GERAKAN MAHASISWA DALAM UPAYA KEJATUHAN PEMERINTAH SOEHARTO 1998

Supriyanto

Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN), Indonesia

		*Abstract*
Received:	18-01-2022	The 1998 Student Movement in Indonesia had a very significant role. Because this movement can carry out political reforms. When Soeharto took the lead, precisely in 1997, the monetary crisis in Asia and Indonesia experienced the impact of the crisis, including many layoffs and the high cost of basic necessities. This research reveals that the student movement was originally to criticize the government for the economic conditions experienced by the community. The results of this study indicate that the 1998 student movement demanded improvement in economic conditions. In addition, this article provides an overview of the movement carried out by student in Jakarta to demand Soeharto to risign from the position of President
Accepted:	18-01-2022
Published:	20-02-2022
*Keywords*:	economy; soeharto; students
		Abstrak
Kata kunci:	ekonomi; soeharto; mahasiswa	Gerakan Mahasiswa 1998 di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan. Karena gerakan ini dapat melakukan reformasi politik. Ketika Soeharto memimpin tepatnya pada tahun 1997 terjadinya krisis moneter di Asia dan Indonesia mengalami dampak terjadi krisis tersebut diantaranya banyak terjadinya PHK, serta mahalnya kebutuhan pokok. Penelitian ini mengungkapkan Gerakan mahasiswa awalnya untuk melakukan suatu kritik kepada pemerintah terhadap kondisi ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa 1998 tersebut menuntut perbaikan kondisi ekonomi selain itu artikel ini memberikan gambaran gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa di Jakarta untuk menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatan Presiden

Corresponding Author: Supriyanto

E-mail: supriyanto@mhs.uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Gerakan mahasiswa Indonesia pada 1998 adalah puncak dari suatu gerakan Mahasiswa pendukung demokrasi pada akhir dasarwasa 1990-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi momentum karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menduduki jabatan tersebut. Gerakan ini mendapat momentum saat krisis moneter Asia melanda sejak pertengahan tahun 1997. Soeharto kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk ketujuh kalinya, dengan B.J Habibie sebagai wakil Presiden. Namun sejumlah pihak, termasuk mahasiswa menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintah pemerintah Indonesia. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroniknya. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian tentang politik era Orde Baru sudah banyak dilakukan namun belum terdapat secara khusus menggambarkan gerakan mahasiswa 1998 khususnya di Jakarta oleh karena itu artikel ini memiliki ciri khusus bagaimana gerakan mahasiswa 1998 dalam upaya kejatuhan pemerintah Soeharto 1998.

Di antara penelitian tersebut ialah yang dilakukan oleh Rizal Al Hamid. Moral Politik Gerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Tinjauan Filosofis Hukum Islam. Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol 4. No.2 Desember 2019. Artikel ini membahas mengenai pergerakan moral mengacu pada nilai-nilai yang telah, digariskan pada Islam. Artikel ini membahas mengenai pergerakan mahasiswa adalah kekuatan moral dan bukannya kekuatan politik (Al-Hamid, 2019). Selain itu terdapat artikel Layla Septy Puspita. 2019. Gerakan Protes Mahasiswa Surabaya Terhadap Kekuasaan Orde Baru pada Mei tahun 1998 Di Surabaya. Volume 7. No. 1 Tahun 2019. Gerakan mahasiswa Surabaya sebagai gerakan solidaritas mahasiswa Indonesia dianggap sebagai salah satu pergerak kemajuan suatu bangsa hingga berpengaruh terhadap sejarah perkembangan bangsa mahasiswa Surabaya melakukan suatu aksi demontrasi, turun ke jalan. Hal ini menjadi tradisi gerakan mahasiswa aksi damai juga didukung oleh sivitas akademika di masing-masing kampus. Aksi bentrokan dengan mahasiswa sudah menjadi hal yang wajar namun tidak sampai terdapat korban jiwa bahkan aksi yang dilakukan di Surabaya sudah sepakat untuk melakukan aksi damai dalam berbagai aksi yang dilakukannya. Begitu pula dengan masyarakat Surabaya yang juga sepakat melakukan aksi damai menuntut reformasi hingga Presiden Soeharto lengser (Puspita & Liana, 2018).

Keresahan masyarakat akan kenaikan harga-harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) dan ancaman putus kuliah serta masa depan yang suram dikalangan mayoritas mahasiswa, menjadi faktor penggerak tersendiri bagi kalangan kampus, mahasiswa dan sivitas akademik untuk menyatakan keprihatinanya. Aksi mimbar bebas dan keprihatinan di kampus menyerukan tuntutan penurunan harga-harga terutama sembako, diikuti oleh tuntutan yang berkaitan dengan krisis ekonomi lainnya yakni agar penimbunan barang ditindak, agar masalah pengangguran yang semakin luas agar cepat untuk ditangani, dan tuntutan kebijakan ekonomi lebih berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat.

Keadaan Indonesia yang semakin tidak terkendali mengakibatkan mahasiswa menyatakan sikap melalui gerakan mahasiswa tahun 1998. Gerakan ini dikenal dengan gerakan reformasi yang berarti mengembalikan Indonesia kepada keadaan dimana Presiden menjalankan pemerintahan yang demokratis. Rakyat menuntut diadakannya reformasi total, selain dalam bidang ekonomi, juga terutama dalam bidang politik dan hukum. Krisis ekonomi Indonesia bukan hanya disebabkan oleh merosotnya nilai rupiah, tetapi juga oleh tatanan politik yang tidak demokratis, yang terlampau diabadikan kepada kekuasaan yang otoriter, sehingga tidak mendatangkan keadilan yang sebenarnya. Ketika pemerintah dinilai tidak mampu memulihkan ekonomi, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Soehartopun menghilang. Oleh karena itu rakyat maupun mahasiswa menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

Peristiwa mundurnya Soeharto sebagai pemimpin yang otoriter, salah satu upaya Gerakan mahasiswa 1998 yang menuntut Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Dengan tumbang Soeharto maka iklim demokrasi di lebih baik dan dampak rakyat dapat memilih secara langsung pada sistem pemilu baik pilihan secara eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu apabila adanya kelompok yang menginkan pemilu yang dengan sistem perwakilan maka akan menimbulkan sikap otoriter.

Pada penelitian saya menggambarkan gerakan mahasiswa yang terdapat di Jakarta. Berawal dari peristiwa mahasiswa Trisakti yang menjadi korban. Mereka tertembak, sehingga menimbulkan amarah mahasiswa di Jakarta bahkan di luar Jakarta. Gerakan ini menimbulkan amarah dari masyarakat sekitar Jakarta dengan melakukan aksi dengan menjarah pertokoan atau pusat perbelanjaan di Jakarta. Gerakan mahasiswa di Jakarta menginkan agar Soeharto untuk lengser dari jabatan Presiden.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian historis yaitu metode yang menerangkan kejadian masa lampau. Penelitian historis digunakan untuk pemecahan permasalahan yang menggunakan data masa lalu baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu maupun terlepas dari keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan peristiwa masa lalu (Daliman, 2012).

Penelitian ini adalah penelitian sejarah mengenai Gerakan Mahasiswa 1998 Dalam kejatuhan Pemerintah Soeharto. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah penelitian yang perlu dijelaskan dibawah ini. Pertama, masalah pengumpulan sumber atau heuristik peneliti menggunakan sumber sekunder (Madjid & Wahyudhi, 2014). Untuk mendukung penelitian maka peneliti menggunakan sumber-sumber sekunder yang relevan seperti majalah dan koran yang terbit pada tahun 1998. Peneliti memperoleh buku yang sangat relevan di perpustakaan Nasional. Peneliti memperoleh buku penunjang, berupa buku dan artikel di perpustakaan UIN Jakarta.

Kedua kritik internal melakukan uji kredibilitas peneliti harus menentukan kebenaran suatu sumber sejarah yang digunakan. Untuk menguji kebenaran informasi yang digunakan, maka peneliti membandingkan dengan informasi atau buku lainnya yang masih relevan terkait tema penelitian tersebut. Sehingga peneliti mengetahui kebenaran dari data yang digunakan untuk menulis. Sedangkan kritik eksternal dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam meneliti. Kritik eksternal adalah cara melakukan pengujian terhadap aspek luar dari sumber sejarah (Sulasman, 2014).

Ketiga melakukan penafsiran diperlukan sebagai bukti sejarah merupakan sebagai saksi peristiwa sejarah. Fakta sejarah tidak dapat berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dari realita masa lampau (Helius, 2007). Untuk mengungkapkan fakta tersebut membutuhkan data relevan yang diperoleh dari buku lainnya terkait dengan tema penelitian tersebut. Peneliti memberikan penafsiran melakukan suatu rekontruksi peristiwa masa lampau. Penafsiran sejarah sebagai bukti pada masa sekarang, bahwa peristiwa masa lampau pernah ada dan terjadi suatu peristiwa. Sehingga membentuk suatu rangkaian makna yang logis dari peristiwa masa lampau.

Keempat setelah proses diatas sudah dilalui kemudian dilakukan penulisan sejarah (historiografi). Peneliti adalah melakukan penulisan dari penyusunan hasil interpretasi dan merekontruksi fakta dari sumber-sumber yang diperoleh dan merangkai suatu peristiwa menjadi sejarah yang sistematis dan kronologis secara tertulis. Hasil penelitian direkontruksikan secara berturut-turut mulai dari krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara yang berdampak bagi Indonesia yang menimbulkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat sehingga direspon oleh mahasiswa untuk melakukan kritik terhadap pemerintah Soeharto sehingga gerakan Mahasiswa secara masif dapat menjatuhkan pemerintah Orde Baru. Peran mahasiswa 1998 sebagai agen perubahan dikalangan masyarakat harus terus memperjuangkan nilai-nilai terutama demokrasi, karena adanya anggapan pemilu berlangsung dipilih hanya melalui Tap MPR itu dapat menimbulkan pemimpin yang otoriter. Oleh karena itu perjuangan mahasiswa 1998 untuk menurunkan pemerintah otoriter dan membuka alur Demokrasi harus selalu dikenang dan menjadi titik kebangkitan demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran mahasiswa 1998 sebagai agen perubahan dikalangan masyarakat harus terus memperjuangkan nilai-nilai terutama demokrasi, karena adanya anggapan pemilu berlangsung dipilih hanya melalui Tap MPR itu dapat menimbulkan pemimpin yang otoriter. Oleh karena itu perjuangan mahasiswa 1998 untuk menurunkan pemerintah otoriter dan membuka alur Demokrasi harus selalu dikenang dan menjadi titik kebangkitan demokrasi di Indonesia. Menimbulkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat sehingga direspon oleh mahasiswa untuk melakukan kritik terhadap pemerintah Soeharto sehingga gerakan Mahasiswa secara masif dapat menjatuhkan pemerintah Orde Baru. Peran mahasiswa 1998 sebagai agen perubahan dikalangan masyarakat harus terus memperjuangkan nilai-nilai terutama demokrasi, karena adanya anggapan pemilu berlangsung dipilih hanya melalui Tap MPR itu dapat menimbulkan pemimpin yang otoriter. Oleh karena itu perjuangan mahasiswa 1998 untuk menurunkan pemerintah otoriter dan membuka alur Demokrasi harus selalu dikenang dan menjadi titik kebangkitan demokrasi di Indonesia.

Gerakan Mahasiswa 1998

Morat–maritnya perekonomian Indonesia, melambung tingginya harga barang, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menyempitnya kesempatan kerja, memancing mahasiswa untuk mengadakan aksi keprihatinan. Pada awalnya aksi keprihatinan mahasiswa itu digelar di dalam kampus saja dan itupun hanya melibatkan segelintir mahasiswa. Sukses ekonomi yang selama 30 tahun terakhir ini menjadi semacam legitimasi bagi Presiden Soeharto untuk terus memerintah, berubah menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Ketidakmampuan mengatasi krisis ekonomi itu menjadikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah runtuh. Perlahan tetapi pasti, rakyat mulai memalingkan dari Soeharto (Luhulima, 2001).

Masyarakat resah dengan naiknya harga sembako (Sembilan bahan kebutuhan pokok). Demonstrasi yang berlanjut, ancaman putus kuliah dan masa depan yang suram di kalangan mayoritas mahasiswa menjadi faktor penggerak tersendiri kalangan kampus mahasiswa dan civitas akademika untuk menyatakan keprihatinannya. Aksi mimbar bebas dan keprihatinan dikampus menyerukan tuntutan penurunan harga sembako, penimbunan barang dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kalangan aktivitas kampus dari organisasi “resmi semacam SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Fakultas-fakultas menyebut gerakan mereka sebagai gerakan moral dengan format aksi keprihatinan di dalam kampus muncul dan meluas di dukung para staf pengajar dan pimpinan perguruan tinggi. Tampak di antara para mahasiswa, mantan Rektor UI Prof. Dr. Mahar Mardjono, Dr. Sri Edi-Swasono, Prof. Dr. Selo Soemardjan, Prof. Dr. Emil Salim (UI), Prof. Dr. Oetomo (IPB), Prof. Dr. Ichlasul Amal (UGM), Dr. Pruhito (Unair), dan Prof. Dr. Iskandar Alisyahbana (ITB) para guru besar ini menandatangani pernyataan bersama, yang mengajak seluruh perguruan tinggi, para cendikiawan, kelompok profesional, dan organisasi masyarakat untuk mendukung gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa (Arismunandar, 2005). Aksi keprihatinan ini dilanjutkan pada keesokan harinya oleh ribuan mahasiswa di kampus UI, Depok. Garis besar dari tema yang di tuntutan mahasiswa dalam aksi–aksinya di kampus-kampus di berbagai kota adalah turunkan harga-harga, khususnya harga sembilan bahan pokok, hapuskan monopoli dan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta suksesi kepimpinan nasional. Merasa aksi-aksi tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari pemerintah, mulailah mahasiswa di berbagai kota mengadakan aksi hingga ke luar kampus. Kendati untuk itu para mahasiswa harus berhadapan langsung dengan aparat keamanan yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang kampus. Akibatnya, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi hampir setiap hari dan korban luka-luka pun mulai berjatuhan.

Pada 9 Febuari 1998, Senat Mahasiswa UI mengeluarkan semacam himbauan yang isinya menyangkut keadaan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari yang semakin tipis dan menuju kritis. Pada 26 Februari ikatan alumni UI juga mengeluarkan pernyataan keprihatinan mereka secara resmi di kampus Salemba, sementara pada 5 Maret 1998, Reformasi mulai ditunjukkan bentuknya melalui sejumlah 20 mahasiswa, yang berasal dari wakil-wakil mahasiswa Universitas Indonesia, menyampaikan konsep tersebut kepada Fraksi ABRI di MPR. isinya menyangkut upaya melakukan reformasi politik dan ekonomi Indonesia. Utusan itu diterima oleh ketua F-ABRI Letjen Yunus Yosiah, di dampingi oleh ketua F-ABRI Letjen Hari Sabarno, kapuspen ABRI Brigjen Abdul Wahab Mokodongan, dan dua anggota F-ABRI Mayjen Imam Utomo dan Mayjen Sugiarto mereka menolak pertanggung jawaban Presiden di MPR.

Tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti ini Heri Hartono, Elang Mulya, Hendrawan Lesmana, dan Hafidin Royan – Kian meningkatkan opini publik nasional yang anti pemerintah. Pernyataan solidaritas masyarakat mengalir dari seluruh penjuru tanah air. Kecamaan, kesedihan dan caci maki spontan emosional muncul di berbagai media massa cetak dan elektronik tertuju pada rezim Orde Baru. Kampus Universitas Trisakti menjadi perhatian pada 13 Mei 1999. Para tokoh politik seperti Megawati Soekarno, Amien Rais dan kaum intelektual berdatangan ke kampus Universitas Trisakti menyatakan solidaritas dan mengancam kekerasaan yang dilakukan aparat keamanan. Reaksi yang demikan luas itu memancing publik pada suasana emosional (Kasenda, 2013).

Pemakaman ke empat mahasiswa itu dihadiri mahasiswa dan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir. Secara spontan apresiasi publik mengusulkan keempat mahasiswa itu dianugerahi gelar pahlawan reformasi. Tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti segera diikuti kerusahan massa di pusat-pusat kegiatan ekonomi di Jakarta. Massa yang terkesan terorganisir bergerak menuju pusat-pusat keramaian membuat provokasi terhadap massa setempat untuk melakukan kekerasaan, menjarah, membakar dan pemerkosaan terhadap warga etnis Tionghoa. Lokasi dan waktu kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dimulai di sekitar kampus Universitas Trisakti kawasan Grogol pada 13 Mei 1998 pagi hari. Ribuan orang berkumpul di depan kampus Universitas Trisakti untuk menyampaikan duka cita atas tewasnya empat orang mahasiswa.

Kejatuhan Pemerintah Soeharto

Pada bulan terakhir kekuasaannya, rezim Soeharto mengeluarkan sebuah keputusan yang kontroversial. Pada 4 Mei 1998 pemerintah mengumumkan pengurangan subsidi bahan bakar, yang dengan segara menyebabkan kenaikan harga bensin sebesar 70 persen dan secara berarti berpengaruh terhadap kenaikan transportasi umum. Di bawah program IMF, Indonesia sebenarnya diberi batas waktu sampai akhir Oktober untuk mengurangi subsidi secara seketika, dimana ia yakin akan bertahan pada protes rakyat. Reaksi dari keputusan tersebut terjadi secara besar dan cepat. Kerusuhan secara meluas terjadi di Medan, dan Sumatra Utara. Penjarahan dan pembakaran, yang sebagian besar sasaranya adalah daerah keturunan non-pribumi, terjadi selama tiga hari dan diliput oleh stasiun televisi di Jakarta dalam waktu yang bersamaan, terjadi pula demonstrasi-demonstrasi mahasiswa di dalam kampus maupun di kota-kota besar di pulau Jawa. Keputusan untuk menaikkan harga BBM pada tahun 1998 telah diperhitungkan Presiden Soeharto secara matang. Dengan senyum dan percaya diri yang tinggi, pada 9 Mei Presiden Soeharto memberikan keterangan di Bandara Halim Perdana Kusuma menjelang keberangkatan ke Cairo, Mesir untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-15, Presiden menyatakan bahwa kenaikan harga BBM sudah tepat waktunya.

Berita menggambarkan dari Cairo, Presiden siap untuk mengundurkan diri jika rakyat menghendaki. Presiden Soeharto mengemukakan, kalau memang rakyat tidak menghendaki dirinya sebagai presiden, maka ia siap mundur. Presiden tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Soeharto akan mendekatkan diri kepada tuhan yang Maha Esa, bersama keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Akan tetapi Presiden menggaris bawahi bahwa pengunduran dirinya dilakukan secara konstitusional.

Pada Hari Jumat 15 Mei 1998, Presiden Soeharto tiba dari Cairo Mesir usai lawatan resmi kenegaraan. Ketika masih ada di Cairo, diberitakan oleh berbagai media dalam maupun luar negeri, bahwa Presiden menyatakan siap mundur secara konstitusional jika rakyat menghendaki. Pernyataan itu kemudian diralat oleh Menteri Penerangan Dr. Alwi Dahlan yang intinya miss understanding dikalangan para wartawan dalam memahami kata-kata presiden. Sabtu, 16 Mei 1998, Pimpinan DPR bersama sekjen diterima presiden di Cendana pada pukul 11.00 WIB, sebelumnya presiden menerima tamu delegasi dari Universitas Indonesia yang terdiri dari staf pengajar dan Senat Guru Besar dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. dr. Asman Boedisantoso yang turut mendampingi preseiden adalah wakil presiden B.J Habibie pertemuan itu membahas mengenai pengunduran presiden Soeharto dilakukan secara konstitusional. Tepat pukul 11.00 Wib di kediaman cendana, tiba saatnya pimpinan DPR di terima oleh Presiden. Soeharto menyambut pimpinan DPR yang terdiri dari Harmoko selaku ketua DPR dan para wakil ketua yang terdiri dari Syarwan Hamid, Abdul Gafur, Ismail Hasan. Ketua DPR menyerahkan dokumen dan menyampaikan aspirasi rakyat yang masuk ke dewan yang berasal dari kekuatan sosial kemasyarakatan, kelompok-kelompok mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Ketua DPR Harmoko meminta agar Presiden mengundurkan diri. Soeharto menanggapinya dengan demi persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila dan UUD 1945 akan melaksanakan reshuffle kabinet dan Presiden berjanji akan melakukan reformasi.

Minggu tanggal 17 Mei 1998, aspirasi yang menghendaki Presiden mengundurkan diri agar disampaikan ke DPR, aksi ini menimbulkan gelombang reformasi yang digaungkan di kampus-kampus, forum terbatas serta demontrasi, mahasiswapun semakin bergabung datang ke gedung DPR. Sejak itu, area luas dan gedung DPR telah mendapatkan julukan massa perjuangan reformasi sebagai Rumah Rakyat.

Keadaan Jakarta yang berangsur pulih setelah kerusuhan pada 18 Mei 1998 kemudian dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mendatangi gedung MPR/DPR RI untuk meminta Soeharto untuk turun. Ratusan mahasiswa itu mendatangi gedung DPR di Senayan untuk menemui para anggota fraksi di DPR guna menyampaikan aspirasi mereka, yakni menuntut Soeharto turun dari kursi kepresidenan tidak seperti sebelumnya, dimana biasanya aksi mahasiswa sangat sulit mendekati gedung DPR karena selalu dihalangi oleh aparat militer, pada hari itu mahasiswa dengan mudah bisa masuk dan bahkan pada siang harus sudah menduduki gedung MPR/DPR RI. Pada hari itu tuntutan sidang istimewa dan turunkan Soeharto sangat dominan. Aksi pendudukan ini menjadi pusat perhatian Nasional dan Internasional. Selain mahasiswa, tokoh-tokoh politik Nasional, tokoh LSM, kelompok perempuan dan berbagai lapisan masyarakat berdatangan dan menyatakan dukungan pada gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa pada tahap ini dinilai sudah menunjukan kekuatan politiknya. Macam-macam orang dan kelompok baik yang tulus semakin banyak yang ikut dalam gerbong reformasi yang mengerucut pada tuntutan pengunduran diri Soeharto semakin kuat dan dominan, sementara itu kekuasaan politik Soeharto semakin terpojok.

Perbincangan mengenai pengunduran diri Soeharto ini pun serius ditanggapi oleh DPR. Apalagi, tuntutan reformasi juga menginginkan Soeharto mengundurkan diri dari kursi Presiden, itu sebabnya pimpinan DPR bersama dengan pimpinan Fraksi DPR mengadakan rapat selama lima jam dipimpim oleh Harmoko selaku ketua MPR/DPR. Pimpinan Fraksi yang hadir adalah Ketua Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR Irsyad Sudiro, Seketaris F-KP DPR Syamsul Mu’arif, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR Hamzah Haz, Wakil Ketua F-PP DPR Djufrie Asmodiredjo, Seketaris F-PP DPR Bachtiar Chamsyah, ketua Fraksi ABRI (F-ABRI) Hari Sabarno, dan Seketaris F-PDI DPR Markus Wauran. Sikap dari Fraksi F-PP DPR menjelaskan krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia telah berkembang dari krisis moneter menjadi krisis kepercayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebuah pemerintah yang tidak lagi mendapatkan kepercayaan rakyatnya, menurut F-PP sama dengan kehilangan legitimasi. Pemerintah seperti itu tidak akan bekerja secara efektif. Karenanya F-PP menegaskan, jalan satu-satunya untuk mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis kepercayaan yang berkepanjangan adalah melalui perubahan dan pembaruan pemerintah. F-PP mengambil sikap, akan mendukung keputusan yang diambil oleh pimpinan DPR pada tanggal 18 Mei 1998, yang mengharapkan demi persatuan bangsa, agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Setelah fraksi F-PP, rapat pleno DPR memberi kesempatan kepada fraksi F-PDI untuk menyampaikan sikapnya. Fraksi dari F-PDI mengambil sikap agar Presiden Soeharto mengundurkan diri, lengser keprabon dengan penuh hormat dan dilaksanakan secara konstitusional (Soempeno, 2008).

Akhirnya tuntutan Soeharto untuk turun, kemudian juga disuarakan Harmoko. Senin pada 18 Mei 1998, Harmoko yang ketua MPR/DPR, sekaligus ketua umum Golkar dengan didampingi para wakilnya mengeluarkan pernyataan pers. Isinya, mencermati situasi saat itu dan tuntutan reformasi, menyarankan sebaiknya Soeharto segera lengser. Pada tanggal 16 Mei 1998, setelah Soeharto pulang dari Kairo, Harmoko selaku ketua MPR/DPR telah menyampaikan tuntutan agar Soeharto mundur. Soeharto yang sebelumnya sudah didatangi rektor dan beberapa dosen UI yang datang meminta hal yang sama, menjawab bahwa itu terpulang pada keputusan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Syam, 2008). Namun beberapa opsi untuk Soeharto disampaikan, akhirnya membuat Harmoko mempunyai dasar pijakan untuk berani menyatakan mundur secara resmi 18 Mei 1998.

Sementara itu Soeharto sendiri, pada 19 Mei 1998 di istana negara berkonsultasi dengan 9 tokoh ulama dan cendikiawan. Dalam pertemuan selama dua setengah jam itu, para ulama dan cendikiawan itu seperti Abdurahman Wahid, Malik Fadjar dan lainnya menyampaikan bahwa Soeharto untuk mundur. Tapi sikap Soeharto tampaknya masih ingin bertahan hal ini tampak dalam keterangan presnya di televisi, menyampaikan bahwa ia bersedia mundur tapi apakah dengan mundur semuanya bisa teratasi. Untuk itulah Soeharto kemudian mengusulkan dibentuk komite Reformasi, mereshuffle kabinet melakukan pemilu secepatnya serta tidak bersedia dicalonkan lagi menjadi Presiden. Malam harinya, Soeharto memanggil Mensesneg Saadilah Mursyid dan Yusril Ihza Mahendra staf khusus seketaris kabinet. Mereka ditugaskan menyusun daftar calon anggota reformasi. Mensesneg Saadilah Mursyid sudah menyampaikan penjelasan kepada publik bahwa Presiden Soeharto akan mengunakan kabinet Reformasi (Tobing, 2014).

Kelima kubu ini bersatu melalui keputusan 14 menteri yang di tandatangani bersama, mereka adalah Ginanjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Nbaharsyah, Kuntoro 004Dangkusubroto, Rachmadi, Rahadi Raelan, Subiakto Tjakawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo Sambuaga dan Tanri Abeng.

Pada tanggal 20 Mei 1998 Harmoko kembali didatangi oleh para mahasiswa yang mendesak untuk menyikapi permintaan Soeharto mundur. Akhirnya karena desakan mahasiswa, Harmoko kembali mengeluarkan pernyataan pers yang memberikan deadline atau batas waktu bagi Soeharto, yakni kalau sampai hari Jumat 22 Mei 1998 tidak ada jawaban dari Presiden tentang permintaan konsultasi itu, maka pimpinan MPR/DPR RI akan mengundang fraksi–fraksi MPR untuk membahas kemungkinan sidang istimewa MPR (Syam, 2008).

Walaupun pukulan demi pukulan yang dilancarkan kubu koalisi Golkar terus dilancarkan, Soeharto agaknya masih tetap bertahan. Tapi agaknya, pukulan telak terakhir dari koalisi kelompok Habibie, Akbar Ginanjar, Hendropriyono dan Harmoko, yang membuat Soeharto makin terdesak dan akhirnya mundur, Kelima kubu ini bersatu melalui keputusan 14 Menteri yang ditandatangani bersama. Mereka antara lain Ginanjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanurtirto, Justika Bharsyah, Kuntoro Mangkusubroto, Rahadi Raelan (Stanley, 1999).

Ditambah lagi cendekiawan seperti Nurcholish Madjid dan tokoh masyarakat lainnya menolak menjadi bagian dari dewan reformasi tersebut. hal ini menambah tekanan terhadap Soeharto akhirnya dalam bulan Mei 1998, sehari setelah perayaan hari Kebangkitan Nasional, pada tanggal 21 Mei 1998 pagi, tidak tampak adanya kegiatan yang luar biasa. Bahkan suasana pagi itu bisa dikatakan sepi, mengingat hari itu adalah hari peringatan kenaikan Isa Almasih, yang merupakan hari libur Nasional. Hari itu, waktu menunjukan pukul 09.00 pagi Wib. Presiden Soeharto, yang mengenakan pakaian setelan sipil warna gelap dan peci hitam, berjalan perlahan ke arah mikrofon yang ditempatkan di tengah-tengah Credentials Room, istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta ia didampingi oleh Wakil Presiden Bachruddin Jusuf (B.J) Habibie dan para ajudan.

Dalam acara yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi dan radio Presiden Soeharto, yang tampak tenang, nyaris tanpa ekspresi mengeluarkan kacamata baca dan memakainya, serta mengambil naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya dari bajunya, tepat pukul 09.06 wib. Presiden Soeharto mulai membacakan pidatonya dengan suara datar setelah selesai membacakan naskah pidatonya, Habibie berjalan ke mikrofon yang ditinggalkan oleh Soeharto, dan di hadapan pimpinan Mahkamah Agung ia mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan pasal 9 UUD 1945 sebelum memangku Jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut. dan Orde Barupun berakhir.

Begitu Habibie selesai mengucapkan sumpah, Soeharto mendatangi Habibie, dan menyalaminya tanpa mengucapkan satu kata pun. Usai menyalami Habibie, Soeharto juga bersalaman dengan pimpinan Mahkamah Agung. Soehartopun segera meninggalkan Credentials Room menuju ruang Jepara untuk menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (MPR/DPR) yang menunggunya.

KESIMPULAN

Memasuki penghujung abad ke 20 yang ditandai oleh krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan, situasi politik dan ekonomi internasional berubah demikian pesat berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah. Kepemimpinan Soehartopun berubah terutama menguatnya desakan yang dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut desakan demokratisasi, liberalisasi ekonomi dan gerakan anti KKN terhadap rezim Soeharto. Sementara itu, gagalnya berbagai penerapan kebijakan dalam mengatasi krisis ekonomi masyarakat mulai ketidak percayaan yang semakin kuat terhadap pemerintahan Soeharto, krisis moneter tahun 1997 yang berakibat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok menimbulkan kekecewaan sosial. Kondisi ini memicu kerusuhan sosial seperti penjarahan dan pembakaran yang menyebar berbagai pelosok daerah di Indonesia. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang memburuk menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap kemampuan sistem politik Orde Baru dalam mengatasi krisis yang terjadi.

Pemerintah Orde Baru makin melemah seiring dengan politik gerakan mahasiswa yang membesar dan mampu mengkondisikan oposisi di dalam elit-elit politik dan masyarakat. Pemerintah Orde Baru yang makin melemah tersebut makin kehilangan legitimasi ketika terjadi insiden pada tanggal 12 Mei 1998, empat mahasiswa terbunuh dalam tragedi Trisakti. Tragedi yang menimbulkan amarah massa secara spontan dan berupa penjarahan, pembakaran, dan pemerkosan etnis Tionghoa dalam jumlah yang sangat besar yang terjadi di pelosok kota Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia. Insiden Trisakti dan kerusuhan sosial yang berlangsung berturut-turut meruntuhkan legitimasi Orde Baru yang masih tersisa. Tekanan politik mahasiswa yang menduduki gedung parlemen, tuntutan fraksi-fraksi DPR/MPR, ketua DPR/MPR, Harmoko yang menuntut supaya Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri, ditambah pengunduran diri 14 Menteri anggota kabinet, membuat Soeharto tidak mempunyai pilihan lain selain mundur pada tanggal 21 Mei 1998 dari jabatan Presiden.

BIBLIOGRAFI

Al-Hamid, Rizal Al Hamid Rizal. (2019). Moral Politik Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Tinjauan Filosofis Hukum Islam. Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 4(2), 177–193. Google Scholar

Arismunandar, Satrio. (2005). Bergerak!: peran pers mahasiswa dalam penumbangan rezim Soeharto. Genta Press. Google Scholar

Daliman, Ahmad. (2012). Metode penelitian sejarah. Penerbit Ombak. Google Scholar

Helius, Sjamsuddin. (2007). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak. Google Scholar

Kasenda, Peter. (2013). Soeharto: bagaimana ia bisa melanggengkan kekuasaan selama 32 tahun? Penerbit Buku Kompas. Google Scholar

Luhulima, James. (2001). Hari-hari terpanjang menjelang mundurnya Presiden Soeharto dan beberapa peristiwa terkait. Penerbit Kompas. Google Scholar

Madjid, M. Dien, & Wahyudhi, Johan. (2014). Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar. Kencana. Google Scholar

Puspita, Layla Septy, & Liana, Corry. (2018). GERAKAN PROTES MAHASISWA SURABAYA TERHADAP KEKUASAAN ORDE BARU PADA MEI TAHUN 1998 DI SURABAYA. Avatara, 6(3). Google Scholar

Soempeno, Femi Adi. (2008). Mereka mengkhianati saya: sikap anak-anak emas Soeharto di penghujung Orde Baru. Galangpress Group. Google Scholar

Stanley. (1999). Stanley, Golkar Retak ? Jakarta: Institut Studi Informasi. Google Scholar

Sulasman, H. (2014). Metodologi Penelitian Sejarah, Teori, Metode, Contoh Aplikasi. Edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: Pustaka Setia. Google Scholar

Syam, Firdaus. (2008). Berhentinya Soeharto" Fakta" dan" Kesaksian" Harmoko. PT Gria Media Prima. Google Scholar

Tobing, Fredy Buhama Lumban. (2014). Praktik Relasi Kekuasaan Soeharto dan Krisis Ekonomi 1997-1998. Google Scholar