ANALISIS PERAN SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

 

Propane Khemas Luthfianto

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

propanekhemas@gmail.com

 

 

Abstract

Received:

01-01-2023

Introduction: Economic growth is one of the indicators to assess the economic condition of a region and can be seen through the condition of the economic sectors in the region, this is related to infrastructure progress, economic activity, and the prosperity of the population in an area. Purpose: To realize significant and sustainable economic growth, the government needs to work with the private sector to form a system to support activities that will have an impact on regional development. Method: This research was conducted in Ponorogo Regency using secondary data in the form of PDRB of Ponorogo Regency and East Java Province for the 2016-2020 period. The data is then processed and analyzed using the LQ method, Shift Share, and Klassen Typology. Results: The results obtained from this study are that of the 17 sectors there are 10 basic sectors, 7 non-base sectors, 6 advanced sectors and one lagging sector. Then there are 3 base sectors that play a role in growth at the provincial level, 6 base sectors play a role in regional growth, and 8 sectors that have been able to control their growth in a better direction. Conclusion: Based on the results of data processing, analysis and studies conducted, it can be concluded that: through the results of data processing of the 17 sectors in Ponorogo Regency, there are ten leading sectors, there are also six sectors which are classified as advanced sectors, out of the ten leading sectors of Of the seventeen sectors in Ponorogo Regency, there are three sectors which are advanced sectors and play a role in sector growth at a higher level.

Accepted:

12-01-2023

Published:

20-012022

 

Keywords:

Grdp; Ponorogo Regency; Leading Sector

 

Abstrak

Kata kunci:

PDRB; Kabupaten Ponorogo; Sektor Unggulan

Pendahuluan: Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai kondisi perekonomian suatu daerah dan dapat dilihat melalui kondisi sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut, hal tersebut berkaitan dengan kemajuan infrastruktur, kegiatan ekonomi, serta kemakmuran penduduk di suatu daerah. Tujuan: Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan maka pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk membentuk suatu sistem guna mendukung kegiatan yang nantinya berdampak pada pembangunan daerah. Metode: Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan data sekunder berupa PDRB Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode LQ, Shift Share, dan Tipologi Klassen. Hasil: Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini adalah dari 17 sektor terdapat 10 sektor basis, 7 sektor non basis, 6 sektor maju dan satu sektor tertinggal. Kemudian terdapat 3 sektor basis yang berperan terhadap pertumbuhan di tingkat provinsi, 6 sektor basis berperan pada pertumbuhan daerah, serta 8 sektor yang sudah dpaat mengendalikan pertumbuhannya ke arah yang lebih baik. Kesimpulan: Berdasarkan hasil olah data, analisis serta kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: melalui hasil olah data terhadap 17 sektor yang ada pada Kabupaten Ponorogo, terdapat sepuluh sektor unggulan, terdapat juga terdapat enam sektor yang merupakan sektor tergolong maju, dari sepuluh sektor unggulan dari tujuh belas sektor yang ada di Kabupaten Ponorogo terdapat tiga sektor yang merupakan sektor maju dan berperan dalam pertumbuhan sektor di tingkat yang lebih tinggi.

Corresponding Author: Propane Khemas Luthfianto 

E-mail: propanekhemas@gmail.com

https://jurnal.syntax-idea.co.id/public/site/images/idea/88x31.png

 

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengukur keadaan ekonomi di suatu daerah (Muqorrobin, 2017). Hal tersebut berkaitan dengan kemajuan infrastruktur, kegiatan ekonomi, serta kemakmuran penduduk di suatu daerah. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan maka pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk membentuk suatu sistem guna mendukung kegiatan yang nantinya berdampak pada pembangunan daerah (Monica et al., 2017).

Untuk mengatur dan mengawasi perihal pembangunan daerah yang saat ini diberlakukan sistem otonom, maka pemerintah membuat regulasi yang dituangkan kedalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU no.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan karena adanya pergeseran sistem dari berpusat pada pemerintahan menjadi otonomi daerah (Heryansyah, 2016). Pergeseran tersebut memiliki dampak yang positif bagi pembangunan daerah, karena mereka dituntut untuk dapat seoptimal dan sefisien mungkin dalam memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga potensi daerah dapat berkembang dan menjadi pemicu terbentuknya pertumbuhan ekonomi (Purnomo, 2013).

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah harus disesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan sumber daya yang ada baik alam maupun manusia (Saleh & Triyanto, 2022). Dengan demikian pemerintah daerah melakukan prioritas pembangunan daerah guna mengoptimalkan serta mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Yusuf & Ridwan, 2018). Pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menurut harga konstan maupun harga berlaku mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah (Monica et al., 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Jawa Timur

 

Kabupaten Ponorgo di Provinsi Jawa Timur termasuk kedalam wilayah karesidenan madiun bersama Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Pada Grafik 1 Kabupaten Ponorogo menjadi kabupaten yang memilili nilai Produk Domestik Regional Produk paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2016 hingga 2020. Hal itu menunjukkan adanya potensi yang cukup menjanjikan di Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan memiliki probabilitas yang tinggu untuk mensejahterahkan masyarakatnya (Rosidah, 2019). Hal itu dikarenakan karena pada tahun 2016 hingga 2019 PDRB menurut harga konstan selalu mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2020 menurun, namun penurunan tersebut tidak lebih rendah dari PDRB pada dua tahun sebelumnya yaitu PDRB tahun 2018 (Pattikawa, 2021).

 

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang peranan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan empat variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan PDRB Kabupaten Ponorogo, PDRB Provinsi Jawa Timur, serta sektor unggulan Kabupaten Ponorogo sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dan Jawa timur serta berasal dari jurnal, buku-buku, literatur, bacaan ilmiah dan penelitian terdahulu.

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka digunakan metode LQ untuk mengetahui sektor unggulan, sedangkan untuk mengetahui peranan menggunakan metode Shift Share dan untuk mengetahui sektor maju dan tertinggal menggunakan metode Tipoogi Klassen.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.     Hasil Analisis LQ

Dari tujuh belas sektor di Kabupaten Ponorogo terdapat sepuluh sektor basis dan tujuh sektor non basis di Kabuapaten Ponorogo pada periode tahun 2016-2020. Sektor basis dimana nilai LQ>1 meliputi sektor pertanian, sektor pengadaan air, sektor konstruksi, sektor komunikasi dan inforamasi, sektor jasa keuangan, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan sektor jasa lainnya (Masloman, 2020). Sektor yang memiliki nilai LQ paling tinggi adalah sektor pendidikan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 3,24.

Untuk sektor non basis dimana nilai LQ<1 meliputi sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan gas, sektor perdagangan besar, sektor transportasi (Jumiyanti, 2018), sektor akomodasi makan dan minum, serta sektor jasa perusahaan. Sektor yang memiliki nilai LQ paling rendah adalah sektor industri pengolahan dengan nilai LQ sebesar 0,24

2.    Hasil Analisis Shift Share

Analisis shift share pada penelitian ini digunakan untuk melihat peran sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo, dan hasil yang di temukan adalahyang pertama yaitu sektor pertanian, pada pengujian shift share sektor ini memiliki nilai PR (132429,34)> ∆Qij (37281,45) yang merupakan indikasi bahwa sektor ini adalah sektor maju yang memiliki peranan dalam perkembangan sektor pada tingkat provinsi. Selanjutkan untuk nilai PS sebesar -105677,62 menunjukkan angka < 0 sehingga perkembangan sektor dapat dikatakan cenderung lambat dibanding kawasan lain, yang terakhir yaitu nilai DS (10529,72)> 0 menunjukkan bahwa sektor ini dapat mengendalikan pertumbuhan sektor ke arah yang lebih baik, yang kedua adalah sektor pengadaan air, sektor ini memiliki nilai PR (471,82)< ∆Qij (459,89) yang merupakan indikasi bahwa sektor ini kemungkinan adalah sektor yang menjadi penghambat dalam perkembangan sektor pada tingkat provinsi. Selanjutkan untuk nilai PS menunjukkan angka 172,64> 0 sehingga perkembangan sektor dapat dikatakan baik dan cepat dibanding kawasan lain (Hakim et al., 2020). Yang terakhir yaitu nilai DS (94,67)> 0 menunjukkan bahwa sektor ini dapat mengendalikan pertumbuhan sektor ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada sektor konstruksi, sektor ini memiliki nilai PR (44883,66) < ∆Qij (50710,86) yang merupakan indikasi bahwa sektor ini kemungkinan adalah sektor yang menjadi penghambat dalam perkembangan sektor pada tingkat provinsi. Selanjutkan untuk nilai PS menunjukkan angka 4327,07> 0 sehingga perkembangan sektor dapat dikatakan baik dan cepat dibanding kawasan lain. Yang terakhir yaitu nilai DS (1500,11) > 0 menunjukkan bahwa sektor ini dapat mengendalikan pertumbuhan sektor ke arah yang lebih baik. Sektor ke-empat terdapat sektor komunikasi dan informasi yang memiliki nilai PR (42468,86)< ∆Qij (87298,84) yang merupakan indikasi bahwa sektor ini adalah sektor yang kemungkinan menjadi penghambat dalam perkembangan sektor pada tingkat provinsi. Selanjutkan untuk nilai PS menunjukkan angka 46985,43> 0 sehingga perkembangan sektor dapat dikatakan baik dan cepat dibanding kawasan lain. Yang terakhir yaitu nilai DS (-2155,45)< 0 menunjukkan bahwa sektor ini belum mampu mengendalikan pertumbuhan sektor ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada sektor jasa keuangan, pada pengujian shift share sektor ini memiliki nilai PR (15451,71)< ∆Qij (15501,86) yang merupakan indikasi bahwa sektor ini adalah sektor yang kemungkinan menjadi penghambat dalam perkembangan sektor pada tingkat provinsi. Selanjutkan untuk nilai PS menunjukkan angka -1132,02 < 0 sehingga perkembangan sektor dapat dikatakan cenderung lambat dibanding kawasan lain. Yang terakhir yaitu nilai DS (1182,17)> 0 menunjukkan bahwa sektor ini dalam mengendalikan pertumbuhan sektor ke arah yang lebih baik. Ke-enam ada sektor real estate yang memiliki nilai PR (12944,35)< ∆Qij (17891,56) yang merupakan indikasi bahwa sektor ini kemungkinan adalah sektor yang menjadi penghambat dalam perkembangan sektor pada tingkat provinsi. Selanjutkan untuk nilai PS menunjukkan angka 4626,93> 0 sehingga perkembangan sektor dapat dikatakan baik dan cepat dibanding kawasan lain. Yang terakhir yaitu nilai DS (320,26)> 0 menunjukkan bahwa sektor ini dapat mengendalikan pertumbuhan sektor ke arah yang lebih baik. Ke-tujuh terdapat sektor administrasi pemerintahan yang memiliki nilai PR (26208,15)> ∆Qij (18175,37) yang merupakan indikasi bahwa sektor ini adalah sektor maju yang memiliki peranan dalam perkembangan sektor pada tingkat provinsi. Selanjutkan untuk nilai PS menunjukkan angka -6769,22< 0 sehingga perkembangan sektor dapat dikatakan cenderung lambat dibanding kawasan lain. Yang terakhir yaitu nilai DS (-1263,56)< 0 menunjukkan bahwa sektor ini belum mampu mengendalikan pertumbuhan sektor ke arah yang lebih baik. Selanjutnya terdapat sektor jasa pendidikan, sektor ini memiliki nilai PR (41125,07)< ∆Qij (65901,96) yang merupakan indikasi bahwa sektor ini kemungkinan adalah sektor yang menjadi penghambat dalam perkembangan sektor pada tingkat provinsi. Selanjutkan untuk nilai PS menunjukkan angka 17648,01> 0 sehingga perkembangan sektor dapat dikatakan baik dan cepat dibanding kawasan lain. Yang terakhir yaitu nilai DS (7128,86) > 0 menunjukkan bahwa sektor ini dapat mengendalikan pertumbuhan sektor ke arah yang lebih baik. Selanjutnya sektor jasa kesehatan, sektor ini memiliki nilai PR (3869,91)< ∆Qij (7638,05) yang merupakan indikasi bahwa sektor ini kemungkinan adalah sektor yang menjadi penghambat dalam perkembangan sektor pada tingkat provinsi. Selanjutkan untuk nilai PS menunjukkan angka 3569,12 > 0 sehingga perkembangan sektor dapat dikatakan baik dan cepat dibanding kawasan lain. Yang terakhir yaitu nilai DS (199,02)> 0 menunjukkan bahwa sektor ini dapat mengendalikan pertumbuhan sektor ke arah yang lebih baik. Yang terakhir adalah sektor jasa lainnya yang memiliki nilai PR (10062,76)> ∆Qij (3929,002) yang merupakan indikasi bahwa sektor ini adalah sektor maju yang memiliki peranan dalam perkembangan sektor pada tingkat provinsi. Selanjutkan untuk nilai PS menunjukkan angka -7788,87 < 0 sehingga perkembangan sektor dapat dikatakan cenderung lambat dibanding kawasan lain. Yang terakhir yaitu nilai DS (1655,10) > 0 menunjukkan bahwa sektor ini dalam mengendalikan pertumbuhan sektor ke arah yang lebih baik.

3.    Hasil Analisis Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil analisis menggunakan tipologi klassen selama lima tahun (2016-2020) diperoleh hasil sebagai berikut terdapat enam sektor yang masuk ke dalam kuadran I, yaitu sektor pertanian, sektor pengadaan air, sektor jasa keuangan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan sektor jasa lainnya (Wahyuningsih & Wicaksono, 2021). Selanjutnya untuk kategori kuadran II terdapat tiga sektor, yakni sektor informasi, sektor real estate, dan sektor administrasi pemerintahan. Kemudian sektor yang tergolong dalam kuadran III meliputi sektor industri pengolahan, sektorpengadaan listrik (Rahmah & Widodo, 2019), sektor konstruksi, sektor perdagangan besar, sektor transportasi, sektor penyediaan akomodasi, sektor jasa perusahaan. Yang terakhir untuk kategori kuadran IV terdapat satu sektor saja, yakni sektor pertambangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data, analisis serta kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1.) melalui hasil olah data terhadap 17 sektor yang ada pada Kabupaten Ponorogo, terdapat sepuluh sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor pengadaan air, sektor konstruksi, sektor komunikasi dan inforamasi, sektor jasa keuangan, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan sektor jasa lainnya. Dan didapati pula tujuh sektor non unggulan, meliputi sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan gas, sektor perdagangan besar, sektor transportasi, sektor akomodasi makan dan minum, serta sektor jasa perusahaan. 2.) di Kabupaten Ponorogo terdapat enam sektor yang merupakan sektor tergolong maju, yaitu sektor pertanian, sektor pengadaan air, sektor jasa keuangan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan sektor jasa lainnya. Namun terdapat pula sektor pada kategori tertinggal yaitu sektor pertambangan. 3.) dari sepuluh sektor unggulan dari tujuh belas sektor yang ada di Kabupaten Ponorogo terdapat tiga sektor yang merupakan sektor maju dan berperan dalam pertumbuhan sektor di tingkat yang lebih tinggi yaitu, sektor pertanian, sektor administrasi pemerintahan, dan sektor jasa lainnya. Selain itu terdapat enam dari sepuluh sektor yang merupakan sektor maju serta memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang relatif cepat dibanding kawasan lainnya, yaitu sektor pengadaan air, sektor konstruksi, sektor informasi, sektor real estate, jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan. Adapula delapan dari sepuluh sektor unggulan yang dapat mengendalikan pertumbuhan sektornya ke arah yang lebih baik, yaitu sektor pertanian, sektor pengadaan air, sektor konstruksi, sektor jasa keuangan, sektor real estate, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan sektor jasa lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFI

Hakim, A. D., Qomariyah, S. N., & Susanti, A. (2020). I Identifikasi Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Jombang Dengan Pendekatan Lq, Dlq, Shiftshare. Agrosaintifika, 3(1), 169–177.

 

Heryansyah, D. (2016). Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi).

 

Jumiyanti, K. R. (2018). Analisis Location Quotient Dalam Penentuan Sektor Basis Dan Non Basis Di Kabupaten Gorontalo. Gorontalo Development Review, 1(1), 29–43.

 

Masloman, I. (2020). Analisis Sektor Potensial Dan Sektor Unggulan Di Kota Tomohon. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 8(4).

 

Monica, C. A., Marwa, T., & Yulianita, A. (2017). Analisis Potensi Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Daerah Di Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15(1), 60–68.

 

Muqorrobin, M. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 5(3).

 

Pattikawa, S. (2021). Peningkatan PDRB Kota Padang Melalui Industri Pariwisata. Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi, 2(1), 92–98.

 

Purnomo, M. A. (2013). Analisis Sektor Unggulan Dalam Struktur Perekonomian Kabupaten Lamongan. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 1(3).

 

Rahmah, A. N., & Widodo, S. (2019). Peranan Sektor Industri Pengolahan Dalam Perekonomian Di Indonesia Dengan Pendekatan Input–Output Tahun 2010–2016. Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(1), 14–37.

 

Rosidah, S. (2019). Pandangan Tokoh Agama Terhadap Simpan Pinjam: Studi Di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

 

Saleh, R., & Triyanto, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Tambak Ikan Desa Babul Makmur Kabupaten Simeulue. Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 1(3), 100–104.

 

Wahyuningsih, P., & Wicaksono, T. (2021). Pemetaan Potensi Daerah Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Menggunakan Metode Tipologi Klassen Dan Location Quetient (Lq)(Studi Kasus Di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2020). Jab (Jurnal Akuntansi & Bisnis), 7(01).

 

Yusuf, B., & Ridwan, H. (2018). Manajemen Komunikasi Dalam Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah (Pada Biro Humas Dan Pde Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara). Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian, 4(1), 50–64.