatur peran dan strategi angkatan laut (sea power)�(Hidayat, Anwar, Toruan, & Simbolon, 2022). Keamanan maritim menyangkut keadaan di perairan global, di mana hukum internasional dan nasional ditegakkan, kebebasan bernavigasi dipastikan, dan warga negara, infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan sumber daya laut dilindungi�(Dwicahyono, Octavian, Bura, Hendrantoro, & Widodo, 2021).

Gambar 3. Matriks keamanan maritim
Sumber: Bueger �(2014)

Menurut peneliti�(2014), keamanan maritim dapat dipahami secara luas melalui matriks atau pemetaan untuk mengeksplorasi bagaimana aktor yang berbeda memberikan ancaman terhadap keamanan negara. Matriks keamanan maritim menurut peneliti�(2014) tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Pemetaan keamanan menurut peneliti�(2014) tersebut mengarah pada dimensi keamanan maritim yang berbeda-beda. Berdasarkan pada matriks tersebut, peredaran gelap narkotika kemudian termasuk dalam tindakan penyelundupan (smuggling) yang dapat memberikan ancaman kepada pembangunan ekonomi (economic development) dan keamanan manusia (human security).

Keamanan maritim menggabungkan prosedur kehati-hatian dan responsif untuk melindungi laut dari ancaman dan tindakan melanggar hukum yang direncanakan sebelumnya �(Dwicahyono, Octavian, Bura, Hendrantoro, & Widodo, 2021). Hal ini termasuk kejahatan peredaran narkotika di perbatasan laut Indonesia. Penanggulangan jenis kejahatan ini kemudian memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak yang berwenang untuk menghadapi isu tersebut. Namun kemudian, menurut identifikasi yang dilakukan oleh para peneliti salah satu permasalahan terkait pengamanan perbatasan laut adalah banyaknya lembaga yang terlibat dalam penanganan keamanan maritim yang belum terintegrasi dengan baik (Fauzan, Abdullah, & Ahmad, 2019). Dari segi pengelolaan, pengamanan perbatasan laut masih menyisakan banyak permasalahan, baik dari aspek kelembagaan dan koordinasi, aspek hukum, maupun aspek sumber daya manusia (Fauzan, Abdullah, & Ahmad, 2019).

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa lembaga yang bertanggungjawab atas keamanan wilayah lautnya dalam hal penggelapan narkotika secara transnasional. BNN melakukan berbagai kerjasama, antara lain berbagi informasi di bidang pemberantasan narkoba melalui jalur laut�(Madjid, Hum, & Musakkir, 2019). Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) merupakan lembaga koordinasi nonstruktural sebelum dibentuknya Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Lembaga tersebut didirikan sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin adanya sinergi pelaksanaan penegakan hukum, menjamin keamanan dan keselamatan laut di wilayah Indonesia oleh berbagai lembaga lainnya sehingga menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya�(Aprilia, Sutanto, Prakoso, Priyanto, & Adriyanto, 2023). Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) merupakan lembaga utama dalam menjamin adanya keamanan wilayah laut Indonesia dengan pelaksanaan tugasnya untuk menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah laut Negara dari berbagai jenis ancaman�(Rahman, Mufida, Handayani, & Kuntanaka, 2021). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia merupakan bagian dari Kementerian Keuangan dengan tugas untuk menjamin bahwa tidak ada barang berbahaya, khususnya Narkotika, Prekursor dan Psikotropika (NPP), yang masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur laut�(Budilaksono, 2020). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Kepolisian Air dan Udara (Polairud) memiliki tugas melalukan penegakan hukum di wilayah laut dan udara di Indonesia, termasuk penindakan terhadap perdagangan narkotika lintas negara secara ilegal.

Lembaga-lembaga yang ada kemudian harus terintegrasi dan bekerjasama untuk dapat membasmi tindak pidana narkotika yang dilakukan di laut Indonesia. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sistem kerja antar instansi (inter-agency working system) yang mendukung adanya berbagi informasi dalam kejahatan transnasional terutama transaksi gelap narkotika. Skema sistem kerja antar instansi dalam melakukan penanganan peredaran gelap narkotika secara transnasional dapat diperhatikan dalam Gambar 4. Skema tersebut dibangun berdasarkan pada sistem kerja antar instansi (inter-agency working system). Menurut peneliti, yang meliputi adanya jaringan (pertukaran informasi), koordinasi (pertukaran informasi bersama dengan kegiatan perubahan), kerjasama (jaringan dan koordinasi bersama dengan berbagi sumber daya) dan kolaborasi (jaringan, koordinasi, kerjasama dan ditambah dengan peningkatan kegiatan keagenan tertentu untuk saling menguntungkan) (Rusfandi, 2017).

Gambar 4. Sistem kerja antar instansi (inter-agency working system) dalam penanganan perdagangan gelap narkotika transnasional

Sumber: (Madjid, Hum, & Musakkir, 2019)

Sistem kerja antar instansi ini dapat dilakukan dengan menerapkan pola operasi berbagi informasi (information sharing) yang terjalin antara kelima lembaga tersebut dalam pencegahan peredaran narkoba internasional di laut sebagai penunjang efektifitas hubungan information sharing dan identifikasi antar lembaga. Berbagi informasi yang terjalin dalam penanganan narkoba lebih pada bentuk informasi biasa (pra operasi) antara BNN, BAKAMLA dan TNI AL. Dalam pelaksanaan operasi oleh BAKAMLA dan TNI AL, penyelundupan narkoba tidak menjadi sasaran prioritas, sedangkan sharing informasi antara BNN, DJBC dan Polri sudah menyentuh ranah operasi dan evaluasi, artinya ketiga lembaga ini dapat bekerjasama secara langsung dalam pemberantasan narkoba internasional. Hal tersebut didasarkan pada kemiripan data yang dimiliki oleh ketiga lembaga tersebut�(Madjid, Hum, & Musakkir, 2019).

Kerangka berbagi informasi yang kemudian dapat diterapkan dapat dilihat pada Gambar 5. Kerangka tersebut dikembangkan berdasarkan pada kerangka berbagi informasi yang efektif menurut Pemerintah Amerika Serikat (Gambar 1). Dalam hal ini, kelima lembaga yang bekerja-sama dalam melaksanakan penanggulangan penyelundupan narkotika di laut yaitu BNN, BAKAMLA, DJBC, TNI AL dan Polri harus dapat membangun kemitraan. Informasi yang tersedia kemudian dikumpulkan dan dikoordinasikan oleh BAKAMLA untuk satu tujuan yaitu memberantas penyelundupan narkotika jalur laut. Informasi yang dari lembaga yang berbeda-beda tersebut kemudian dapat menyediakan wawasan baik mengenai jalur penyebaran, potensi peredaran narkotika, dan lain sebagainya untuk kemudian dimanfaatkan untuk melakukan pemberantasan penyelundupan narkotika di laut.

Gambar 5. Kerangka berbagi informasi antar lembaga dalam

Pemberantasan penyelundupan narkotika jalur laut

Hal tersebut kemudian menyediakan sebuah jaringan kerjasama yang integratif antara satu lembaga dan lembaga lainnya dalam melakukan penanganan penyelundupan narkotika lintas batas negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peran masing-masing lembaga dalam menyelesaikan isu tersebut. Pada akhirnya hal ini diharapkan untuk dapat meningkatkan keamanan maritim wilayah Indonesia akibat keberadaan transaksi narkotika secara ilegal yang dapat memberikan ancaman terhadap keamanan manusia dan terhadap pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah melakukan tinjauan terhadap tindak pidana narkotika sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional (lintas batas negara). Hal ini dilakukan dengan meninjau keberadaan transaksi ilegal narkotika yang terjadi di laut Indonesia. Peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui jalur laut terbagi menjadi tiga bagian utama, di wilayah barat melalui Selat Malaka, di wilayah tengah melalui Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi dan di bagian Timur melalui Papua. Identifikasi tersebut menunjukkan bahwa ancaman peredaran gelap narkotika di Indonesia datang dari berbagai arah sehingga diperlukan upaya komprehensif untuk dapat melakukan penanggulangannya. Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa berdasarkan pada konsep keamanan maritim, peredaran gelap narkotika kemudian termasuk dalam tindakan penyelundupan (smuggling) yang dapat memberikan ancaman kepada pembangunan ekonomi (economic development) dan keamanan manusia (human security). Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan lima lembaga utama yang melakukan penanganan terhadap penyelundupan narkotika lintas batas melalui lautan, yaitu BNN, BAKAMLA, DJBC, TNI AL dan Polri. Kerjasama dari kelima lembaga tersebut melalui sistem kerja antar instansi (inter-agency working system) diharapkan dapat meningkatkan peran masing-masing lembaga dalam melaksanakan perang melawan narkotika di laut Indonesia.

REFERENSI

Aprilia, W., Sutanto, R., Prakoso, L. Y., Priyanto, P., & Adriyanto, A. (2023). The Efforts Of The Maritime Security Agency In Preventing Transnational Crime At The State Frontier Are Viewed From The Strategic Position Of The Riau Islands. International Journal Of Social Science (IJSS), 2(5), 2253-2260.

Bird, L., Stanyard, J., Moonien, V., & Randrianarisoa, R. R. (2021). Changing Tides: The Evolving Illicit Drug Trade In The Western Indian Ocean. Geneva: Global Initiative.

BNN. (2022). Indonesia Drugs Report Tahun 2022. Jakarta Timur : Badan Narkotika Nasional.

Budilaksono, A. (2020). Customs Integrated Maritime Surveillance System In Response To The Narcotics Smuggling In Indonesia. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 4(1), 166-180.

Bueger, C. (2014). What Is Maritime Security? Marine Policy, 3, 159-164.

Davenport, A. C. (2020). Lessons From Maritime Narcotics Interdiction: Interdiction In The Maritime Source, Transit, And Arrival Zones Of The Western Hemisphere. In E. L. (Eds.), Maritime Security: Counter-Terrorism Lessons From Maritime Piracy And Narcotics Interdiction, 150 (Pp. 3-28). IOS Press.

Dwicahyono, T., Octavian, A., Bura, R. O., Hendrantoro, G., & Widodo, P. (2021). Maritime Asymmetric Warfare In Archipelagic States; The Indonesian Phenomena. Journal Of Strategic And Global Studies, 4(2), 5.

Emmers, R. (2021). The Threat Of Transnational In Southeast Asia: Drugs Trafficking, Human Smuggling, And Trafficking And Sea Piracy. UNISCI Discussion Paper, 1-11.

Fauzan, F., Abdullah, K., & Ahmad, M. Z. (2019). Maritime Border Security And Challenges For Indonesia. GEOGRAFIA Onlinetm Malaysian Journal Of Society And Space, 15(2), 155-165.

Firdaus, A. D. (2020). Transnational Crime Of Narcotics Smuggling At The Entikong Border Of Indonesia And Malaysia In The Perspective Of International Treaties. (Faculty Of Law, University Of Muhammadiyah Yogyakarta).

Fita, G. A., Ismira, A., Khaldun, R. I., & Fatra, D. (2022). Patterns Of Transnational Crime In The Border Of Sulawesi Sea-Sulu Sea And Threats To Indonesia�s Maritime. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 5(2), 133-142.

Hidayat, C., Anwar, S., Toruan, T. S., & Simbolon, L. (2022). Strategic Leadership In Indonesian Maritime Security And Its Relationship With The World Maritime Axis. Resmilitaris, 12(6), 1016-1031.

Madjid, M. A., Hum, M., & Musakkir, S. H. (2019). Information-Sharing Pattern In Eradication Of International Drugs Network Through The Sea In Indonesia. 2019 IEEE 6th Asian Conference On Defence Technology (ACDT) (Pp. 19-24). IEEE.

Prayuda, R., Suyastri, C., Shiddiqy, M. A., Munir, F., & Yudilla, A. (2020). Routes Of Narcotics Smuggling In The Southeast Asia Region: Case Study In Riau Province Region Border Indonesia And Malaysia. Icoseeh 2019, 4, 34-40.

Prayuda, R., Warsito, T., & Surwandono, S. (2019). Narcotics Smuggling Routes In The Southeast Asia Region (Case Study In The Riau Province, Indonesia). Security Dimensions: International & National Studies, 30, 116-133.

Rahman, A., Mufida, S., Handayani, D., & Kuntanaka, W. N. (2021). Strengthening National Defence: Coordinating Waters And Air Territory Security Under The Indonesian National Police. Journal Of Maritime Studies And National Integration, 5(1), 48-56.

Rozah, U., & Barkhuizen, J. (2023). Penal Policy In Undertaking Transnational Crime. Proceedings Of The 1st International Workshop On Law, Economics And Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022. Semarang, Indonesia.

Sinaga, J. F., & Mulyadi, M. (2022). Comparison Between Indonesia And The United States In Enforcement Of Narcotics Illicit Trafficking. Second International Conference On Public Policy, Social Computing And Development (ICOPOSDEV 2021) (Pp. 22-28). Atlantis Press.

Supeno, H., Suhartono, S., & Yudianto, O. (2019). Law Enforcement Of Illegal Fishing Crimes In The Indonesian Sea Region. JL Pol'y & Globalization, 86, 114.

Tatara, B. A., Suhirwan, & Afifuddin, M. (2022). Illicit Drug Trafficking In Indonesia From The Perspective Of Asymmetric Warfare. International Journal Of Politics And Sociology Research, 10(3), 145�152.

Yusup, A. (2022). Analisis Kasus Narkotika Jaringan Internasional (Thailand-Indonesia) Di Daerah Lampung Dari Perspektif Transnational Crime. Lakidende Law Review, 1(3), 277-286.

Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 337�351.

Rusfandi, D. N. (2017). Pertukaran Informasi Berbasis Early Warning System Dalam Penanganan Illegal Fishing. Jurnal Prodi Keamanan Maritim, 3(3), 10�22.

Tarigan, I. J. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Deepublish.