“TINJAUAN ASPEK HUKUM= PIDANA EKONOMI, ADMINISTRATIF DAN PENDEKATAN RESTORATIF PADA KASUS PT. BANK LIPPO. TBK”

Muhammad Syuhada

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia

*Keywords*	*Abstract*=
Economic Criminal = Law, Administrative Law, Restorative Approach, Case of PT. Bank LIPPO. TBK <= /span>		The rapid, competitive, and complex nature of the national economy, as well as the advancement of the financial system, necessitate policy adjustments in the field of economics, including banki= ng. The objective of this research is to analyze and understand the legal asp= ects related to the case involving PT. Bank Lippo, Tbk. The research methodolo= gy employed is normative legal research or library research. It is conducted through the analysis of literature sources, utilizing approaches based on legislation, legal concepts, and theoretical analysis. The research findi= ngs indicate that the polemics arising from various perspectives of criminal = law experts, particularly in the handling of the PT. Bank Lippo, Tbk (Bank Li= ppo) case in 2002-2003, involve considerations regarding the legal basis for t= he use of economic criminal law or administrative criminal law. However, it = is important to note that the author emphasizes that the application of administrative criminal law, previously seen as a loophole to avoid crimi= nal sanctions, does not provide greater advantages for the suspects. The chos= en approach in resolving the PT. Bank Lippo, Tbk (Bank Lippo) case in 2002-2= 003 is, in essence, an implementation of Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose, where the ultimate goal is to achieve certainty, justice, and the overall benefit of the law for society at large.



Kata Kunci=	Abstrak=
Hukum Pidana Ekono= mi, Administratif, Pendekatan Restoratif, Kasus Bank LIPPO. TBK		Perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan = yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Tujuan penel= itian ini adalah untuk menganalisis dan memahami aspek hukum pidana yang terkait dengan kasus yang melibatkan PT. Bank Lippo, TBK. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustak= aan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis bahan pustaka (library research), dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan analisis teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polemik yang terjadi dari berbagai sudut pandang ahli pidana selama ini, terutama dalam penanganan kasus PT. Bank Lippo, Tbk (B= ank Lippo) 2002-2003, melibatkan pertimbangan tentang apakah penggunaan hukum pidana ekonomi atau hukum pidana administratif memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, penting untuk dicatat bahwa penulis ingin menekankan bahwa penerapan hukum pidana administratif, yang sebelumnya dianggap sebagai ce= lah untuk menghindari sanksi pidana, ternyata tidak memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para tersangka. Penerapan pendekatan yang dipilih dalam penyelesaian kasus PT. Bank Lippo, Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 sejatinya merupakan implementasi dari teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, di mana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas.

Corresponding Author: N= ama author

E-mail: muhammadsyuhada71@gmail.com<= /o:p>

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan y= ang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan (Handayani, 2016). Ketidak stabilan ekon= omi nasional menjadikan Negara mengambil alih pada setiap sektor-sektor Perbank= an Nasional agar perekonomian tidak semakin terpuruk dan dapat merugikan Negara dan masyarakat. Dalam industri perbankan rasio kegagalan yang terjadi biasa= nya disebabkan oleh kegagalan dalam menangani portofolio kredit maupun kesalahan manajemen perusahaan yang berakibat pada kesulitan keuangan bahkan kegagalan usaha perbankan, sehingga pada akhirnya dapat merugikan kegiatan perekonomi= an nasional dan masyarakat selaku pemilik dana (PS, 2018).

Seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut kerap kali menjadi peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan ekonomi baik individu maupun korporasi= . Lalu untuk menanggulangi tindak pidana tersebut maka aparat penegak hukum melaku= kan upaya-upaya agar kejahatan tersebut dapat diatasi, dalam hal ini upaya penanggulangan tersebut adalah upaya preemtif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian (Tamara & Budyatmojo, 2019)

Salah satu contoh yang ditemukan penulis adalah salah satu contoh kasus white col= lar crime dalam dunia perbankan yang terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian besar yang mempengaruhi perekonomian nasional yaitu Kasus Bank Lippo yang terjadi pada tahun 2002-2003 berawal dari laporan keuangan ganda pada Triwu= lan III tahun 2002 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2002 oleh PT. Bank Lip= po. Tbk (Bank Lippo), berbeda dengan laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Munculnya skandal laporan keuangan ganda dari Bank Lippo, hal ini menunjukkan bahwa kelompok Lippo ini memang lihai dalam bermain trik di pasar modal yang telah melakukan penggorengan saham meskipun alibinya adalah kesalahan audit pada laporan keuangan. Tetapi akibat dari kasus tersebutmeskipun belum terbukti secara pasti, tetapi terindikasi Negara dan pemegang saham menderita kerugi= an kurang lebih 1,3 Milyard.

Mendasar pada hal-hal tersebut diatas meskipun sudah tergolong kasus yang sudah cukup lama (Hampir 20 Tahun yang lalu) tetapi penulis tertarik untuk membahasnya dalam technical paper singkat ini karena multidimensional, unik serta bisa menjadi rujukan dalam mengungkap kasus yang serupa di kemudian hari. Selain= itu karena kasus tersebut di Tahun 2003 dibongkar oleh direksi Bank Lippo, atas nama Lin Che Wei yang menuai kontroversial, dan ironisnya saat ini di Tahun 2022 oleh Kejagung, Lin Che Wei ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dalam kelangkaan minyak goreng yang sempat ramai beberpa waktu lalu (Suwiknyo Edi, 2022).<= /p>

Selain itu munculnya pro-kontra para ahli hukum pidana tentang cara yang paling te= pat dalam menangani kasus PT. Bank Lippo. Tbk (Bank Lippo) tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum pidana ekonomi ataukah hukum pidana administra= tif, semakin membuat penulis tertarik serta ingin menggalinya lebih dalam. Adapun judul penelitian ini adalah “Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif dan Pendekatan Rest= oratif pada Kasus PT. Bank Lippo. Tbk (Bank Lippo) 2002-2003” adalah penelitian = baru yang belum diteliti oleh orang lain sebelumnya.

METODE PENELITIAN <= /p>

Penelitian dalam penulisan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum norma= tif menganggap hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Sistem norma = ini meliputi prinsip-prinsip, norma-norma, aturan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis bahan pu= staka (library research), dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan analisis teoritis. Metode pendekatan = yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendeka= tan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan regula= si yang terkait dengan topik yang dibahas. Pengumpulan bahan hukum yang dilaku= kan dengan menggunakan studi kepustakaan (library reseacrh) yaitu menelusuri dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Teori tentang tujuan hukum sengaja penulis letakkan di awal, karena penulis berpendapat bahwa tujuan dibentuknya hukum adalah seperti apa yang dikemuka= kan oleh Gustav Radburch. Selain itu juga menjadi dasar pegangan dalam pengaplikasian penegakkan hukum di lapangan oleh Aparat Penegak Hukum dengan pilihan model yang ada (Out Court System / OCS atau In Court System / ICS), sehingga kelak dalam melangkah khusunya dalam penanganan kasus PT. Bank Lip= po Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 tidak kontra produktif dari masyarakat di Indone= sia.

Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya p= erlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Teo= ri tujuan hukum oleh Gustav Radbruch lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:<= o:p>

a.    Kepastian yang berarti b= ahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti

b.   Kemanfaatan yang diartik= an sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat bagi mayoritas rakyat.

c.    Keadilan yaitu suatu kon= disi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari- hari. (Advokat Konstitusi, 2021)

Eco= nomic Analysis Law (EAL)<= span style=3D'font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia",serif'>

Pendekatan Economic Analysis Law (EAL) Sebagaimana ditegaskan Assc Prof. Dr Maria Suto= po Conboy, SH, BSc, MBA, PhD adalah pendekatan yang dilandasi adanya Value (nilai), Utility (Kemanfaatan) dan Efficiency (efisiensi), sebagai kebijakan antisipasi atas perbuatan hukum yang berdimensi ekonomi. Economic Analysis = of Law (EAL). Dimana pertama kali diperkenalkan oleh Prof Richard A Posner, seorang Maha Guru Besar dari University of Chicago Law School dan Hakim Tin= ggi dari US Court of Appeals for the Seventh Circuit yang digunakan sebagai sua= tu pendekatan untuk menilai apakah suatu regulasi maupun kebijakan (discresion= er) akan dilakukan dengan pendekatan hukum secara limitatif dan kaku ataukah menggunakan arah analisa yang netral dan fleksibilitas dengan pendekatan si= si ekonomi (Seno Adji Indriyanto, 2021)<= /span>

Sehingga perbuatan melawan hukum (violation of law) maupun menyalahgunakan wewenang (abuse of power), juga harus dilihat kemanfaatannya (adequate) apakah lebih besar bagi masyarakat dan Negara,= adanya kepentingan umum yang terlayani dan pelaku tidak menguntungkan diri sendiri, sehingga tidak diharapkan penegak hukum (Kejaksaan Agung, Polri atau KPK). =

Secara garis besar makalah dari Prof. Indriyanto Seno Adji tersebut menyimpulkan b= ahwa dalam pemilihan pendekatan Economic Analysis Law (EAL) harus mempertimbangk= an :

a.   Asas Culpabilitas dan tu= juan daripada pemilihan Economic Analysis Law (EAL) harus mampu menghasilkan efek jera (deterrent effect).

b.   Asas Kemanfaatan (benefi= t) yang adequate dari Value (Nilai), Utility (Manfaat) dan Efficiency (Efisiensi) u= ntuk social welfare maximization (kesejahteraan masyarakat).
c.   Hukuman yang dijatuhkan = sebagai Asas ultimum remedium harus mampu memperlihatkan kemanfaatan pemidanaan bagi Masyarakat (dalam arti efisien secara kuantitatif) dibandingkan dengan Nilai Probabilitas Perbuatan Pelaku.

Hukum Pidana Ekonomi

Hukum pidana ekonomi adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap kepentingan umum yang ditetapkan oleh negara = atau pemerintah dalam rangka tugas dan kewajiban negara atau pemerintah dalam me= nata perekonomian ke arah terwujudnya kehidupan yang berkesejahteraan dan berkeadilan (Zembra, 2021)

Sedangkan lebih spesifik untuk kasus yang diangkat penulis, dimana Kejahatan Ekonomi = ada kesamaan dengan Kejahatan Bisnis, menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, = LLM disebutkan bahwa Kejahatan Bisnis bagaikan dua sisi dari satu mata uang, ya= ng satu sisi terdapat aspek hukum perdata dan sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Dimana aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian diantara p= ara pihak, sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepenting= an umum dan masyarakat luas atau negara dengan sifatnya yang memaksa (Rusman, 2020)

Sedangkan menurut Dosen Pengajar penulis Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa berdasarkan Kluster Hukumnya secara spesifik, fakta dilapangan saat ini hukum pidana ekonomi dikategorikan sebagai Lex Specialist / khusus dalam sistem hukum Lex Specia= list Derogate Generale. Artinya Hukum Pidana Khusus (termasuk pidana ekonomi) ma= suk di dalamnya, yang akan menderogate / merendahkan hukum pidana umum (KUHP) d= alam penerapanya.

Sehingga dalam kasus yang diangkat oleh penulis pada technical paper ini jika ingin penyelesaian kasus PT. Bank Lippo Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 ditempuh melal= ui pendekatan Hukum Pidana Ekonomi maka Lex Specialist nya adalah UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahanya di dalam UU No. 20 Tahun 2001 Sebagai wujud penerapan asas Lex Specialist Derogate Generale dalam Hukum Pidana Ekonomi.

Keadilan Restoratif=

Keadilan Restoratif merupakan suatu model pendekatan keadilan yang ingin dicapai dal= am penyelesaian perkara di luar persidangan (Out of Court Settlement / OCS) ya= ng dilakukan oleh pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian (Dading), = hal ini juga sering disebut sebagai sarana hukum arbitrase (Perwasitan) atau Alternative dispute Resolution (ADR) (Fadillah &= Putri, 2021).

Tujuannya adalah memulihkan keadaan yang bermasalah atau mengalami ketidak seimbangan menjadi tidak bermasalah atau mencapai harmoni dalam kehidupan masyarakat tertentu atau dapat memberikan kemaslahatan bagi Bangsa dan Negara (Yulianti, 2016).

Sedangkan menurut Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif. Disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesai= an Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Yang harus memenuhi persyaratan Formil dan Materiil. Adapun sayarat Fomilnya ada= lah : Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. D= an pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pi= dana Narkoba. Sedangkan syarat Materiilnya adalah: Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, Tidak berdampak konflik sosial, Tidak berpotensi memecah belah bangsa, Tidak bersifat radikalisme dan separatisme, Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan, Dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tind= ak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan untuk clustenya tidak masuk ke dalam cluster hukum pidana pada umumnya yang kita kenal yaitu Lex Generale, Lex Specialist dan Lex Specialist Sistematis. Karena penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif ini berada di l= uar sistem peradilan pidana (Out of Court Settlement / OCS).<= /p>
Sehingga dalam kasus yang diangkat oleh penulis pada technical paper ini jika ingin penyelesaian kasus PT. Bank Lippo Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 ditempuh melal= ui pendekatan keadilan restoratif, maka harus memperhatikan Persyaratan Formil= dan Materiil dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif. Dalam penerapan keadilan restoratif ini ji= ka dipilih juga harus memperhatikan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, sep= erti dalam perspektif Economic Analysis Law (EAL). Tentunya penulis berpendapat = Jika keadaan keuangan negara tidak dalam keadaan krisis, dan tidak mendapat resistensi dari masyarakat luas terhadap pilihan penyelesaian kasus tersebu= t.

Hukum Pidana Administratif

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana administrasi adalah hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi juga merupakan “wujud d= ari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utk. Menegakkan / melaksanakan hukum administrasi”. Atau sebagai: fungsionalisasi / operasionalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi (Koto Zulkarnaen, 2022)=

Hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Jadi merupakan bentuk “fungsionalisasi/operasionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Oleh sebab itu masalah penggunaan hukum/sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakika= tnya termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy) (Maroni, 2015).

Dal= am kaitan ini kecenderungan undang-undang hukum administrasi mencantumkansanksi pidana dapat diterima untuk memperkuat sanksi administrasi (administrative penal law) (Danil, 2020). Logikanya adalah hendaknya sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila san= ksi administratif sudah tidak mempan. Namun langkah-langkah yang bersifat shock therapy misalnya dalam bidang perpajakan, lingkungan hidup, hak cipta dan lain-lain, kadang-kadang perlu dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluan dan menimbulkan kerugian besar = (Maroni, 2015)

Berdasarkan penjelasan diatas maka hukum pidana administrasi memiliki dua jenis sanksi, yang pertama adalah sanksi administrasi bagi perbuatan kelalaian (Culpa) dan yang kedua adalah sanksi pidana untuk perbuatan kejahatan (Dolus). Ketentuan pidana lingkungan hidup diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Semua tindak pidananya merupakan delik kejahatan, yaitu delik yang perbuata= nnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebagai delik kejahatan, perbuatan pencemaran / perusakan lingkungan hidup dapat di lakukan secara sengaja (do= lus) maupun karena kelalaian (culpa) (Supramono, 2016).

Tentunya penerapanya harus sangat hati-hati agar tidak menjadikan pelaku kejahatan mengulangi perbuatanya kembali karena salah dalam menerapkan sanksi.

Menurut Dosen Pengajar penulis Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa berdasarkan Klusterisasi Hukumnya secara spesifik maka hukum pidana administratif dikategorikan sebagai Lex Specialist Sistematis dalam sistem hukum Lex Specialist Syst= ematic Derogate Specialist. Artinya Hukum Pidana Administrasilah yang akan mendero= gate / merendahkan hukum pidana Khusus dalam penerapanya.

Sehingga dalam kasus yang diangkat oleh penulis pada technical paper ini jika ingin penyelesaian kasus PT. Bank Lippo Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 ditempuh melal= ui pendekatan Hukum Pidana Administrasi maka Lex Specialist nya adalah UU No. = 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahanya di dalam UU No. 20 Tah= un 2001 dan Lex Specialist Systematic nya adalah UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perban= kan dan Perubahannya di dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta tidak menutup kemungki= nan untuk diterapkan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Deskripsi Kasus

Dilansir dari Fanny; 2004, disebutkan bahwa PT Bank Lippo. Tbk (Bank Lippo) merupakan perusahaan yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah. Dal= am menjalankan usahanya pengurus Bank Lippo menyalah gunakan kekuasaan dengan memberikan pinjaman kepada debitor yang berasal dari Lippo Group sendiri de= ngan cara pinjaman tersebut diklasifikasikan menjadi agunan yang sudah diambil a= lih (AYDA).

Tentunya ini menjadikan keuangan macet karena 70% dari anggunan adalah properti. Sehingga mengakibatkan Capital Adequact Ratio CAR (rasio kecukupan modal ya= ng berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank) men= jadi menurun dari semula 24, 77 % menjadi 4, 23%, dimana batas standard minimum = yang ditetapkan oleh BI adalah 8%. Solusinya adalah dengan melakukan right issue (penawaran umum terbatas untuk saham, dilakukan perusahaan untuk mendukung rencana aksi korporasi tertentu atau menambah modal kerja) kepada kelompok = dari lippo group dengan harga yang murah (di awal 1998 Harga Saham @Rp.900,- men= jadi di awal 2003 seharga @Rp. 210,-), tentunya ini sangat merugikan keuangan ne= gara karena sebagian besar saham dimiliki oleh pemerintah melalui BPPN dan menja= di persepsi bagi khalayak ramai tentang adanya indikasi para pengurus menjatuh= kan harga saham Bank Lippo sehingga Lippo Group dapat menguasai kembali Bank Li= ppo dengan harga murah dari penguasaan dominasi saham Pemerintah melalui lembag= anya BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebesar 59,26 %.

Perbuatan tersebut bisa jadi termasuk tindak pidana korupsi. Ditambah lagi sebelumnya pada saat Bank Lippo harus melaporkan keuangannya untuk posisi keuangan bul= an September 2002, terlihat bahwa ada dual laporan keuangan yang berbeda untuk periode keuangan yang sama. Dimana laporan keuangan Bank Lippo per 30 Septe= mber 2002 kepada publik pada tanggal 28 November 2002, manajemen menyebutkan tot= al aktiva perseroan Rp 24 trilyun dan laba bersih Rp 98 milyar. Tetapi dalam laporan keuangan kepada BEJ 27 Desember 2002, manajemen menyebutkan total aktiva berkurang menjadi Rp 22,8 trilyun dengan rugi bersih Rp 1,3 trilyun. Disini terlihat bahwa Bank Lippo memberikan informasi yang menyesatkan kepa= da masyarakat tentang keuangannya.

Rangkaian peristiwa yang terjadi pada Bank Lippo seperti laporan keuangan ganda, manipulasi harga saham yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dan jika benar terjadi maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, jika benar-benar karena kesengajaan untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti perbuatan mewalan hukum, bukan karena kelalalian atau hal lain yang dapat menghapus pidana.

Selain itu sanksi yang diberikan oleh BAPEPAM hanyalah sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) bagi direksi Bank Lippo atas kekuranghati-hatiannya, yakni mencantumkan kata “= audit” pada iklan laporan keuangan bulan September 2002 dan kepada akuntannya dijatuhkan denda administratif sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saja karena kelalainya berupa keter-lambatannya selama 35 (tiga puluh lima) hari menyampaikan peristiwa penting dan material dalam hal penurunan AYDA PT Bank Lippo Tbk tersebut.

Padahal apa yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan Komisaris. Bank Lippo merupakan pelanggaran terhadap aspek yuridis tata kelola perusahaan yang baik yang semuanya telah diakomodir oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perse= roan Terbatas dan Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan seharusn= ya sanksi yang diberikan lebih dari sekedar sanksi administratif.

ANALISIS / PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Ekonomi pada Kasus= PT. Bank Lippo. Tbk (Bank Lippo) 2002-2003

Mencermati kronologi kasus PT. Bank L= ippo. Tbk 2002-2003 diatas maka jika penyelesaian kasus tersebut menggunakan penerapan hukum pidana ekonomi, maka penerapan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahanya di dalam UU No. 20 Tahun 2001 harus dikedepankan sebagai wujud pelaksanaan asas Lex Specialist Derog= ate Generale. Yang tentunya harus benar-benar terbukti kuat perbuatanya secara sengaja (Dolus) mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian Negara atau masyarakat umumnya (pemegang saham) seperti yang tertuang dalam delik Undan= g-undang tersebut.

Dalam kasus tersebut penerapan asas L= ex Specialist Derogate Generale mendapat dukungan kuat dari ahli pidana Priyat= na Abdurrasyid. Priyatna Abdurrasyid mengatakan bahwa hukum tidak membedakan perlakuan khusus bagi kalangan sipil kecuali militer; dan dan pembedaan tersebut merupakan diskriminasi dalam perlakuan hukum. Remy Syah deni tetap berpendapat bahwa terhadap Direksi Bank Lippo masih dapat didakwakan UU No.= 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Atmasasmita, 2003).

Ada= pun pasal yang dapat disangkakan adalah sebagai berikut:

a.    Pasal 2 Ayat (1) Undang-= Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap = orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pida= na penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun= dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

b.   Pasal 4 Undang-Undang No= mor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pengem-balian ke= rugian keuangan negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pel= aku tindak pidana sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 2 dan Pasal 3“.

c.    Pasal 14 Undang-Undang N= omor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini“.

Selain Pasal-pasal diatas yang menjadi dasar dalam penerapan hukum pidana ekonomi = juga terdapat Pasal 35 ayat (1) dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Nega= ra yang berbunyi “Setiap pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara = yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik secara langsung atai tidak langsung yang merugikan keuangan negars diwajibkan mengganti kerugian negara dimaksud”. Artinya sanksi Pidana dalam UU Korupsi akan ditambah dengan Sa= nksi Administratif dengan pengembalian keuangan Negara oleh Direksi PT. Bank Lip= po Tbk dan yang bertanggung Jawab secara hukum atas kerugian tersebut, meskipun tidak menerapkan UU Perbankan dan atau UU Pasar Modal (Hukum Pidana Administratif) sebagai Lex Specialist Systematicnya.

Mencermati pemilihan penyelesaian perkara dengan penerapan hukum pidana ekonomi ini te= ntu saja mengabaikan asas Lex Specialist Systematic Derogate Lex Specialist. Dimana UU Perbankan dan atau UU Pasar = Modal diabaikan tidak diterapkan. Adapun alasannya adalah bahwa UU Pasar Modal sendiri tidak memiliki ketentuan secara tegas menyatakan pelanggaran terhad= ap Undang-undang tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi, sehingga secara norma= tif sulit untuk diterapkan atau didakwakan Kasus PT. Bank Lippo Tbk dalam aktiv= itas Pasar Modal didakwa sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi.<= /p>
Penyelesaian perkara tersebut dengan hukum pidana ekonomi ini, menurut penulis dapat kita golongkan sebagai penyelesaian di dalam ranah pengadilan (In Court System / ICS), meskipun penulis berpendapat bahwa jika mencermati kronologi diatas, sangat sulit untuk membuktikan unsur kesengajaan (dolus) dalam kasus Bank L= ippo ini. Selain itu adanya dual laporan keuangan juga tidak menutup kemungkinan sebagai upaya perataan laporan keuangan suatu perusahaan dan hal ini umum dilakukan khususnya pada perusahaan industri yang mempunyai risiko tinggi d= an profitabilitas yang rendah menjadikan sulitnya pembuktian dalam kasus ini.<= o:p>

Perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba. Perataan laba timbul karenaadanya asimetri informasi antara pihak pemegang saham dan manajemen. Manajemen sebagai pengendali perusahaan mempunyai informasi yang lebih bany= ak jika dibandingkan dengan pemegang saham. Dikarenakan verifikasi sangat sulit dilakukan maka membuka peluang terhadap manajemen untuk melakukan perekayas= aan kinerja perusahaan yang dapat   m= erugikan pemegang saham dengan melakukan perataan laba yaitu dengan membagi keuntung= an ke   periode lain agar setiap tah= un kelihatan perusahaan meraih keuntungan, padahal kenyataannya merugi atau laba turun <= span style=3D'color:black'>(Kiswanto, 2014).

Penerapan Keadilan Restoratif pada Kasus = PT. Bank Lippo. Tbk (Bank Lippo) 2002-2003

Jika keadilan restoratif yang dipilih= dalam penanganan kasus ini maka harus banyak hal yang diperhatikan mengingat penerapan keadilan restoratif merupakan penyelesaian di luar pengadilan (Out Court System / OCS) tentunya untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum harus benar-benar bisa dipertanggung jawab= kan. Salah satu hal utama yang harus diperhatikan adalah keadaan keuangan negara tidak dalam keadaan krisis, dan tidak mendapat resistensi dari masyarakat l= uas terhadap pilihan penyelesaian kasus tersebut.

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,= M.H adalah salah satu tokoh yang memberikan perhatian terhadap penyelesaian Kas= us Korupsi dapat diselesaikan dengan Economic Analysis of Law (EAL) dan Perspe= ktif Keadilan Restoratif. Maka berdasar analisis dari Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H tersebut jika diimplementasikan penerapanya pada kasus Bank Lippo tersebut, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a.    Asas Culpabilitas artinya pemilihan keadilan restoratif harus mampu menghasilkan efek jera (deterrent effect) bagi direksi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian y= ang diakibatkan dari dual laporan keuangan PT. Bank Lippo, Tbk.

b.   Asas Kemanfaatan (benefi= t) yang adequate dari Value (Nilai), Utility (Manfaat) dan Efficiency (Efisiensi) u= ntuk social welfare maximization (kesejahteraan masyarakat) yang mana intinya ad= alah tidak menimbulkan kegaduhan dan kontra produktif dari masyarakat luas pada umumnya dan para pemegang saham pada khususnya.

c.    Kesepakatan ganti rugi a= kibat perbuatan Direksi dan penanggung jawab lainya kepada pihak-pihak yang dirug= ikan harus seimbang dengan bobot sanksi hukuman yang jika dijatuhkan sebagai Asas ultimum remedium bagi pelaku, sehingga pemilihan keadilan restoratif ini efisien secara kuantitatif.

Akan tetapi Lahirnya Perpol No. 8 Tahu= n 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif maka pelaksanaan keadilan restoratif harus memperhatikan Persyaratan Formil dan Materiil dalam Perpol tersebut. Tanpa terpenuhinya persyaratan formil dan materiil dalam Perpol tersebut maka mustahil penerapan keadilan restoratif dapat dilaksanakan dalam kasus tersebut.

Pemenuhan persyaratan secara Formil pada Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif, penulis beranggapan tidak ada masalah dan bisa dipenuhi oleh para direksi dan pihak yang bertanggung jawa= b. Tetapi pemenuhan syarat Materiilnya penulis beranggapan akan mustahil dilaksanakan jika memeng terbukti Direksi dan peanggung jawab lainya melaku= kan tindak pidana korupsi, karena pada persyaratan materiil dalam Perpol terseb= ut salah satunya adalah menyebutkan bukan tindak pidana korupsi. Lain halnya j= ika perbuatan yang dilakukan oleh Direksi dan penaggung jawab lainya yang berak= ibat menimbulkan kerugian tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana korupsi, maka keadilan restoratif dapat dilaksanakan karena semua persyarat= an telah terpenuhi.

Selain itu penulis juga beranggapan pelaksanaan keadilan restoratif pada kasus ini hanya bisa dilaksanakan jika sistem peradilan yang kita anut berasaskan asas Lex Specialist Systematic Derogate Specialis. Dimana jika asas tersebut yang kita anut maka secara otomatis terpenuhi semua apa yang disyaratkan oleh Pe= rpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif. Karena UU Pemberantasn Korupsi dikesampingkan dan UU Perbankan serta UU Pasar Modal lah yang akan dikedepankan dalam penerapannya.

Terkait dengan sanksi administratif yang diberikan oleh BAPPEPAM berupa denda sebes= ar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) bagi direksi Bank Li= ppo atas kekuranghati-hatiannya, yakni mencantumkan kata “audit” pada iklan= laporan keuangan bulan September 2002 dan kepada akuntannya dijatuhkan denda administratif sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), penulis beranggapan belum sebagai upaya dari penerapan keadilan restoratif. Karena Putusan BAPPEPAM terhadap Direksi dan Akuntan PT. Bank Lippo, Tbk tersebut belum bersifat final and binding serta tidak mewakili Pemegang sah= am lainnya yang dirugikan.

Penerapan Hukum Pidana Administratif pada Kasus PT. Bank Lippo. Tbk (Bank Lippo) 2002-2003

Prof. Andi Hamzah beranggapan bahwa K= UHP sebagai lex generalis, UU 31/1999 jo. UU 20/2001 sebagai lex specialist, da= n UU Perbankan dan atau UU Pasar Modal sebagai lex specialis systematic (dlm. ka= sus kerugian negara terkait keuangan dan perbankan = (Koto Zulkarnaen, 2022).

Kaitannya ini menurut Prof. Muladi menyebutkan bahwa kecenderungan perundang-undangan hukum administrasi mencantumkan sanksi pidana adalah untuk memperkuat sanksi administrasi (administrative penal law). Logikanya adalah hendaknya sanksi pidana terseb= ut didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak mempan (Maroni, 2015)

Pemilihan penyelesaian kasus PT. Bank Lippo. Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 dengan penerapan hukum pidana administrat= if harus benar-benar terbukti kuat kelalalian / ketidak sengajaannya (Culpa) a= tau kesengajaanya (Dolus) dari Direksi dan penangggung jawab lainya, terbukti mengakibatkan kerugian keuang= an dan perekonomian Negara atau kerugian pemegang saham lainnya, seperti yang ada = di dalam UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Perubahannya di dalam UU No= . 10 Tahun 1998 dan / atau UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sebagai Lex Specialist Systematicnya karena ada sanksi administratif bagi kelalaian dan sansksi pidana bagi kesengajaan.

Kehati-hatian untuk memb= utikan sangkaan yang ada di dalam UU Perbankan dan UU pasar modal merupakan wujud penerapan asas Lex Specialist Systematic Derogate Specialist dalam Hukum Pidana Administrasi untuk menderogate / merendahkan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahanya di dalam UU No. 20 Tahun 2001.

Selain itu dalam kasus Bank Lippo penerapan asas Lex Specialist Systematic Derogate Specialist sejalan dengan analisis normatif dari Prof. Andi Hamzah. Andi Ha= mzah mengatakan bahwa terhadap direksi Bank Lippo tidak dapat dikenakan dakwaan tindak pidana korupsi karena perbuatan direksi mutlak berada dibawah yuridi= ksi UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan terhadap pelaku pasar modal tet= ap diberlakukan Undang-undang tersebut termasuk ketentuan pidana yang ada di dalamnya, bukan Undang-undang yang lain (Atmasasmita, 2003).

Adapun pasal yang dapat disangkakan dalam penerapan hukum pidana administratif tersebut adalah:

a.&n= bsp; UU No. 10 tahun 1998 Ten= tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 49 (1)

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

(a)    membuat atau menyebabkan= adanya pencatatan palsu.

(b)    menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan a= tau dalam laporan.

(c)     mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan us= aha, laporan transaksi, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya = Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 52

1)     Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administrat= if kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha b= ank yang bersangkutan.

2)    Sanksi administratif seb= agaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah: a. denda uang;

Mencermati bunyi pasal-pasal diatas maka dapat kita simpulkan bahwa selain sanksi pida= na yang akan diterima tersangka, sanksi administratif juga diakumulasikan deng= an tanpa mengurangi ketentuan sanksi pidananya.

b.&n= bsp; UU No. 8 Tahun 1995 Tent= ang Pasar Modal

Pasal 93

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat a= tau keterangan diberikan:

(a)     Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan ters= ebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau

(b)    Pihak yang bersangkutan = tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut

Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 9= 1, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 dia= ncam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memper= oleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan bunyi Pasal-pasal yang dihimpun penulis dalam UU No. 8 Tahun 1995 Tentang P= asar Modal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsusr kesengajaan (Dol= us) dan ketidak hati-hatian / kelalaian (Culpa) tidak menjadi dasar membedakan pemberian sanksi pidana bagi Direksi dan pihak yang bertanggung jawab lainn= ya jika membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tid= ak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek (dalam hal ini adalah laporan keuangan PT. Bank Lippo, Tbk).

Tentunya pemilihan penerapan hukum pidana administratif dibandingkan penerapan hukum= pidana ekonomi pada kasus PT. Bank Lippo. Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 dari segi san= ksi pidana tidak malah lebih menguntungkan bagi para tersangka. Bahkan penerapan hukum pidana administratif justru lebih memberatkan karena sanksi administr= atif yang dijatuhkan sifatnya komulatif pada UU No. 8 tahun 1998 Tentang Perubah= an Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bukan alternatif.P= enjelasan kutipan tersebut bisa di tulis di sini.

KESIMPULAN

Berdasarkan asumsi penulis yang disandingan dengan beberapa teori pad uraian penjelasan= dan pembahasannya yang penulis tuangkan dalam Bab diatas maka kita memperoleh gambaran tentang analogi bagaimana suatu permasalahan kasus PT. Bank Lippo,= Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 jika diselesaikan dengan pendekatan, baik pendekatan hukum pidana ekonomi, hukum pidana administratif dan keadilan restoratif de= ngan berbagai regulasi dan asas-asas penerapan hukum yang ada di Indonesia ini.<= o:p>

Polemik yang terjadi dari berbagai sudut pandang ahli pidana selama ini, khususnya = cara yang tepat dalam penanganan kasus PT. Bank Lippo, Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 menggunakan hukum pidana ekonomi ataukah hukum pidana administratif sama-sa= ma memiliki dasar hukum yang kuat. Tetapi penulis perlu menggaris bawahi bahwa penerapan hukum pidana administratif yang selama ini dianggap sebagai pelua= ng atau celah dalam menghindari sanksi pidana karena dihawatirkan akan masuk kedalam sanksi administratif, ternyata tidak malah lebih menguntungkan bagi para tersangka. Bahkan penerapan hukum pidana administratif justru lebih memberatkan karena sanksi administratif yang dijatuhkan sifatnya komulatif bukan alternatif.

Selain itu penyelesaian kasus PT. Bank Lippo, Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 secara Ou= t of Court System/OCS dalam hal ini adalah penerapan keadilan restoratif, justru mendapat kendala dari regulasinya karena Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif, tidak mensyaratkan penerapanya pada kasus korupsi (jika benar secara yuridis kasus bank lippo terbukti korupsi).

Terlepas dari itu semua, penulis berkesimpulan bahwa apapun penerapan pendekatan yang dipilih dalam penyelesaian kasus PT. Bank Lippo, Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 hakikatnya adalah sebagai perwujudan dari implementasi teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dimana tujuan akhirnya adalah berorientasi kepada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri kepada masyarakat luas.

REFERENSI

Advokat Konstitusi. (2021). Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mas= hab Positivisme di Indonesia.

Danil, = Elwi. (2020). Penerapan Prinsip “Ultimum Remedium” Terhadap Tindak Pidana Administrasi. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 1(1), 1�= �16.

&n= bsp;

Fadilla= h, Firda Ainun, & Putri, Saskia Amalia. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6), 744–756.

&n= bsp;

Handaya= ni, Tri. (2016). Implikasi Kesepakatan ASEAN Banking Integration Framework (AB= IF) terhadap Pembaruan Hukum Perbankan Indonesia. Rechtidee, 11(= 2), 136–149.

&n= bsp;

Kiswant= o, N. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhad= ap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2010-2013 (Doctor= al dissertation). UAJY.

&n= bsp;

Koto Zulkarnaen. (2022). Slide “Hukum Bisnis Dalam Interaksi Hukum Pidana = Dan Hukum Administrasi.” Hanjar S2 STIK-Lemdiklat Polri Angkatan 11., Ja= karta .

&n= bsp;

Maroni, Maroni. (2015). Pengantar Hukum Pidana Administrasi.

&n= bsp;

PS, Agus Prihartono. (2018). Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Up= aya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional. Aktualita: Jurnal Hukum, 1(1), 1–15.<= /span>

&n= bsp;

Rusman, Rahman Syawal. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di Marketplace (Platform). National Conference on Law Studies (NCOLS), 2(1), 170–181.

&n= bsp;

Seno Ad= ji Indriyanto. (2021). Economic Analysis of Law & Perspektif Keadilan Restoratif, Jakarta : Center Economic Analysis of Law and Policy. Jurnal Makalah KORUPSI.

&n= bsp;

Supramo= no, Gatot. (2016). Penyelesaian Sengkata Lingkungan Hidup Di Indonesia. Rineka Cipta.

&n= bsp;

Suwikny= o Edi. (2022). Sepak Terjang Lin Che Wei, Bongkar Kasus Bank Lippo Kini Terjerat Mafia Minyak Goreng.

&n= bsp;

Tamara, Andini L., & Budyatmojo, Winarno. (2019). Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria. Jurn= al Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 5(3), 311–330.

&n= bsp;

Yuliant= i, Yulianti. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Industri Tekstil di Dayeuhk= olot Terhadap Pembuangan Limbah Cair B3 (Bahan, Berbahaya, Beracun) ke Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restoratif Dihubungkan dengan Uu No. 32 Tahun 2= 009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prosiding Ilmu H= ukum, 715–720.

&n= bsp;

Zembra,= Jefri Soni. (2021). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia. Law Journal of Mai Wandeu, 1(1), 48–57.